Kapten Moerdoko : Tetap Laksanakan Protokol Kesehatan di Masa Transisi

Jakarta Barat - Antisipasi Penyebaran Wabah Virus Covid-19 di Wilayah Koramil 05 Kebon Jeruk Kodim 0503/JB, Serka Besus Y 4 personil BKO yang di bantu 1 personil Kodim 0503/JB dan 2 personil Satpam PD Pasar Kedoya laksanakan PDMPK.

Kodim 0503/JB Gelar Baksos di Wilayah Koramil 04/Cengkareng

Jakarta - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0503/JB, Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki, S.I.P bersama Ketua Persit KCK Cabang XVII Ny Endah Dadang Ismail yang didampingi Danramil 04/Cengkareng, Kapten Cpl Edy Moerdoko bersama Ketua Persit Ranting 05 Koramil 04/CK, Ibu Sriyatun Moerdoko melaksanakan Bakti Sosial (Baksos), Rabu, 20 Januari 2021.

Jakbar Berbagi di Jum'at Barokah

Jakarta - Lima kaum Dhuafa kembali mendapatkan kepedulian dari Koramil 04/Cengkareng, Kodim 0503/JB, dan Persit KCK Ranting 5 Cab XVII.

Gabungan Tiga Pilar Bonjer Gelar Ops Yustisi

Jakarta Barat - Sanksi sosial kembali di berikan kepada warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker.

Babinsa Pelda Sutoyo Bersama Jajaran Tiga PIlar Gelar OK PREND

Jakarta Barat - “Sebanyak 35 Orang yang terjaring tidak menggunakan masker dalam giat Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah Propinsi DKI (OK PREND) yang dilaksanakan gabungan 3 pilar dalam rangka Pelaksanaan Pergub No.51 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan ( PDMPK ) untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid – 19. khususnya di Wilayah Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk.” Urai Danramil 05/KJ Kapten Cpl R Edy Moerdoko.

Showing posts with label Berita Politik. Show all posts
Showing posts with label Berita Politik. Show all posts

Saturday, September 26, 2020

Mendapatkan No Urut 2 di Pilkada Maros, Chaidir Syam dan Suhartina Bohar Sangat Senang

Portalindo.co.id

MAROS - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros, Chaidir Syam dan Suhartina Bohari, mengaku sangat senang mendapatkan nomor urut dua di Pilkada Maros. Bagi mereka, nomor dua merupakan angka keseimbangan, seperti Tuhan telah menciptakan Laki-laki dan Perempuan. 


Selain keseimbangan, angka itu juga dinilai oleh Chaidir sebagai keberuntungan karena dirinya lahir bertepatan pada tanggal 2 Februari. Angka itupun diyakini sebagai angka keberuntungan buat dirinya dan Suhartina. 


"Angka dua ini adalah keseimbangan yah seperti kami ini, saya pria dan wakil saya wanita. Istimewanya lagi, saya lahir di tanggal 2 bulan 2 juga. Ini merupakan angka keberuntungan," kata Chaidir Syam, usai pencabutan nomor urut di Gedung Serbaguna Pemkab Maros, Kamis (24/09/2020).


Lebih lanjut, Chaidir juga menyampaikan jika pihaknya berterima kasih sekaligus meminta maaf kepada seluruh tim dan pendukungnya yang pada hari ini tidak ikut mengantar ke lokasi pencabutan nomor urut, meski banyak dari mereka yang ingin menyaksikan langsung. 


"Kami minta maaf, sekaligus berterima kasih kepada seluruh pendukung kami karena mau menahan diri untuk tidak datang. Ini menandakan, kita semua komitmen dalam menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah," lanjutnya. 


Sementara itu, Ketua KPU Maros, Syamsu Rizal mengatakan, kegiatan pengambilan nomor urut ini, berjalan sesuai protokol Covid-19, dimana setiap Paslon hanya membawa satu orang timnya. Selain pencabutan, para kandidat juga menandatangani fakta integritas. 


"Setelah pengambilan nomor urut tadi, para Paslon menandatangi fakta integritas, terkait penerapan protokol kesehatan untuk setiap kegiatan atau tahapan Pilkada kedepannya. Kami berharap fakta integritas itu bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya. 


Diketahui, KPU Maros telah menggelar tahapan pengundian nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros. Pasangan Tajerimin - Havid S Pasha mendapat nomor urut 1, Pasangan Chaidir Syam - Suhartina Bohari mendapatkan nomor urut 2 dan  Harmil Mattotorang - Ilham Nadjamuddin  mendapat nomor urut 3.

Share:

Sunday, June 14, 2020

APD dan Masker ke Puluhan Faskes Didistribusikan PDIP Sumbar


Portalindo.co.id

Sumatera Barat – Sejak Senin (8/6) hingga Kamis (11/6) Pendistribusian bantuan dilakukan PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Barat dengan mendonasikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa baju hazmat dan masker berstandar medis ke 23 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan beberapa rumah sakit di 11 kecamatan Kota Padang.

 

"Masker medis dan baju hazmat ini merupakan dedikasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri Puti Reno Nilam, untuk paramedis yang merupakan pejuang garis depan dalam melawan Covid-19," kata Ketua PDI Perjuangan Sumatra Barat Alex Indra Lukman, Kamis (11/6).

 

Alex mengungkapkan rincian bantuan keseluruhan terdiri dari 2.500 baju hazmat dan 35 ribu masker medis, yang ditujukan ke kabupaten dan kota-kota Sumatera Barat. Sebanyak 575 baju hazmat dan 10 ribu masker medis sudah dibagikan oleh para pengurus partai, anggota legislatif, dan kader lainnya yang terjun langsung ke lapangan.


Menurut Alex, alokasi bantuan dikhususkan di Padang karena kota itu tercatat memiliki kasus Covid-19 terbanyak di Sumatera Barat.

 

"Nantinya, baju hazmat dan masker standar medis ini akan dibagikan pengurus dan kader PDI Perjuangan tingkat cabang di kabupaten/kota di Sumbar pada petugas medis kita di puskesmas dan rumah sakit rujukan Covid19 di daerah masing-masing," katanya.

 

Untuk 23 puskesmas yang masuk dalam distribusi tahap pertama, masing-masing mendapat 15 set baju hazmat dan 300 masker medis. Ke-23 Puskesmas adalah  Puskesmas Air Dingin Lubuk Minturun, Puskesmas Dadok Tunggul Hitam, Puskesmas Belimbing, Puskesmas Kuranji, Puskesmas Nanggalo Siteba, Puskesmas Lapai, Puskesmas Alai, Puskesmas Air Tawar, Puskesmas Ulak Karang, Puskesmas Padang Pasir, Puskesmas Andalas, dan Puskesmas Lubuk Begalung.

 

Kemudian Puskesmas Bungus, Puskesmas Lubuk Kilangan, Puskesmas Rawang, Puskesmas Pemancungan, Puskesmas Seberang Padang, Puskesmas Pauh, Puskesmas Pengambiran, Puskesmas Lubuk Buaya, Puskesmas Anak Air, Puskesmas Ikur Koto, serta Puskesmas Ambacang.


15 baju hazmat dan 300 masker medis juga diberikan ke Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin. Lalu Rumah Sakit Yos Sudarso mendapatkan 75 baju hazmat dan 1.000 masker medis, sedangkan Rumah Sakit Tentara Dr Reksodiwiryo memperoleh 70 baju hazmat dan 950 masker medis. Sebelumnya pada 6-8 Mei 2020, Fraksi PDIP DPRD Sumbar telah mendistribusikan 900 set APD dan 3.900 masker medis.

 

"Di bulan Bung Karno ini, PDI Perjuangan Sumbar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila 1 Juni, dengan ikut kembali bergotong-royong mendistribusikan baju hazmat dan masker standar medis bagi paramedis yang terus berjuang memutus rantai penyebaran Covid19 di Padang," ujar Alex.

 

Ia melanjutkan, "Semoga semangat gotong-royong yang jadi garis perjuangan politik PDI Perjuangan bisa membangkitkan moral dan semangat paramedis kita yang tengah berjuang menurunkan kurva wabah virus corona."

 

EditorY@D
Share:

PDIP Sepakat Hapus Ekasila dari RUU HIP Dengan Adanya Kritikan MUI


Portalindo.co.id

Jakarta – Terkait adanya kritikan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan beberapa elemen masyarakat, PDIP sepakat untuk menghapus pasal yang mengatur ciri pokok Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

 

Di katakana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sikap itu diambil karena partainya mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat terkait polemik RUU HIP yang sedang dibahas di DPR RI.

 

"Dengan demikian terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).


Dalam draf RUU HIP tanggal 20 April 2020, Trisila dan Ekasila diatur dalam pasal 6. Pada ayat (1), RUU itu menyebut ada tiga ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong-royong. Lalu pada ayat (2), Trisila dikristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.


Hasto menyampaikan PDIP juga menerima aspirasi terkait ketiadaan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. PDIP sepakat RUU HIP melarang paham-paham seperti komunisme.

 

"Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan," tuturnya.

 

Sebelumnya, RUU HIP menjadi inisiatif DPR RI setelah disahkan Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020. Saat ini, pembahasan RUU itu menunggu surat presiden dan daftar inventaris masalah yang masih digodok pemerintah.

 

Dalam perjalanannya, RUU HIP menuai kritik. Fraksi PAN dan Fraksi PKS menolak membahas RUU itu karena tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran.

 

Kemudian beberapa ormas Islam juga ikut mengkritik RUU HIP karena dinilai berusaha menghapus Sila pertama. Alasan itu berdasarkan Pasal 6 RUU HIP yang mengatur Trisila dan Ekasila.

 

"Pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila," demikian Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan MUI Provinsi Se-Indonesia, pada Jumat (12/6).


EditorY@D


Share:

Wednesday, August 1, 2018

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra Lega Karena KPU Sepakati 22 Dapil Bakal Caleg Di Partainya

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan).(Amr/Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) kembali menghadiri mediasi terkait gugatan sengketa pendaftaran calon anggota legislatifnya di 24 daerah pemilihan. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, merasa lega karena apa yang diperjuangkan menemukan titik terang.

Setidaknya hasil mediasi hari ini menemukan kesepakatan, yakni bakal caleg PBB di 22 dapil memasuki tahap perbaikan yang sebelumnya ditolak."Disepakati 22 dapil itu selesai," ujar Yusril di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa 31 Juli 2018.

Yusril menyatakan, pertemuan tertutup tadi masih menyisakan caleg di dua dapil yang belum menemukan kata sepakat. Namun, ia berkata, dua dapil ini masih menunggu proses penetapan daftar calon sementara."Nanti setelah penetapan itu baru kita berundung lagi dengan KPU dan Bawaslu apakah bisa dirundingkan lagi atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya tahap mediasi antara PBB dan KPU sudah berlangsung kemarin, Senin 30 Juli 2018. Saat itu keputusan berakhir deadlock atau buntu lantaran pada saat mediasi hanya dihadiri dua komisioner KPU.Mereka awalnya bersengketa dengan komisi lantara lembaga tersdebut menolak verifikasi bakal caleg DPR di 24 dapil.(Amr)
Share:

Ini Hasil Pertemuan Ketum Garindra-PKS-PAN

Foto Ketua Garindra Prabowo Subianto Saat Adakan Pertemua Dengan Partai PKS. (Portalindo.co.id)

PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, baru saja selesai digelar di rumah pengusaha Maher Algadri, Jalan Prapanca Dalam VI, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018). Bagaimana hasilnya?

"Jadi untuk selanjutnya kita akan bertemu 4 pihak. Kita putuskan malam hari ini para sekjen dari tiga partai kami akan meminta waktu bertemu dengan sekjen Partai Demokrat sehingga nanti akan ada pembahasan di level sekjen mematangkan dalam beberapa hari ke depan," kata Prabowo usai pertemuan itu.

Dikatakan Prabowo, selanjutnya, 4 Sekjen parpol, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat akan segera bertemu menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Termasuk mengerucutkan terkait figur cawapres."Para pimpinan partai berkumpul untuk memutuskan hal-hal yang paling penting. Saya kira semua ingin menunggu hasil calon wakil presiden dari kami. Jadi hari-hari ke depan nanti penuh dengan dinamika," tambah eks Danjen Kopassus ini.

Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan partainya baru akan memutuskan koalisi Pilpres 2019 dalam rakernas. Rakernas akan menentukan capres-cawapres yang diusung. "Segala sesuatu masih dalam proses, dalam beberapa hari insyaallah akan ada progres yang signifikan," kata Eddy.Rakernas PAN digelar di Jakarta pada 5-6 Agustus. Rakernas-lah yang memutuskan arah politik di Pilpres 2019.(Red***)
Share:

Tuesday, July 31, 2018

Fadli Zon Ungkap Prabowo Ingin Bertemu Ustaz Somad,Ini Guna Pertemuanya

Foto Wakil Ketua Umum Garindra Fadli Zon.(Media Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Ustaz Abdul Somad.
Menurut Fadli, rencana pertemuan ini guna menindaklanjuti rekomendasi ulama dan tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Salah satu rekomendasi pertemuan GNPF adalah mengusung Prabowo dan Abdul Somad sebagai pasangan capres-cawapres.
"Kita ingin bertemu dengan beliau, kalau misalnya besok Pak Ustaz Abdul Somad bisa, ya kita bertemu," kata Fadli usai mendampingi Prabowo bertemu petinggi PKS di gedung DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Fadli menilai, rencana pertemuan Prabowo dan Somad ini guna bertukar pikiran dan pandangan soal Pilpres 2019. Namun, Fadli belum menjelaskan secara rinci terkait rencana lokasi dan waktu pertemuan itu.
"Kita ingin bertemu dengan beliau. Mendengarkan pandangan-pandangannya seperti apa, pemikiran-pemikiran .

Enggan menjadi cawapres
Namun, Abdul Somad menuturkan bahwa dirinya enggan menjadi cawapres. Hal itu diungkapkannya dalam akun instagram resminya di @ustadzabdulsomad.
Dalam postingannya yang memuat foto Prabowo dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Somad lebih memilih fokus di dunia dakwah dan pendidikan.

"Biarlah saya jadi suluh di tengah kelam, setetes embun di tengah sahara. Tak sungkan berbisik ke Habib Salim (Salim Segaf) tak segan bersalam ke Jenderal Prabowo," tulisnya.Ia menilai kombinasi figur Prabowo-Salim sudah mencerminkan kekuatan yang proporsional. Somad menilai Prabowo memiliki ketegasan yang diimbangi dengan kelembutan Salim sebagai salah satu tokoh Islam terbaik.(Kbr**)
Share:

Terkait Gugatan JK,Politisi Nasdem:Jangan Hianati Semangat Repormasi Hanya Untuk Langgengkan Kekuasaan.

Kisman Latumakulita/Portalindo.co.id

Nasional, Portalindo.co.id -  Mahkamah Konstitusi (MK), Jusuf Kalla, Megawati Soekanoputri dan Presiden Joko Widodo diminta agar tidak mengkhianati semangat reformasi hanya untuk melanggengkan kekuasaaan.Jangan hanya demi tetap bertahan di singgasana kekuasaan lima tahun mendatang harus mengorbankan ruh, jiwa dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres hanya dua kali

MK ada hari ini bukan karena jatuh dari langit, atau muncul dari dalam tanah dengan tiba-tiba. Adanya MK karena gerakan reformasi."Ingat, MK ada karena buah dari pengorbanan nyawa para pahlawan reformasi almarhum Elang Lesmana dan teman-teman," ujar politisi Partai Nasdem, Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/7).Diingatkan Kisman, buah reformasi mengharuskan perombakan konstitusi UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan lembaga presiden dam wapres. Hanya dua kali dalam lima tahun. Aturan ini sebagai antitesa terhadap masa jabatan mantan Presiden Soekarno yang 20 tahun, dan Soeharto yang 32 tahun.

"Ketentuan ini sangat jelas untuk dipahami dan dimengerti oleh rakyat awam yang tidak belajar ilmu hukum sekalipun. Tidak butuh pakar-pakar yang profesor dan doktor hukum untuk memahami bahwa dua kali lima tahun itu adalah sepuluh tahun. Kalau ada pemahaman dan penafsiran yang lain, patut diduga sebagai upaya pengkhianatan kepada reformasi," ujar Kisman mengingatkan

Sebelumnya, MK menolak gugatan yang diajukan Banyak Sanjaya, Muhammad Hafidz dkk. Intinya menghendaki Jusuf Kalla boleh calon sebagai wapres. Alasan MK, Muhammad Hafidz dan Banyak Sanjaya dkk tidak memiliki legan standing sebagai penggugat. Mereka bukan parpol pengusung calon wapres dan atau belom pernah menjadi wapres dua kali.
Setelah itu Partai Perindo kembali ajukan gugatan ke MK, dengan pokok gugatan yang sama. Berharap JK boleh calon lagi sebagai wapres. Namun dalam gutagatan yang terakhir ini, JK ikut menempatkan diri sebagai pihak ikut serta dengan Partai Perindo dalam gugatan.

"Putusan yang terbaik bagi pendidikan politik bangsa dan MK sebagai anak kandung reformasi adalah menolak gugatan Parindo. Alasannya, Perindo juga tidak memiliki legal standing PT kursi di DPR 20 persen atau gabungan pemiliki PT kursi di DPR 20 persen yang bisa mengusung capres-cawapres. Dengan demikian, kedudukan JK yang ikut dengan Perindo gugur dengan sendirinya," ujar Kisman yang wartawan senior itu.

Kisman menduga ada operasi khusus dari jaringan-jaringan intilejen outsorsing agar MK mengabulkan gugatan Perindo. Bila gugatan ini dikabulkan, maka MK telah mencoreng mukanya sendiri dengan air comberan, karena mengkhianati kelahirannya sebagai anak kandung reformasi. Kelahiran MK selain untuk mengawal tegaknya kontitusi, juga untuk mengawal lamanya seseorang menjabat presiden dan wapres.

"Kalau Jusuf Kalla bisa menjabat tiga kali asal tidak berturut-turut, maka ini sebuah preseden buruk bagi bangsa. Sebab setelah tahun 2024, Agus Harimurti Yudhojono bisa menjabat presiden atau wapres empat samapi lima kali. Yang penting tidak dijabat secara beruturu-turut. Dan inilah pengkhianatan MK kepada gerakan reformasi secara nyata dan telanjang," ujar Kisman

Ditambahkan Kisman, Megawati, Jokowi dan JK bisa menjadi peresiden dan wapres karena buah dari gerakan reformasi. kekuasaan apapun yang melekat pada ketiga tokoh ini sekarang harus tetap membuat mereka menjadi benteng yang penjamin bagi tegaknya jiwa, ruh dan samangat reformasi. Jangan sampai mereka bertiga tergoda oleh penyelundup kekuasaan lama yang sekarang menyelusup masuk lingkaran Megawati, Jokowi dan JK.

Kisman juga mengingatkan MK agar sidang-sidang yang mendengarkan pendapat ahli hukum tatanegara atas gugaratan Partai Perindo ini dilakukan secara terbuka. Masyarakat dan publik harus harus bisa mendengar dan menyaksikan pendapat-pendapat ahli yang berkembang di dalam ruang sidang. Keputusan juga tidak perlu dibuat MK dengan terburu-buru.

"Kalau dibuat keputuskan terburu-buru dan mengejar tayang, maka patut dicurigai MK bekerja berdasarkan pesanan. Toh, hukum acara yang berlaku di MK memberi batas waktu paling cepat empat bulan. Kecuali sidang-sidang untuk gugatan sengketa Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota, yang memang harus diputuskan secepatnya," himbau Kisman.(Kwl/Kbr)
Share:

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais Tak Akan Ajukan Cawapres Ke Prabowo

Amien Rais. Foto: Dokumen Media Portalindo.co.id

Portalindo.co.id, Jakarta - Kader PAN tak direkomendasikan ulama di Ijtimak Ulama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais malah memuji hasil Ijtimak Ulama itu. Mengapa? "Oh nggak, justru di situ hebatnya. Jadi PAN nggak akan mengajukan supaya ada kebersamaan," kata Amien Rais di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Saat ditanya apakan PAN berlapang dada atau legawa dengan hasil Ijtimak Ulama itu, Amien mengiyakan. "Iya," katanya singkat. Soal dukungannya ke Somad, Amien ditanyai soal latar belakang Somad yang dari Nahdlatul Ulama. Amien sendiri merupakan eks Ketum PP Muhammadiyah.

"Saya orang Muhammadiyah. Waktu saya Ketua MPR mengetuk palu Gus Dur jadi presiden itu, orang Muhammadiyah se-Indonesia sujud syukur, 'ya Allah seorang santri jadi presiden'. Muhammadiyah saya kira nggak harus Muhammadiyah. Kalau ada muslim yang bagus, tanggung jawab, itu. Siapa pun," ucap Amien.(Red**)
Share:

Monday, July 30, 2018

Perindo Desak MK Percepat Putusanya,Terkait Dukung JK Cawapres Lagi

Ilustrasi Sidang di MK (Foto: Media Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kembali gelar sidang gugatan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Partai Perindo meminta MK untuk segera memutuskan permohonan uji materi masa jabatan cawapres ini.

"Kita meminta prioritas. Kenapa kita minta prioritas karena di tanggal 4-10 Agustus itu adalah deadline," ujar Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky K. Margono di aula gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta pusat,senin.(30/7/2018).

"Yang kita minta kan itu kan sesuai dengan konstitusi kita juga, sehingga pak Jokowi dalam mengajukan siapa yang menjadi wakil presidennya sudah dengan legowo bisa dilaksanakan," imbuhnya.
Dalam sidang ini Partai Perindomengajukan perbaikan permohonan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Dimulai dari sisi legal standing bahwa secara jelas kalau partai ini mendukung JK sebagai Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Lalu terkait original intent dari pasal 7 Undang-Undang 1945.

"Bahwa berdasarkan pendapat kami, berdasarkan original inten yang ada di rapat pembentukan undang-undang tersebut itu, memang dikatakan bahwa frasa dan sesudahnya adalah frasa yang untuk berturut turut. Jadi kalau tidak berturut-turut, itu masih bisa diajukan kembali," jelas Ricky.
Ricky memberi contoh terkait Jusuf Kalla yang masa jabatan sebagai wakil presiden dijeda dengan naiknya Boediono. Dari hal itu menurutnya, Jusuf Kalla masih dapat maju kembali mendampingi Jokowi karena dalam kondisi tidak berturut-turut menjabat dua periode sebagai wakil presiden.

"Sesuai penjelasan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di situ memang disampaikan ada frasa berturut-turut dan tidak berturut-turut. Oleh karenanya, memang Partai Perindo ingin menghilangkan frasa tidak berturut-turutnya. Jadi hanya pada masa berturut-turutnya saja," katanya
"Yang ketiga mengenai petitum. Pada saat itu disampaikan majelis hakim, petitum harus di secara positif mengatakan, sehingga dalam hal ini kita rubah petitumnya menjadi kita minta kepada majelis hakim bahwa jabatan itu harus masa berturut-turut tadi," lanjut Ricky.

Sebelumnya diberitakan Partai Perindo mengajukan gugatan terkait maksimal masa jabatan wapres sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perindo menyebut Jusuf Kalla (JK)merupakan sosok cawapres ideal untuk mendampingi Jokowi.
"Menurut saya, Pak JK merupakan pilihan ideal kalau MK memperbolehkan. Tapi kalau MK tidak memperbolehkan, ya no problem," ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).(kwl/Kbr)
Share:

Saturday, July 28, 2018

Partai Garindra Prabowo Subianto: Koalisi Pilpres 2019 Sudah Kami Bentuk.


Nasional,Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan koalisi Pilpres 2019 di pihaknya sudah terbentuk. Koalisi itu berisi PKS, PAN, dan Gerindra.

"Saya katakan di sini koalisi PKS, PAN, Gerindra de facto," kata Prabowo dalam Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018). 

Dia mengaku sudah sangat sering berbicara tentang perkembangan situasi politik dengan para elite PKS. Prabowo sering berbicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Salim Segaf Al-Jufri.

"Capai juga ketemu orang PKS, itu karena semuanya pinter. Jadi setiap langkah, saya pasti ajak Ustaz Salim, setiap perkembangan, karena kita ingin cari situasi," kata Prabowo, santai.

Tak ketinggalan, Prabowo juga sering berkonsultasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Ada satu yang tidak diajak bicara, yakni Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Maaf, Pak Yusril, bukan kita tidak mengajak Pak Yusril. Pada saat kalau kita cari, Pak Yusril sering ada di luar negeri," kata Prabowo. (Red**)
Share:

Friday, July 27, 2018

Abraham Samad Mantan Ketua KPK Tempati Posisi Tertinggi Sebagai Cawapres,Menurut Lembaga Survei

Foto Mantan Ketua KPK Abraham Samad.(Portalindo.co.id)

Nasional – Mantan Ketua KPK Abraham Samad menempati posisi tertinggi sebagai cawapres dalam “Focus Group Discussion” (FGD) Lembaga Survei Kedaikopi. Hasil menunjukkan Abraham Samad sebagai sosok cawapres anti korupsi dengan presentase 96 persen.

“Dalam FGD itu nama Abraham Samad menempati posisi teratas sebagai sosok cawapres yang memiliki komitmen dan integritas anti-korupsi dengan angka 96 persen,” kata Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/7).
Menurut dia di posisi kedua hingga kelima adalah Susi Pudjiastuti dengan presentase 85 persen, Rizal Ramli (81 persen), TGB Zainul Majdi (80 persen), dan Anies Baswedan (71 persen).

Dia mengatakan lembaganya pernah melakukan survei pada 3 Juli, hasilnya menunjukkan sosok Abraham Samad dinilai sebagai orang yang jujur, kompeten, dan tegas.

“Lalu Susi Pudjiastuti dinilai sebagai sosok tegas, tidak takut melawan mafia perikanan, itu rekam jejaknya yang muncul,” ujarnya.
Kunto menilai sosok-sosok anti-korupsi masih memiliki potensi untuk digaet sebagai cawapres meskipun peluangnya tidak terlalu besar karena nama-nama tersebut merupakan profesional bukan dari kalangan partai politik.
Namun, dia menilai keputusan akhir ada pada capres yang akan maju dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Tergantung capres, apakah dia mengingingkan cawapres berdasarkan kesepakatan-kesepakatan politik atau dari keinginan masyarakat atau publik,” katanya.
Selain itu Kunto menjelaskan, dari hasil FGD tersebut juga terungkap bahwa publik menganggap hukuman penjara seumur hidup sebesar 21 persen adalah hukuman yang sesuai untuk napi tipikor.

Selanjutnya menurut dia, hukuman yang seberat-beratnya (17 persen), penjara (15 persen), hukuman mati (14 persen) dan dimiskinkan (13 persen).“Bahkan beberapa peserta FGD mengusulkan hukuman potong tangan atau dipermalukan di muka umum kepada napi koruptor,” ungkapnya.

FGD itu dilakukan pada 24 Juli 2018 dengan metode telesurvei dengan jumlah responden 100 orang, “error sampling” sebesar 9,8 persen dengan interval kepercayaan 95 persen. (Red***)
Share:

Tuesday, July 24, 2018

Ada 10 Parpol Tak Bisa Masuk Senayan Menurut Survei Lembaga Median Nasional

Ilustrasi Pileg 2019. (Media Portalindo.co.id)

Nasional,Jakarta - Lembaga Media Nasional (Median) melakukan survei elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2019. Hasilnya, sebanyak 10 parpol peserta pemilu tak bisa masuk ke DPR.Survei dilakukan terhadap 1.200 responden. Metode survei adalahmultistage random sampling dan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan rilis dari Median, Senin (23/7/2018), posisi teratas masih dipegang PDIP dengan perolehan 26%. Kemudian disusul Gerindra 16,5% dan Golkar 8,8%.Dari 16 partai nasional peserta pemilu, 10 di antaranya memiliki hasil di bawah parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen. Namun survei ini tak memasukkan Partai Garuda, sehingga hanya 15 parpol yang diketahui perolehannya.

"Partai Garuda ada ditanya (ke responden) tapi nggak keluar angkanya. Alias belum ada yang ngaku mau pilih," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat dimintai konfirmasi.
Dalam UU Pemilu, parpol baru bisa masuk ke Senayan bila perolehan suara nasionalnya minimal 4%. Artinya, bila di bawah 4%, mereka tak bisa masuk DPR RI.Selain itu, Partai Perindo berhasil naik di posisi ke-6. Partai besutan Hary Tanoe itu mengalahkan partai peserta Pemilu 2014. Partai lama yang dikalahkan Perindo adalah PAN, PKS, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, dan PBB.

Berikut ini elektabilitas parpol peserta Pemilu 2019 berdasarkan survei Median terbaru:

PDIP: 26,0%
Gerindra: 16,5%
Golkar: 8,8%
PKB: 8,7%
Demokrat: 8,6%
Perindo: 3,5%
PAN: 3,4%
PKS: 3,0%
PPP: 2,8%
NasDem: 2,7%
Hanura: 0,7%
PSI: 0,3%
PKPI: 0,2%
PBB: 0,2%
Berkarya: 0,2%

Belum memilih: 14,4%

Redaksi
Share:

Monday, July 23, 2018

Kantongi 5 Nama Resmi Cawapres,Presiden RI Joko Widodo:Dalam Waktu Dekat Ini Akan Putuskan Cawapresnya

Foto Presiden RI Joko Widodo Saat Hadiri Harlah Ke 20 PKB Grend Sahid Jaya Hotel Jakarta.(Media Portalindo.co.id)

Nasional - Bursa calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Joko Widodo terus memanas.Presiden RI Joko Widodo mengatakan, akan memutuskan calon wakil presidennya untuk Pemilu Presiden 2019 dalam satu-dua pekan ini.

"Ya, dalam satu-dua minggu inilah kita putuskan. Jadi silakan bersaing satu-dua minggu ini," kata Jokowi saat pidato perayaan hari lahir (Harlah) ke-20 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Minggu (22/7/2018) malam.Jokowi mengatakan, semua orang masih punya kesempatan untuk bersaing menjadi pendampingnya pada Pilpres mendatang.

"Seperti (yang) disampaikan Pak Muhaimin (Iskandar), janur melengkungnya belum. Jadi masih ada kesempatan, kalau ingin bersaing, masih ada kesempatan," kata dia.Jokowi mengaku, saat ini belum ada nama cawapres yang ia kantongi, meski rutin bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik pendukungnya.

"Meski saya setiap hari ketemu Ketum PKB, Golkar, Hanura, PDI-Perjuangan, Pak Ketum PAN, memang belum ada," ucap Jokowi.

Jokowi sebelumnya meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden pendampingnya.Menurut Jokowi, saat ini ada lima nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangan.

Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan.Ia menolak menyebut kelima nama tersebut. Jokowi masih menggodok siapa yang nantinya dari lima nama itu akan mendampinginya bertarung di Pilpres 2019.

"Masih dalam proses penggodokan. Yang namanya digodok, ya pasti nunggu biar matang. Kalau lagi digodok belum matang, kemudian dikeluarkan, itu namanya menjadi setengah matang. Biar matang dulu. Kalau sudah matang, kami sampaikan pada saat yang tepat," ujar dia.(Redaksi)
Share:

Massa Gelar Aksi "#2019TETAPJOKOWI",


BUNDA INDAH SAAT BERORASI DI ATAS PANGGUNG.(kwl/Kbr,Portalindo)


PORTALINDO.CO.ID – Massa aksi #2019TETAPJOKOWI di Medan, Minggu (22/7) menganggap, Presiden Joko Widodo adalah sosok yang rendah hati. Jokowi juga dianggap sudah banyak berbuat untuk Indonesia.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di beberapa daerah juga menjadi alasan mendeklarasikan agar Jokowi menjadi Presiden RI untuk periode kedua. Selain itu, selama ini Jokowi tetap bertahan dengan segala fitnah yang dilemparkan kepadanya.

“Memilih Bapak Jokowi kembali menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua kali. Itu harapan-harapan kami yang hadir pada hari ini semuanya. Masyarakat khususnya Sumatera Utara sudah tahu,” kata Farida Hanum alias Bunda Indah, salah satu tokoh penggagas aksi, Minggu (22/7).Ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama (RKLA) itu juga mengatakan, masyarakat harusnya merasa malu menghujat Jokowi. Karena jika pemimpin itu salah, harusnya diingatkan.

“Kita punya seorang pemimpin itu wajib kita bela. Jangan takut dengan kebenaran. Jangan kita diam karena kesalahan, tapi kesalahan itu bisa menjadi benar kalau kita menegur. Jadi di sini, kita membangun aliansi ini tidak lain tujuan mutlak adalah terhadap Bapak Jokowi menjadi presiden republik ini,” ujarnya.

Dia juga tidak memaksa masyarakat untuk memilih Jokowi. Namun yang pasti, dalam memilih pemimpin harus melihat rekam jejaknya. “Kami tidak pernah memaksa siapa pun untuk memilih. Contohnya hari ini adem-adem aja nggak ada saling menghujat satu sama lain,” katanya.Lebih jauh lagi, dia mengingatkan agar masing-masing kubu yang pro dan kontra tidak saling bergesekan. Sebab, yang terpenting dilakukan adalah membangun bangsa secara bersama-sama.

Untuk diketahui, hari ini ada dua aksi besar yang dilakukan dengan lokasi berdekatan. Pertama aksi deklarasi #2019GANTIPRESIDEN dan deklarasi #2019TETAPJOKOWI. Posisi kedua massa hanya dibatasi oleh barikade polisi.Seribuan lebih polisi mengawal aksi itu. Beberapa kendaraan taktis juga diturunkan. Aksi berjalan dengan kondusif dan berakhir pukul 12.00 WIB. (Kwl/Kbr)
Share:

Sunday, May 27, 2018

Kemenperin: RI-Uni Eropa Perluas Pasar Ekspor


Ekonomi - Indonesia terus berupaya memperluas pasar ekspor bagi produk-produk industri ke kawasan Uni Eropa. Beberapa produk manufaktur nasional yang tengah ditingkatkan nilai ekspornya ke negara-negara di Benua Biru tersebut, antara lain makanan dan minuman, tekstil, pakaian, dan alas kaki, serta minyak kelapa sawit dan turunannya.

“Perekonomian Indonesia dan Uni Eropa selama ini bersinergi. Selain itu persaingan komoditas di antara kedua pihak berbeda sehingga bisa saling melengkapi,” kata Menteri 

Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (25/5).

Kemenperin mencatat, nilai total perdagangan Indonesia-Uni Eropa pada tahun 2017 mencapai USD25,2 miliar, dengan ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar USD14,5 miliar dan impor sekitar USD10,7 miliar sehingga surplus di angka USD3,8 miliar. 

Sementara itu, nilai investasi Uni Eropa di Indonesia tahun 2016 sebanyak USD2,6 miliar dengan jumlah 2.813 proyek.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral, Menperin juga mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union ComprehensiveEconomic Partnership Agreement (IEU-CEPA). 

“Perundingan ke-4 IEU-CEPA telah dilaksanakan pada Februari 2018 di Surakarta, Jawa Tengah. Perundingan ke-5 akan dilaksanakan pada Juli 2018 diBrussels, Belgia,” ungkapnya.

Adapun 15 isu perundingan yang di bahas, yaitu Trade in Goods, Rules of Origin, Customs and Trade Facilitation, Technical Barriers to Trade, Sanitary and Phytosanitary,Trade Remedies, Trade in Services, Investment, Competition, Small and Medium Enterprises, Government Procurement, Economic Cooperation and Capacity Building (ECCB), Intellectual Property Rights, Trade and Sustainable Development, dan Dispute Settlement.

Di samping itu, Menteri Airlangga aktif memacu peningkatan kerja sama antara pelaku industri nasional dengan pelaku industri di negera-negara Uni Eropa. 

Kemitraan ini diharapkan dapat menarik investasi dan transfer teknologi. “Beberapa perusahaan Eropa yang sudah ada di Indonesia, kami pun ajak untuk terus ekspansi,” terangnya.

Perluasan kerja sama tersebut, misalnya di sektor industri alat transportasi udara, antara PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan Airbus. Airlangga menuturkan, PT DI telah cukup lama memasok beberapa komponen pesawat untuk mendukung produksi Airbus seperti pesawat militer Airbus EADS CASA C-295 dan helikopter Airbus (Eurocopter). “Kami harap nanti pasar Eurocopter bisa diperluas lagi,” ujarnya.


Hal senada disampaikan Vincent,selama ini PT DI sudah terlibat dalam rantai pasok proses produksi pesawat terbang dan helikopter Airbus. “Beberapa spare part Airbus dibuat di Bandung (PT DI) dan kemudian dikirim ke seluruh penjuru dunia melalui produk pesawat Airbus. Ini contoh kerja sama yang baik dan perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Vincent juga menyampaikan, delegasi Uni Eropa dengan terdiri dari sebanyak 50 perusahaan akan berkunjung ke Indonesia pada Oktober mendatang untuk menawarkan konsep kerja sama yang disebut circular economy, selain upaya menjajaki peningkatan kerja sama di sektor industri. 


“Circular economy ini merupakan konsep baru yang tengah digalakkan di Eropa dengan tujuan mengurangi sampah dan meningkatkan daur ulang sampah,” jelasnya. (Redaksi)
Share:

Friday, May 25, 2018

Implementasi Industri 4.0 Sebagai Strategi Wujudkan Ekonomi Pancasila



Ekonomi - Implementasi industri 4.0 dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan Ekonomi Pancasila berbasis digital. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam upaya meningkatkan kinerja industri nasional melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovasi guna dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

“Dalam Making Indonesia 4.0, kita sudah punya 10 langkah prioritas yang perlu dijalankan untuk mendongkrak perekonomian nasional di era ekonomi digital sesuai prinsip dasar Ekonomi Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Kamis (24/5).

Ngakan menjelaskan, kebijakan pemerataan ekonomi yang telah dijalankan Kementerian Perindustrian,misalnya memfasilitasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa. 

“Contohnya, kawasan industriMorowali yang mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut hingga 60 persen atau 12 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Kemudian, langkah prioritas nasional yang tengah diakselerasi adalahmemberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir 70 persen, pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM. “Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM dengan membangunplatform e-commerce. Maka itu, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital,” tutur Ngakan.

Kemenperin telah mengajak para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional supaya ikut serta dalam program e-Smart IKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan perluasan pasar bagi produk IKM lokal hingga mampu menembus pasar ekspor melalui pemanfaatan platform digital.

Ngakan menyebutkan, beberapa peluang pengembangan ekonomi digital di Indonesia, di antaranya adalah koneksi internet telah menjangkau 51,8 persen dari populasi penduduk. Hal ini dapat mendorong pengembangan usaha rintisan (startup) di dalam negeri.

“Selain itu, peningkatan permintaan produk digital, seperti telepon seluler (ponsel),” ujarnya. Pengguna aktifponsel di Indonesia tumbuh signifikan, dari 55 juta orang pada tahun 2015 dan diproyeksi menjadi lebih dari 100 juta orang tahun 2018.

Ngakan menyampaikan, potensi Indonesia memasuki era revolusi industri keempat atau ekonomi digital, karena juga akan menikmati bonus demografi selama periode tahun 2020-2030. Momentum tersebut ketika jumlah penduduk didominasi oleh yang berusia produktif (15-64 tahun)mencapai 70 persen.

“Bahkan, pada tahun 2030, diprediksi sebanyak 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih di atas USD3.600 sebagai konsumen e-commerce,” imbuhnya. Ngakan pun meyakini, digitalisasi memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Namun demikian, sejumlah langkah prioritas nasional Making Indonesia 4.0 tersebut, perlu didukung melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

“Kami optimistis, apabila semua program dan kebijakan dijalankan secara terintegrasi, target Indonesia menjadi 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030 bisa tercapai,” tegas Ngakan.

Audit Teknologi Industri

Pada kesempatan berbeda, Ngakan mengatakan, Kemenperin terus menyiapkan segala sesuatu dalam upaya mengimplementasikan revolusi industri generasi keempat di Tanah Air sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 Salah satunya adalah dengan menyusun regulasi mengenai Audit Teknologi Industri (ATI).

Lebih lanjut lagi Ngakan menjelaskan, bahwa ATI merupakan metode untuk melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan aset teknologi (tangible and intangible asset) dalam rangka pelaksanaan manajemen teknologi.

“Teknologi diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing industri,” tuturnya.

Dalam memasuki era industri 4.0, ATI memegang peranan penting karena sebagai salah satu tools atau alat analisa dan evaluasi terhadap penerapan teknologi yang dimanfaatkan oleh industri di Indonesia. “Jadi, nantinya didapatkan gambaran yang utuh mengenai penggunaan teknologi tertentu oleh industri serta tahapan yang harus disiapkan industri dalam penerapan teknologi industri 4.0,” jelas Ngakan.

Di samping itu, hasil ATI dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyiapkan regulasi atau insentif yang tepat dalam penerapan industri 4.0. “Bahkan, data yang diperoleh dari hasil ATI ini juga bisa menjadi masukan dalam menyusun dan melaksanakan research, development and design (RD&D) untuk mendukung program Making Indonesia 4.0,” imbuhnya.

Ngakan berharap, sinergi antara pengembangan RD&D industri 4.0 serta penerapan regulasi dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi industri nasional, dapat memacu target utama di dalam Making Indonesia 4.0 yaitu menjadikan Indonesia masuk peringkat 10 besar ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030 dan menjadi negara industri tangguh tahun 2035.

“Adapun dasar penerapan ATI di sektor industri merupakan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal 41, bahwa Pemerintah dapat melakukan audit teknologi industri terkait pengendalian pemanfaatan teknologi industri,” paparnya.

Pengendalian ini dilakukan dalam rangka pelarangan dan pembatasan atas teknologi-teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri seperti boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.

“Dengan dilakukannya pengendalian ini, diharapkan teknologi yang digunakan oleh industri dapat meningkatkan mutu, efisiensi dan daya saing industri nasional, serta meminimalkan resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan atas pemanfaatan teknologi yang kurang tepat oleh industri,”pungkasnya. (Redaksi)

Share:

Wednesday, May 23, 2018

Kemenperin Ajak Pelaku Industri Kecil Ikut Program E-Smart IKM


Kemenperin Pacu Daya Saing Industri Kerajinan Nasional

Ekonomi - Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri kerajinan nasional agar semakin kompetitif di kancah global. Pasalnya, produk unggulan kriya dari Indonesia cukup banyak diminati oleh konsumen mancanengara jika dilihat dari data nilai ekspor yang dihasilkan tahun 2017 sebesar USD776 juta, lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya di angka USD747 juta.

“Agar kinerja industri kerajinan lebih baik, kami tetapkan sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya. Terlebih lagi industri kerajinan merupakan sektor padat karya berorientasi ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Pameran Industri Kreatif 2018 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut Menperin, para pelaku industri kerajinan nasional perlu memperhatikan beberapa hal penting agar produknya dapat memiliki nilai jual yang tinggi, di antaranya adalah mengikuti selera pasar saat ini, menerapkan standardisasi, serta penguatan di aspek kemasan dan merek. “Sedangkan, dalam upaya memasuki era revolusi industri 4.0, harus memanfaatkan platform digital,” ungkapnya.

Kemenperin telah mengajak para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional supaya ikut serta dalam program e-Smart IKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan perluasan pasar bagi produk IKM lokal hingga mampu menembus pintu ekspor. “Kami telah melaksanakan workshop e-Smart IKM di beberapa daerah dengan menggandeng marketplace dalam negeri,” jelas Airlangga.

Menperin menilai, kekuatan industri kerajinan nasional terletak pada sumber bahan baku lokal yang melimpah dengan didukung oleh keragaman corak dan desain, terutama yang berciri khas Nusantara. “Selain itu, para pengrajin kita tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan memiliki keterampilan yang andal di bidang masing-masing,” imbuhnya.

Kemenperin pun telah menjalankan berbagai program dalam upayapeningkatan kompetensi para pengrajin nasional. Misalnya,mendorong mereka agar menggunakanteknologi terkini sehingga mampu menciptakan kreativitas dan inovasi produk.

Kegiatan program itu seperti dilakukandi Bali Creative Industry Center (BCIC), sebagai salah satu pusat pengembangan riset teknologi, desain, seni, budaya dan inovasi yang dimiliki oleh Kemenperin untuk membangun ekosistem industri kreatif.

Selain industri kerajinan, ada tiga sektor yang juga menjadi pembinaan kami dalam kelompok industri kreatif, antara lain industri fesyen, animasi dan video, serta permainan interaktif,” sebut Airlangga.

Pada pembukaan pameran tersebut, Menperin memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang turut berperan mendorong pengembangan IKM nasional. Misalnya, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dalam penyelenggaraan Pameran Industri Kreatif 2018.

“Dalam pameran ini, kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bantul yang membawapara pengrajin andalannya untuk menampilkan berbagai produk kreatif unggulannya. Dari total eksporproduk APKASI yang mencapai Rp2 triliun, Bantul memberikan kontribusi cukup besar hingga hampirRp1 triliun,” paparnya.
Pameranyang dilaksanakan selama empat hari, mulai tanggal 22-25 Mei 2018ini diikuti sebanyak 44 pelaku IKM binaan Pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta.Berbagai rangkaian kegiatan yang ditampilkan selain pameran produk kreatif,yaknimenggelar acara diskusi, peragaan busana, dan kesenian Campur Sari.

Bupati Bantul yang juga Ketua Bidang Ekonomi Kreatif APKASISuharsono menyampaikan, pihaknya berharap kepada Kemenperin supaya terus mendukung program pengembangan IKM Bantul agar semakin produktif dan berdaya saing. Ia meyakini, penguatan industri kreatif mampu menyangga perekonomian daerah dan nasional.

“Pada 2017, ekspor kriya Bantul mencapai USD77 juta. Selain fasilitasi pembiayaan serta pelatihan teknis dan manajemen, kami juga ingin diwadahi dalam penyelenggaraan pameran sebagai upaya lebih memperkenalkan produk-produk IKM unggulan kami,” ungkapnya. Melalui kegiatan promosi baik yang sifatnya online maupun offline, Suharosno meyakini, dapat meningkatkan nilai ekspor produk IKM Bantul. (Redaksi)



Share:

Tuesday, May 22, 2018

Kemenperin Fokus Mengakselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik


Kemenperin Fokus Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik

Ekonomi - Kementerian Perindustrian fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri. Langkah strategis yang dilakukan, antara lain mengkaji arah kebijakan ke depan bersama pemangku kepentingan terkait untuk mendorong produksi kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) yang ramah lingkungan.

“Jadi, kalau kita tidak ingin hanya menjadi pengguna atau importir saja, maka perlu ada industrinya di sini,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto di Jakarta, Jumat (18/5).

Hal itu disampaikannya seusai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono beserta jajarannya.

Harjanto menjelaskan, dalampengembangan kendaraan listrik, perlu ada pentahapan yang dijalankan secara terpadu sebagaimana peta jalan pengembangan industri otomotif baik dalam hal penyiapan regulasiatau payung hukum, infrastruktur pendukung, dan teknologi. 

“Selain itu, kesiapan untuk keberlanjutan industri, dampak lingkungan, dan dampak sosial,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Kemenperin berupaya menyinkronkan kebijakan pengembangan kendaraan bermotor nasional menjadi sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. 

“Dalam menuju revolusi industri 4.0, kami memacu industri otomotif agar mampu menjadi sektor unggulan untuk ekspor ICE (internal combustion engine/mesin pembakaran dalam) dan EV (electric vehicle/kendaraan listrik),” tuturnya.

Harjanto juga menekankan bahwapembangunan infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station menjadi sangat penting.

“Jangan sampai ketika sudah bicara otomotif, ternyata infrastrukturnya belum siap. Jadi, kami berharap nanti masyarakat pakai kendaraan listrik dengan mudah dan nyaman,” ujarnya.

Selanjutnya, Kemenperin mendorong peningkatan kemampuan industri komponen dalam negeri, seperti memproduksi baterai untuk kendaraan listrik. Upaya ini antara lain dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) serta penerapan standardisasi produknya.

“Industri komponen baterai juga harus disiapkan karena menjadi core component dalam mobil listrik. Kemenperin tengah menyiapkan proyek percontohan battery sharinguntuk kendaraan bermotor listrik roda dua di beberapa kota, seperti Bandung, Denpasar dan akan menyusul Yogyakarta untuk penggunaan baterai yang bisa ditukar, seperti penggunaan tabung gas LPG pada kompor,” paparnya.

Dalam upaya transfer teknologi, pada Februari lalu, Mitsubishi Motors Corportion (MMC), Jepang menghibahkan 10 mobil listrik kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan studi bersama, sosialisasi, dan menjaring respons konsumen.

Strategi lainnya untuk mendorong industri otomotif di Indonesia agar berinvestasi memproduksi kendaraan listrik, yakni melalui pemberian insentif. Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif terhadap pengembangan program LCEV, yang di dalamnya termasuk kendaraan listrik.

“Pada tahun 2025, kami menargetkan 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah kendaraan LCEV termasuk kendaraan listrik. Ini sesuai tren dunia. Jika permintaannya tinggi, targetnya kami bisa lebih dari itu,” papar Harjanto.

Kemampuan industri otomotif di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional. 

“Misalnya, terlihat jumlah ekspor dalam bentuk komponen kendaraan yang naik hingga 13 kali lipat, dari 6,2 juta pieces tahun 2016 menjadi 81 juta pieces tahun 2017,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.

Menperin menambahkan, peningkatan juga terjadi pada angkaproduksi kendaraan bermotor roda empat, dari 1,177 juta unit tahun 2016 menjadi 1,216 juta unit tahun 2017. 

Jumlah tersebut diperkuat dengan peningkatan ekspor kendaraan dalam keadaan utuh (completely build up/CBU) sebanyak 231 ribu unit tahun 2017 dibanding tahun 2016 sekitar 194 ribu unit.

Sementara itu, Warih menyampaikan, TMMIN berkomitmen mendukung pemerintah untuk membangun industri mobil listrik dalam negeri. “Kami secara bertahap sudah menyiapkan produksi komponen utama yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik, seperti baterai, motor dan inverter,” sebutnya.

Sebelum masuk ke tahap produksi massal, lanjut Warih, perlu pertimbangan cermat pada empat pilar utama, yaitu supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah. 

“Bagi TMMIN, keempat pilar tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus lebih dahulu diselesaikan dan itu tidak mudah serta tidak bisa dalam tempo yang singkat,” terangnya. (Redaksi)


Share:

Monday, May 7, 2018

Kemenperin: Pengembangan Energi Terbarukan Sesuai Agendan 10 Prioritas Nasional



Ekonomi - Indonesia memiliki kekayaan dengan berbagai sumber daya alam yang bisa menjadi potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan sehingga dapat mewujudkan ketahanan energi masa depan. Hal ini sejalan dengan konsep green economy yang telah berkembang secara luas di dunia sebagai jawaban terhadap kebutuhan dan strategi pengurangan emisi.

“Pengembangan energi terbarukan ini sesuai agenda 10 prioritas nasional yang tertuang di dalam roadmap Making Indonesia 4.0,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Minggu (6/5).

Oleh karena itu, sebagai implementasinya, BPPI akan menggandeng Algae Biomass and Energy System (ABES) University of Tsukuba, Jepang yang telah berpengalaman dalam melakukan riset untuk komoditas alga atau ganggang menjadi salah satu sumber energi. “Saat ini, ABES sedang mengembangkan pilot plant yang bertujuan untuk menghasilkan biofueldari alga yang dapat dibudidaya sepanjang musim,” jelas Ngakan.

Dalam waktu dekat, juga akan dilakukan studi laboratorium untuk mengoptimalkan alga dengan Palm Oil Mill Effluent (POME). “Dalam proses produksi untuk menghasilkan minyak kelapa sawit, dihasilkan pula POME. Namun, saat ini dalam jumlah yang besar, POME belum banyak diolah dan hanya menjadi limbah,” ungkapnya.

Sementara POME adalah salah satu penghasil gas metan (CH4) yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak pada pemanasan global, sehingga penanganan POME ini menjadi penting bagi keberlanjutan lingkungan.

Nantinya, POME ini menjadi media dalam budidaya alga di daerah tropis seperti Indonesia sehingga dapat menghasilkan senyawa bernilai tinggi seperti DHA oil dan biofuel. Dari sisi ekonomi, nilai tambah yang dihasilkan jauh lebih besar daripada konversi menjadi biogas. Apalagi, Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai produksi minyak sawit mencapai 38,17 juta ton pada tahun 2017.

Untuk itu, ABES akan bekerja sama dengan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru (BPPSI), salah satu balai di bawah BPPI yang fokus dalam pengembangan kelapa sawit dan produk-produk turunannya. “Kami berharap, studi ini akan berhasil dan membawa dampak positif bagi riset energi terbarukan di Indonesia,” tegas Ngakan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, Pemerintah Indonesia tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah Indonesia harus mampu membangun industri manufaktur nasional yang berdaya saing global dengan menerapkanstandar-standar keberlanjutan.

Untuk itu, diperlukan penggunaan teknologi terkini khususnya yang berkonsep pada ramah lingkungan.“Kami mengunjungi Fraunhofer, yaitu lembaga riset yang ada di Jerman. Lembaga riset Jerman ini  sedang mengembangkan satu jenis alga yang bisa mengkonversi POME menjadi gasoline,” ungkapnya.

Penemuan tersebut dinilai dapat menekan emisi gas buang kendaraan dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Hal ini sejalan dengan program yang telah diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian, yakni low carbon emission vehicle (LCEV) untuk mendorong industri otomotif di Indonesia memproduksi kendaraan ramah lingkungan.

“Riset terhadap biofuel ini harus dilakukan, karena Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kita juga punya rumput laut. Keduanya sedang dilakukan riset,” paparnya.

Produksi minyak dan gas (migas) nasional terus menurun seiring menipisnya cadangan migas yang dimiliki Indonesia dan minimnya kegiatan eksplorasi di Tanah Air. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, cadangan minyak nasional hanya sekitar 3,3-3,6 miliar barel. Jadi dengan tingkat produksi rata-rata 275-288 juta barel per tahun, apabila tidak ditemukan cadangan minyak yang baru maka cadangan minyak ini akan habis dalam 12 tahun. (Redaksi)

Share:

Friday, May 4, 2018

Menperin Minta Siemens Perkuat Kerjasama Bidang Pendidikan dan Vokasi


Ekonomi - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mendorong perusahaan manufaktur besar yang berasal dari Jerman, Siemens AG untuk terus meningkatkan investasi di Indonesia dan kemitraannya dengan industri dalam negeri. Siemens AG telah bergerak di sektor industri teknik listrik, elektronik, peralatan energi, transportasi, telekomunikasi, teknologi informasi, lampu, dan peralatan medis.

“Kami juga meminta mereka agar semakin memperkuat kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya ini sekaligus untuk memantapkan implementasi industri 4.0 di Tanah Air,” kata Menperin seusai melakukan pertemuan dengan Board of Managing Directors (BOD) Siemens AG Cedrik Neike di Berlin, Jerman, Kamis (3/5) waktu setempat.

Menurut Menperin, di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah telah menetapkan industri elektronik sebagai salah satu dari lima sektor prioritas yang akan menjadi percontohan pada penerapan teknologi industri generasi keempat. “Kita perlu belajar juga denganSiemens, yang mempunyai pusat vokasi terbesar dan terbaik. Selain itu sudah melakukan pelatihan di lebih 20 negara di dunia,” ujarnya.

Pengembangan industri elektronik di Indonesia ke depan, akan diarahkan agar menjadi manufaktur yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, termasuk komponen. Hal ini guna mengurangi bahan baku impor dan melibatkan dalam rantai pasokan global. “Maka itu, diperlukan tenaga kerja yang kompeten, pemberian insentif, serta mendorong inovasi lanjutan dan mempercepat transfer teknologi,” tuturnya.

Dalam upaya mengakselerasi implemetasi industri 4.0, dari 10 langkah prioritas nasional, salah satunya yang perlu disiapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Caranya antara lain melalui reskilling dengan berbagai pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri saat ini,” imbuh Airlangga.

Tahun lalu, Siemens telah menandatangani MoU dengan PT PLN (Persero) untuk memacukapasitas SDM di Indonesia melalui program vocational training(pelatihan kejuruan). Program ini dijadikan pilot project untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai di sekor industri ketenagalistrikan.

Airlangga menambahkan, Jerman merupakan kiblatnya industri 4.0. Karena itu, untuk memantapkan revolusi industri keempat di Tanah Air, Indonesia perlu banyak belajar dari Jerman terutama mengenai pelatihan SDM industri. “Di belakang robot tetap ada tenaga kerja, sehingga dibutuhkan training dan reskillingkhususnya bagi para generasi muda untuk menghadapi industri 4.0 ini,” tegasnya.

Menurut Menperin, revolusi industri 4.0 ini bukan untuk menggantikan tenaga kerja, tetapi pergantian pekerjaan. “Contohnya, yang terjadi di Tanah Air, pada era digital ini bermunculan jasa transportasi berbasis online seperti Go-Jek dan Grab. Selain itujuga ditandai juga dengan tumbuhnya e-commerce dan lainnya, yang malah dapatmenambah lapangan pekerjaan,” paparnya.

Jadi, lanjut Airlangga, revolusi industri 4.0 adalah tantangan dan peluang yang sangat baik bagi Indonesia. “Dengan Industri 4.0, sektor manufaktur kita akan menjadi lebih efisien, produktif dan dapat bersaing di dunia,” ucapnya.

Apalagi, Siemens AG akan meluncurkan sebuah platform digital terbaru bernama Siemens Industrial Edge. Platform ini befungsi untuk membantu perangkat automasi dengan cara menyediakan pemrosesan data di tingkat mesin serta teknologi analisis canggih dan kemampuan edge computing untuk industri manufaktur dengan aman.

Terkait peningkatan investasi, Kemenperin mengajak Siemens terus menggandeng produsen komponen pembangkit listrik lokal agar menjadi mitra bisnisnya. Siemens memiliki pabrik komponen pembangkit tenaga listrik, seperti turbin uap dan turbin gas di Cilegon, Banten. “Industri kita sudah ada yang mampu memproduksi komponen pembangkit listrik, seperti boiler,” ungkap Menperin.

Beberapa waktu lalu, PT Barata Indonesia (Persero) kembali memperkuat lini bisnisnya melalui kerja sama dengan Siemens Aktiengesellschaft untuk memproduksi turbin khusus industri gula. Kolaborasi ini tertuang dalam penandatanganan Strategic Alliance Agreement.

Rencananya, Siemens juga ingin berinvestasi untuk pengembangan lokomotif kereta api dengan teknologi AC/AC yang memiliki keunggulan mesin kuat, perawatan lebih sederhana, irit bahan bakar dan emisi gas buang yang rendah.

Kemenperin mencatat, sepanjang 2010-2015, nilai keseluruhan investasi Jerman di Indonesia mencapai USD552 juta dengan 547 proyek yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 38.382 orang. Sedangkan, pada 2017, nilai investasi Jerman di Indonesia untuk sektor manufaktur sebesar USD79,3 juta dengan total 108 proyek, naik dibanding capaian investasi tahun sebelumnya sebesar USD58,5 juta dengan 59 proyek.Proyek investasi Jerman tersebut didominasi oleh sektor industri baja dan mesin, kimia dan farmasi, serta otomotif.

(Redaksi)
Share: