Kapten Moerdoko : Tetap Laksanakan Protokol Kesehatan di Masa Transisi

Jakarta Barat - Antisipasi Penyebaran Wabah Virus Covid-19 di Wilayah Koramil 05 Kebon Jeruk Kodim 0503/JB, Serka Besus Y 4 personil BKO yang di bantu 1 personil Kodim 0503/JB dan 2 personil Satpam PD Pasar Kedoya laksanakan PDMPK.

Kodim 0503/JB Gelar Baksos di Wilayah Koramil 04/Cengkareng

Jakarta - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0503/JB, Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki, S.I.P bersama Ketua Persit KCK Cabang XVII Ny Endah Dadang Ismail yang didampingi Danramil 04/Cengkareng, Kapten Cpl Edy Moerdoko bersama Ketua Persit Ranting 05 Koramil 04/CK, Ibu Sriyatun Moerdoko melaksanakan Bakti Sosial (Baksos), Rabu, 20 Januari 2021.

Jakbar Berbagi di Jum'at Barokah

Jakarta - Lima kaum Dhuafa kembali mendapatkan kepedulian dari Koramil 04/Cengkareng, Kodim 0503/JB, dan Persit KCK Ranting 5 Cab XVII.

Gabungan Tiga Pilar Bonjer Gelar Ops Yustisi

Jakarta Barat - Sanksi sosial kembali di berikan kepada warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker.

Babinsa Pelda Sutoyo Bersama Jajaran Tiga PIlar Gelar OK PREND

Jakarta Barat - “Sebanyak 35 Orang yang terjaring tidak menggunakan masker dalam giat Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah Propinsi DKI (OK PREND) yang dilaksanakan gabungan 3 pilar dalam rangka Pelaksanaan Pergub No.51 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan ( PDMPK ) untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid – 19. khususnya di Wilayah Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk.” Urai Danramil 05/KJ Kapten Cpl R Edy Moerdoko.

Showing posts with label Topik Pilihan. Show all posts
Showing posts with label Topik Pilihan. Show all posts

Thursday, August 2, 2018

Kemenangan Kota Kosong PilwalKot Makassar KPU Meminta MK Sahkan

Ilustrasi suasana sidang di Mahkamah Konstitusi. (Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi (Appi-Ciccu) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Pada pilkada 27 Juni lalu, pasangan tersebut kalah melawan kotak kosong dengan perolehan suara 264.071. Sementara kotak kosong mendapatkan 300.969 suara.Kuasa hukum KPU Kota Makassar Marhumah Majid mengatakan alasan penggugat yang menyebut keterlibatan mantan calon wali kota dan wakil wali kota petahana M Ramdhan Pomanto - Indira Mulyasari dalam pemenangan kotak kosong itu tak relevan.

"Kolom kosong dalam bingkai demokrasi merupakan alternatif pilihan warga negara, sehingga bukan pelanggaran hak warga negara dan tidak bisa menjadi dasar kalau memilih kolom kosong karena diarahkan orang tertentu," ujar Marhumah saat memberikan keterangan di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (1/8).

Pasangan Ramdhan-Indira sebelumnya maju dalam pilwakot Makassar melawan pasangan Appi-Ciccu. Namun pasangan Ramdhan-Indira didiskualifikasi KPU karena terbukti curang saat melakukan kampanye.Marhumah menjelaskan di dalam Peraturan KPU maupun UU Pilkada telah mengatur apabila perolehan suara kotak kosong lebih banyak dari perolehan suara pasangan calon tertentu, maka KPU setempat menetapkan penyelenggaran pemilihan kembali pada pilkada serentak periode berikutnya.

Dan, selama posisi kepala daerah itu kosong, akan dijabat sementara oleh penjabat wali kota."Sehingga pemilih kolom kosong adalah hak konstitusional pemilih yang diatur dalam UU Pilkada dan PKPU," katanya.Marhumah juga menolak alasan penggugat yang menyebut terdapat pelanggaran di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, perubahan hasil penghitungan suara di beberapa TPS itu telah disetujui saksi panitia pengawas setempat.

"Sesungguhnya itu bukan pelanggaran karena memang di TPS itu ada koreksi, berarti betul. Ada juga paraf para saksi, sehingga perubahan data itu sudah sah," ucap Marhumah.Pasangan Appi-Ciccu menggugat hasil pilkada pada Juli lalu ke MK. Mereka meminta agar hasil suara kolom kosong itu digugurkan.(Red**)
Share:

Terbaru,Berikut Tiga Nama Cawapres Prabowo Yang Tertinggi Menurut Survei Mendian

Foto Ketua Partai Garindra Prabowo Subianto. (Kwl/Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta – Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbarunya tentang bursa calon wakil presiden (cawapres) yang potensial mendampingi Prabowo Subianto. Merujuk hasil survei itu, figur yang muncul bukanlah Ustaz Abdul Somad ataupun Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf al-Jufri yang sebelumnya direkomendasikan oleh ijtimak ulama sebagai cawapres bagi Prabowo.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, tiga figur yang muncul dalam surveinya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anis Matta dan Zulkifli Hasan. Median dalam surveinya telah membuat simulasi tentang elektabilitas Prabowo dengan tiga nama itu.

“Perbedaan elektabilitas ketiga tokoh tersebut relatif tipis jika dipasangkan dengan Prabowo. Secara berurutan Prabowo-AHY meraih 33 persen, Prabowo-Anis Matta 32,9 persen, sedangkan Prabowo-Zulkifli Hasan 32,4 persen,” ujar Rico di Jakarta, Rabu (1/8).

Karena selisif elektabilitas yang tipis, kata Rico, maka baik AHY, Anis Matta ataupun Zulkifli punya peluang sama untuk menjadi pendamping Prabowo. Hanya saja, hal yang harus diperhatikan adalah aspek keterwakilan masyarakat, terutama Jawa dan luar Jawa.

Rico menambahkan, hal yang juga harus diperhatikan adalah latar belakang dan kompetensi cawapres yang akan mendampingi Prabowo yang punya background militer. Sebab, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan bukan hal mudah.

“Faktor kompetensi cawapres juga perlu diperhatikan oleh Prabowo. Mengingat tantangan pemerintahan ke depan tidak mudah. Sebenarnya Prabowo membutuhkan the man of crisis untuk mendampinginya,” pungkasnya.

Median menggelar survei itu pada 6-15 Juli 2018 dengan melibatkan 1.200 responden pemilik hak suara di 34 provinsi. Margin of error dalam survei dengan teknik multistage random sampling itu sebesar 2,9 persen. (Kwl/Kbr)
Share:

Bekerja Sama Dengan PPATK,BNN Ungkap Kasus TPPU Bandar Narkotika Jaringan Lapas




Nasional – Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) narkotika yang melibatkan jaringan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan total nilai aset mencapai Rp24 miliar.

Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko saat merilis kasus itu di Surabaya, Selasa mengatakan, dari hasil pengungkapan pihaknya mengamankan lima tersangka yakni Adiwijaya alias Kwang, Army Roza alias BOBI (narapidana kasus narkotika di Lapas Tangerang).Juga diamankan Ali Akbar Sarlak (warga negara Iran kasus narkotika di Lapas Tangerang), Tamia Tirta Anastasia alias Sunny Edward, dan Lisan Bahar.

“Kasus ini berawal dari diungkapnya kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Juvictor Indraguna dengan barang bukti berupa 8,3 kilogram sabu-sabu pada 4 Maret 2017,” kata Heru.Dari kasus tersebut PPATK dan Direktorat TPPU BNN kemudian melakukan pendalaman serta penyelidikan dan berhasil mengungkap transaksi aliran dana yang diduga berasal dari hasil bisnis narkotika. (Red**)
Share:

Saat Asik Main Judi 5 Komplotan Maling Motor Tertangkap,2 Di Lumpuhkan

Foto Kelima Orang Pelaku Spesialis Pencuri Motor Serta Foto Barang Bukti. (Portalindo.co.id)


PORTALINDO.CO.ID, GOWA — Sebanyak lima orang terduga pelaku specialis pencuri motor ditangkap polisi. Mereka adalah BDR (40), WW (25), SDT (39), ADN (40) dan DDB (28).
Penangkapan itu bermula saat Tim Anti Bandit Polres Gowa mendapat informasi dari dua orang penadah berinisial NR dan NDG yang saat ini telah berada di Rutan.

Dari pengakuan kedua penadah tersebut mereka mengaku membeli motor curian itu dari pria berinisial BDR. Mengetahui hal itu petugas pun langsung bergerak dengan cepat.
Alhasil, para pelaku pun berhasil dibekuk saat tengah asik bermain judi di rumah DDB (pelaku) yang berada di kawasan Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa beberapa waktu lalu.

“Setelah melakukan penyelidikan para pelaku pun berhasil dibekuk saat tengah asik bermain judi. Sementara pelaku lainya ditangkap di tempat terpisah,” kata Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga saat menggelar press confrence di Mapolres Gowa, Rabu (1/8/2018) sore tadi.Dalam keterangan resminya, Shinto Silitonga juga mengungkapkan, dari kelima pelaku. Dua diantara mereka terpaksa harus mendapatkan tindak tegas lantaran mencoba melarikan diri saat dilakukan pengkapan. “Dua dilumpuhkan karena berusaha kabur saat dilakukan penangkapan,” tambahnya.

Dari tangan pelaku petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa, uang tunai, kartu joker, kunci letter T, 4 unit sepeda motor, 2 buah knalpot, 4 buah karburator, 2 buah mesin blok motor, 1 lampu stock motor, 1 buah velg motor ninja, 1 ban motor.Selain itu juga terdapat 5 senjata tajam jenis badik dan 1 keris, 5 buah handphone, 7 shaset sabu, 2 bong alat isap, dan 1 bungkus pipet putih, serta 1 rangka motor terpotong di Mapolres Gowa guna proses lebih lanjut.(**)

Penulis : Umar Dany
Share:

Wednesday, August 1, 2018

30 Tahun Bakti Untuk Negeri, PT SRL-1 kembali adakan training untuk Guru



Portalindo.co.id, Pasangkayu, -- Dalam rangka HUT ke 30th PT Astra Agro Lestari (AAL), salah satu anak perusahannya yaitu PT. Suryaraya Lestari satu (SRL1) kembali adakan training untuk guru. Hal ini sejalan dengan program 30 tahun Bakti untuk negeri yang digalakkan oleh PT AAL.

PT SRL anak perusahaan PT AAL Tbk di Area Celebes 1 (C1) yang letaknya di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu kabupaten Pasangkayu melakukan Kegiatan training terhadap guru sekolah sekitar perusahaan. Peserta yang berjumlah 30 orang berasal dari guru TK, SD dan SMP yang merupakan sekolah Ring 1 PT. SRL-1 di Kecamatan Sarudu, dimana acara tersebut berlangsung selama 2 hari, mulai Senin 30 – 31 juli 2018 yang dilaksanakan di SMPN 04 Sarudu.

Ketua Panitia acara Agung Tri Wahyudi menjelaskan bahwa dirinya merancang tanggal 30 Juli dan mengundang 30 peserta training agar kesan HUT ke-30 PT. Astra Agro Lestari dapat terwujud.

Acara training dibuka oleh Kepala UPTD Kecamatan Sarudu H Ahruddin,S.Pd dan KTU PT SRL-1 Arif Wibowo yang bertemakan ” menuju sekolah karakter berwawasan lingkungan “, PT Astra Agro Lestari sebagai induk PT. SRL-1 menggandeng sisworo hadi yang merupakan trainer nasional untuk memberikan training Cooperative learning and Integrative Learning.

Dalam kesempatan tersebut, Arif Wibowo selaku Wakil Management PT. SRL-1 menyampaikan bahwa, memasuki usia yang ke-30 tahun PT Astra Agro Lestari Tbk telah memiliki beberapa program CSR antara lain di bidang pendidikan yaitu training guru, di bidang kesehatan yaitu donor darah dan sunatan masal, di bidang lingkungan yaitu penanaman pohon dan penghijauan serta dibidang ekonomi yaitu penyuluhan kelompok tani atau bina desa. Dimana semua Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian PT. Astra Agro Lestari terhadap Bangsa yang tercantum dalam slogannya yaitu 30 tahun bakti untuk negeri

"Apa yang PT AAL lakukan, semua itu merupakan bentuk kepedulian PT AAL kepada Masyatakat sekitar”, ungkap Arif Wibowo.

Sementara itu, H. Ahruddin S.Pd saat membuka acara juga menuturkan bahwa melalui training guru ini dapat meningkatkan wawasan dan ketrampilan guru untuk mewujudkan kualitas pendidikan khususnya di Kec. Sarudu agar semakin meningkat.

Selain itu Ahruddin juga berharap agar semua peserta dapat berperan aktif sampai selesai training, sehingga semua materi dapat diserap dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari.
Laporan Darman.
(Umar Dany)
Share:

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Jelang Asia Games,Jangan Ada Yang Berkhianat Pada Bangsa

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.(Portalindo.co.id)

PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta tidak ada masyarakat yang berkhianat pada bangsa.Dia mengimbau seluruh elemen masyarakat bekerja sama dalam menjaga keamanan agar tidak terjadi peristiwa yang memalukan di Indonesia jelang penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Seluruh komponen semua bahu membahu jaga keamanan, jangan ada peristiwa yang memalukan bangsa. Kita tidak boleh berkhianat kepada bangsa kita. Kalau bicara bangsa, kita harus bersatu. Ini untuk kebanggaan dalam kancah dunia,” kata Tito saat memberikan keterangan pers di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta pada Senin (30/7/2018).

Menurutnya, pengamanan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang akan berlangsung 18 Agustus sampai 2 September menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat, bukan hanya kewajiban Polri, TNI, dan Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC), serta pemerintah daerah.

Lebih jauh, Tito berkata, Indonesia akan menyelenggarakan dua kegiatan besar selain Asian Games dalam waktu dekat yakni Forum Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank) dan tahapan awal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.Menurutnya, Polri telah menyiapkan sejumlah rencana operasi untuk menjaga keamanan masing-masing kegiatan tersebut yakni Among Raga untuk pengamanan Asian Games dan Asian Para Games, kemudian Mantap Praja untuk tahapan awal Pilpres 2019.

Sejumlah tindak kejahatan dan permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Polri akan menjadi fokus dalam operasi tersebut.
“Asian Games dan Asian Para Games, dan IMF tentu terorisme nomor satu. Kedua kejahatan konvensional, ketiga adalah kemacetan lalu lintas, dan keempat kebakaran lahan,” ucapnya.Sementara itu, mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, pihaknya akan berupaya menjaga kondusifitas politik dalam kegiatan tahapan pendaftaran Pilpres 2019 yang akan berlangsung pada 4 hingga 10 Agustus.(***)

Penulis : Umar Dany
Share:

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra Lega Karena KPU Sepakati 22 Dapil Bakal Caleg Di Partainya

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan).(Amr/Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) kembali menghadiri mediasi terkait gugatan sengketa pendaftaran calon anggota legislatifnya di 24 daerah pemilihan. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, merasa lega karena apa yang diperjuangkan menemukan titik terang.

Setidaknya hasil mediasi hari ini menemukan kesepakatan, yakni bakal caleg PBB di 22 dapil memasuki tahap perbaikan yang sebelumnya ditolak."Disepakati 22 dapil itu selesai," ujar Yusril di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa 31 Juli 2018.

Yusril menyatakan, pertemuan tertutup tadi masih menyisakan caleg di dua dapil yang belum menemukan kata sepakat. Namun, ia berkata, dua dapil ini masih menunggu proses penetapan daftar calon sementara."Nanti setelah penetapan itu baru kita berundung lagi dengan KPU dan Bawaslu apakah bisa dirundingkan lagi atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya tahap mediasi antara PBB dan KPU sudah berlangsung kemarin, Senin 30 Juli 2018. Saat itu keputusan berakhir deadlock atau buntu lantaran pada saat mediasi hanya dihadiri dua komisioner KPU.Mereka awalnya bersengketa dengan komisi lantara lembaga tersdebut menolak verifikasi bakal caleg DPR di 24 dapil.(Amr)
Share:

Ini Hasil Pertemuan Ketum Garindra-PKS-PAN

Foto Ketua Garindra Prabowo Subianto Saat Adakan Pertemua Dengan Partai PKS. (Portalindo.co.id)

PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, baru saja selesai digelar di rumah pengusaha Maher Algadri, Jalan Prapanca Dalam VI, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018). Bagaimana hasilnya?

"Jadi untuk selanjutnya kita akan bertemu 4 pihak. Kita putuskan malam hari ini para sekjen dari tiga partai kami akan meminta waktu bertemu dengan sekjen Partai Demokrat sehingga nanti akan ada pembahasan di level sekjen mematangkan dalam beberapa hari ke depan," kata Prabowo usai pertemuan itu.

Dikatakan Prabowo, selanjutnya, 4 Sekjen parpol, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat akan segera bertemu menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Termasuk mengerucutkan terkait figur cawapres."Para pimpinan partai berkumpul untuk memutuskan hal-hal yang paling penting. Saya kira semua ingin menunggu hasil calon wakil presiden dari kami. Jadi hari-hari ke depan nanti penuh dengan dinamika," tambah eks Danjen Kopassus ini.

Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan partainya baru akan memutuskan koalisi Pilpres 2019 dalam rakernas. Rakernas akan menentukan capres-cawapres yang diusung. "Segala sesuatu masih dalam proses, dalam beberapa hari insyaallah akan ada progres yang signifikan," kata Eddy.Rakernas PAN digelar di Jakarta pada 5-6 Agustus. Rakernas-lah yang memutuskan arah politik di Pilpres 2019.(Red***)
Share:

Kuasa Hukum KPU Sultra:Gugatan Diajukan Cagub No 3 Bersifat Ilusioner,Ungkap Di Sidang MK



Jakarta,Portalindo.co.id - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Laode Abdul Syaban, menyatakan gugatan permohonan yang diajukan pasangan calon gubernur Rusda Mahmud-Sjafei Kahar bersifat ilusioner atau mengada-ada.Menurutnya, permohonan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar tidak menjelaskan secara rinci terkait pelanggaran apa yang dilakukan oleh KPU provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal itu Laode sampaikan saat sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu atau Panitia pengawas (Panwas) dan pengesahan alat bukti."Ke semua dalil pemohon hanya dibangun diatas asumsi, di antaranya menyebut keterwakilan kepala daerah dalam mengikuti kampanye untuk memenangkan pasangan Ali Mazi - Lukman Abunawas (Aman) tanpa mengetahui dimana keseluruhan kepala daerah yang mengikuti kampanye telah mendapatkan izin dari gubernur, sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016," saat membacakan eksepsi termohon di ruang sidang panel I, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Menurut Laode, gugatan yang diajukan pemohon hanya menggiring opini di publik.
Laode membantah adanya kecurangan yang masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ia mencontohkan masalah pemungutan suara ulang (PSU) di 41 TPS yang terbanyak se-Indonesia."Dalil pemohonan tidak dijelaskan secara jelas dan rinci sisi hukum apa yang dipersoalkan terkait PSU apakah terkait sisi formil atau materiil," tutur Laode.

"Pelaksanaan pilkada telah sesuai peraturan yang berlaku, bahwa tidak benar ada PSU di 42 TPS di pilkada Sulteng, namun yang benar PSU terbatas hanya 40 TPS yang tersebar di 9 KPU Kabupaten dan kota," Laode menambahkan.Ia kemudian menerangkan, pelaksanaan PSU tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan hukum.

"Pelaksanaan PSU sesuai dengan rekomendasi Panwas untuk melaksanakan PSU yang ditindaklanjuti oleh panitia kecamatan (PPK) hingga KPU kabupaten kota sebagai dasar pemohon melaksanakan PSU sebagaimana dimaksud pasal 112 UU no 1 tahun 2018 juncto pasal 59 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2018," tutur Laode."Hal ini dapat dibuktikan dengan alur pelaksana PSU yang berdasar adanya 18 rekomendsi Panwas dari 8 kabupaten kota terhadap 40 TPS," sambung dia.

Sebelumnya, pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Kamis (27/7/2018) lalu, kuasa hukum pemohon, Andi Darmawan, menyampaikan bahwa rekapitulasi perhitungan suara tidak mencerminkan hasil pemilihan yang jujur, adil, dan demoratis.
Sebab ditemukan pelanggaran baik yang dilakukan termohon (KPU Provinsi Sulawes Tenggara) maupun oleh paslon nomer urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
(Umar Dany)
Share:

Tuesday, July 31, 2018

Fadli Zon Ungkap Prabowo Ingin Bertemu Ustaz Somad,Ini Guna Pertemuanya

Foto Wakil Ketua Umum Garindra Fadli Zon.(Media Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Ustaz Abdul Somad.
Menurut Fadli, rencana pertemuan ini guna menindaklanjuti rekomendasi ulama dan tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Salah satu rekomendasi pertemuan GNPF adalah mengusung Prabowo dan Abdul Somad sebagai pasangan capres-cawapres.
"Kita ingin bertemu dengan beliau, kalau misalnya besok Pak Ustaz Abdul Somad bisa, ya kita bertemu," kata Fadli usai mendampingi Prabowo bertemu petinggi PKS di gedung DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Fadli menilai, rencana pertemuan Prabowo dan Somad ini guna bertukar pikiran dan pandangan soal Pilpres 2019. Namun, Fadli belum menjelaskan secara rinci terkait rencana lokasi dan waktu pertemuan itu.
"Kita ingin bertemu dengan beliau. Mendengarkan pandangan-pandangannya seperti apa, pemikiran-pemikiran .

Enggan menjadi cawapres
Namun, Abdul Somad menuturkan bahwa dirinya enggan menjadi cawapres. Hal itu diungkapkannya dalam akun instagram resminya di @ustadzabdulsomad.
Dalam postingannya yang memuat foto Prabowo dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Somad lebih memilih fokus di dunia dakwah dan pendidikan.

"Biarlah saya jadi suluh di tengah kelam, setetes embun di tengah sahara. Tak sungkan berbisik ke Habib Salim (Salim Segaf) tak segan bersalam ke Jenderal Prabowo," tulisnya.Ia menilai kombinasi figur Prabowo-Salim sudah mencerminkan kekuatan yang proporsional. Somad menilai Prabowo memiliki ketegasan yang diimbangi dengan kelembutan Salim sebagai salah satu tokoh Islam terbaik.(Kbr**)
Share:

Terkait Gugatan JK,Politisi Nasdem:Jangan Hianati Semangat Repormasi Hanya Untuk Langgengkan Kekuasaan.

Kisman Latumakulita/Portalindo.co.id

Nasional, Portalindo.co.id -  Mahkamah Konstitusi (MK), Jusuf Kalla, Megawati Soekanoputri dan Presiden Joko Widodo diminta agar tidak mengkhianati semangat reformasi hanya untuk melanggengkan kekuasaaan.Jangan hanya demi tetap bertahan di singgasana kekuasaan lima tahun mendatang harus mengorbankan ruh, jiwa dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres hanya dua kali

MK ada hari ini bukan karena jatuh dari langit, atau muncul dari dalam tanah dengan tiba-tiba. Adanya MK karena gerakan reformasi."Ingat, MK ada karena buah dari pengorbanan nyawa para pahlawan reformasi almarhum Elang Lesmana dan teman-teman," ujar politisi Partai Nasdem, Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/7).Diingatkan Kisman, buah reformasi mengharuskan perombakan konstitusi UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan lembaga presiden dam wapres. Hanya dua kali dalam lima tahun. Aturan ini sebagai antitesa terhadap masa jabatan mantan Presiden Soekarno yang 20 tahun, dan Soeharto yang 32 tahun.

"Ketentuan ini sangat jelas untuk dipahami dan dimengerti oleh rakyat awam yang tidak belajar ilmu hukum sekalipun. Tidak butuh pakar-pakar yang profesor dan doktor hukum untuk memahami bahwa dua kali lima tahun itu adalah sepuluh tahun. Kalau ada pemahaman dan penafsiran yang lain, patut diduga sebagai upaya pengkhianatan kepada reformasi," ujar Kisman mengingatkan

Sebelumnya, MK menolak gugatan yang diajukan Banyak Sanjaya, Muhammad Hafidz dkk. Intinya menghendaki Jusuf Kalla boleh calon sebagai wapres. Alasan MK, Muhammad Hafidz dan Banyak Sanjaya dkk tidak memiliki legan standing sebagai penggugat. Mereka bukan parpol pengusung calon wapres dan atau belom pernah menjadi wapres dua kali.
Setelah itu Partai Perindo kembali ajukan gugatan ke MK, dengan pokok gugatan yang sama. Berharap JK boleh calon lagi sebagai wapres. Namun dalam gutagatan yang terakhir ini, JK ikut menempatkan diri sebagai pihak ikut serta dengan Partai Perindo dalam gugatan.

"Putusan yang terbaik bagi pendidikan politik bangsa dan MK sebagai anak kandung reformasi adalah menolak gugatan Parindo. Alasannya, Perindo juga tidak memiliki legal standing PT kursi di DPR 20 persen atau gabungan pemiliki PT kursi di DPR 20 persen yang bisa mengusung capres-cawapres. Dengan demikian, kedudukan JK yang ikut dengan Perindo gugur dengan sendirinya," ujar Kisman yang wartawan senior itu.

Kisman menduga ada operasi khusus dari jaringan-jaringan intilejen outsorsing agar MK mengabulkan gugatan Perindo. Bila gugatan ini dikabulkan, maka MK telah mencoreng mukanya sendiri dengan air comberan, karena mengkhianati kelahirannya sebagai anak kandung reformasi. Kelahiran MK selain untuk mengawal tegaknya kontitusi, juga untuk mengawal lamanya seseorang menjabat presiden dan wapres.

"Kalau Jusuf Kalla bisa menjabat tiga kali asal tidak berturut-turut, maka ini sebuah preseden buruk bagi bangsa. Sebab setelah tahun 2024, Agus Harimurti Yudhojono bisa menjabat presiden atau wapres empat samapi lima kali. Yang penting tidak dijabat secara beruturu-turut. Dan inilah pengkhianatan MK kepada gerakan reformasi secara nyata dan telanjang," ujar Kisman

Ditambahkan Kisman, Megawati, Jokowi dan JK bisa menjadi peresiden dan wapres karena buah dari gerakan reformasi. kekuasaan apapun yang melekat pada ketiga tokoh ini sekarang harus tetap membuat mereka menjadi benteng yang penjamin bagi tegaknya jiwa, ruh dan samangat reformasi. Jangan sampai mereka bertiga tergoda oleh penyelundup kekuasaan lama yang sekarang menyelusup masuk lingkaran Megawati, Jokowi dan JK.

Kisman juga mengingatkan MK agar sidang-sidang yang mendengarkan pendapat ahli hukum tatanegara atas gugaratan Partai Perindo ini dilakukan secara terbuka. Masyarakat dan publik harus harus bisa mendengar dan menyaksikan pendapat-pendapat ahli yang berkembang di dalam ruang sidang. Keputusan juga tidak perlu dibuat MK dengan terburu-buru.

"Kalau dibuat keputuskan terburu-buru dan mengejar tayang, maka patut dicurigai MK bekerja berdasarkan pesanan. Toh, hukum acara yang berlaku di MK memberi batas waktu paling cepat empat bulan. Kecuali sidang-sidang untuk gugatan sengketa Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota, yang memang harus diputuskan secepatnya," himbau Kisman.(Kwl/Kbr)
Share:

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais Tak Akan Ajukan Cawapres Ke Prabowo

Amien Rais. Foto: Dokumen Media Portalindo.co.id

Portalindo.co.id, Jakarta - Kader PAN tak direkomendasikan ulama di Ijtimak Ulama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais malah memuji hasil Ijtimak Ulama itu. Mengapa? "Oh nggak, justru di situ hebatnya. Jadi PAN nggak akan mengajukan supaya ada kebersamaan," kata Amien Rais di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Saat ditanya apakan PAN berlapang dada atau legawa dengan hasil Ijtimak Ulama itu, Amien mengiyakan. "Iya," katanya singkat. Soal dukungannya ke Somad, Amien ditanyai soal latar belakang Somad yang dari Nahdlatul Ulama. Amien sendiri merupakan eks Ketum PP Muhammadiyah.

"Saya orang Muhammadiyah. Waktu saya Ketua MPR mengetuk palu Gus Dur jadi presiden itu, orang Muhammadiyah se-Indonesia sujud syukur, 'ya Allah seorang santri jadi presiden'. Muhammadiyah saya kira nggak harus Muhammadiyah. Kalau ada muslim yang bagus, tanggung jawab, itu. Siapa pun," ucap Amien.(Red**)
Share:

Monday, July 30, 2018

Ini Vonis Dan Pidana Denda Penyuap Cagub Sulawesi Tenggara Oleh Majelis Hakim Tipikor

Sidang dakwaan Hasmun Hamzah di Pengadilan Tipikor (Foto:Umar Dany/Portalindo.co.id)

Jakarta, Portalindo.co.id - Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah, divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasmun juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK selama tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Majelis hakim menilai Hasmun terbukti menyuap calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra, dan mantan Kepala BPKAD Kendari, Fatmawati Faqih. Suap yang diberikan kepada tiga orang tersebut berjumlah Rp 6,798 miliar.

"Mengadili menyatakan terdakwa Hasmun Hamzah melakukan tidak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Hariono saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/7).Hasmun dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.


Dalam putusannya, hakim menyatakan pemberian suap tersebut dilakukan agar Hasmun mendapatkan proyek di Kota Kendari. Suap tersebut diberikan Hasmun saat Asrun masih menjabat Wali Kota Kendari 2012-2017.Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam pertimbangan yang memberatkan, Hasmun dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Hal yang meringankan yakni Hasmun selama proses persidangan berlaku sopan, mengakui perbuatannya, dan masih mempunyai tanggungan keluarga," ujar Hakim Hariono.
Majelis hakim juga mengabulkan permohonan Hasmun sebagai justice collaborator (JC).
"Terdakwa ditetapkan sebagai justice collaborator," kata hakim.

Dalam kasus tersebut, Hasmun terbukti menyuap Asrun untuk memenangkan dua proyek di Kota Kendari. Dua proyek itu yakni pembangunan Gedung DPRD Kota Kendari tahun 2014-2017 dengan nilai kontrak Rp 49,2 miliar dan pembangunan Tambat Labuh Zona III, Taman Wisata Teluk Ujung Kendari Beach tahun 2014-2017 dengan nilai Rp 19,9 miliar.

Tak berhenti di situ, ketika Asrun digantikan oleh anaknya, Adriatma, Hasmun juga tetap memberikan uang suap untuk memenangkan sejumlah proyek. Salah satuya proyek tersebut yakni pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari Newsport 2018-2020 dengan nilai kontrak Rp 60,1 miliar.(**)

Penulis : Umar Dany
Share:

Perindo Desak MK Percepat Putusanya,Terkait Dukung JK Cawapres Lagi

Ilustrasi Sidang di MK (Foto: Media Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kembali gelar sidang gugatan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Partai Perindo meminta MK untuk segera memutuskan permohonan uji materi masa jabatan cawapres ini.

"Kita meminta prioritas. Kenapa kita minta prioritas karena di tanggal 4-10 Agustus itu adalah deadline," ujar Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky K. Margono di aula gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta pusat,senin.(30/7/2018).

"Yang kita minta kan itu kan sesuai dengan konstitusi kita juga, sehingga pak Jokowi dalam mengajukan siapa yang menjadi wakil presidennya sudah dengan legowo bisa dilaksanakan," imbuhnya.
Dalam sidang ini Partai Perindomengajukan perbaikan permohonan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Dimulai dari sisi legal standing bahwa secara jelas kalau partai ini mendukung JK sebagai Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Lalu terkait original intent dari pasal 7 Undang-Undang 1945.

"Bahwa berdasarkan pendapat kami, berdasarkan original inten yang ada di rapat pembentukan undang-undang tersebut itu, memang dikatakan bahwa frasa dan sesudahnya adalah frasa yang untuk berturut turut. Jadi kalau tidak berturut-turut, itu masih bisa diajukan kembali," jelas Ricky.
Ricky memberi contoh terkait Jusuf Kalla yang masa jabatan sebagai wakil presiden dijeda dengan naiknya Boediono. Dari hal itu menurutnya, Jusuf Kalla masih dapat maju kembali mendampingi Jokowi karena dalam kondisi tidak berturut-turut menjabat dua periode sebagai wakil presiden.

"Sesuai penjelasan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di situ memang disampaikan ada frasa berturut-turut dan tidak berturut-turut. Oleh karenanya, memang Partai Perindo ingin menghilangkan frasa tidak berturut-turutnya. Jadi hanya pada masa berturut-turutnya saja," katanya
"Yang ketiga mengenai petitum. Pada saat itu disampaikan majelis hakim, petitum harus di secara positif mengatakan, sehingga dalam hal ini kita rubah petitumnya menjadi kita minta kepada majelis hakim bahwa jabatan itu harus masa berturut-turut tadi," lanjut Ricky.

Sebelumnya diberitakan Partai Perindo mengajukan gugatan terkait maksimal masa jabatan wapres sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perindo menyebut Jusuf Kalla (JK)merupakan sosok cawapres ideal untuk mendampingi Jokowi.
"Menurut saya, Pak JK merupakan pilihan ideal kalau MK memperbolehkan. Tapi kalau MK tidak memperbolehkan, ya no problem," ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).(kwl/Kbr)
Share:

Masa Pendaftaran Capres Dan Cawapres KPU Mengingatkan Ini


Hasyim Asyari, Komisioner KPU.(Foto Dokumen Media Portalindo.co.id)

Nasional, Portalindo.co.id — Masa pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2019 dibuka sepekan lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan parpol yang mengusung capres agar mempersiapkan dokumen lebih awal.
Sebab, dokumen yang disertakan cukup banyak dan seluruhnya harus legal. Parpol juga diminta untuk tidak melakukan aksi borong.

Baru-baru ini, KPU mengumpulkan para pimpinan parpol di ruang rapat pleno KPU di Jakarta. Dalam pertemuan itu, perwakilan parpol mendapat penjelasan tentang peraturan pencalonan presiden dan wakil presiden yang baru saja diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM. Mulai syarat pencalonan oleh parpol hingga syarat yang harus dipenuhi pribadi pasangan calon.

Secara khusus, KPU mengingatkan parpol agar segera menentukan capres dan cawapres yang diusung, kemudian mendaftar di awal waktu. Karena dokumen yang harus disertakan itu banyak, ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari.
Menurut Hasyim, yang paling rumit adalah persyaratan bagi pasangan calon. Jika parpol tidak segera memutuskan nama pasangan calon, waktu untuk mengumpulkan persyaratan semakin sempit. ”Syarat calon kan menjadi tanggung jawab masing-masing calon. Itu baru bisa diupayakan kalau sudah ketahuan jadi calon atau enggak, lanjutnya.

Di luar itu, KPU juga menegaskan, tidak boleh ada sistem borong partai yang mengakibatkan munculnya paslon tunggal. Jika itu terjadi, pendaftaran akan ditolak. Namun, bila ada gabungan beberapa partai yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, tapi ogah mencalonkan, mereka tidak bisa ikut Pemilu 2024. ”Kecuali kalau ada satu atau dua partai yang memang sengaja ditinggal oleh koalisi sehingga tidak bisa mencalonkan,” jelasnya.

KPU kembali menegaskan, tidak boleh ada pencalonan ganda dalam pilpres. Misalnya, jika seseorang sudah dicalonkan di satu lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan untuk pilpres. ”Siapa pun yang saat ini namanya tercatat sebagai bakal caleg, dipastikan dia tidak bisa berpartisipasi sebagai peserta pilpres,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, saat ini proses pembentukan koalisi terus berjalan.
Pertemuan-pertemuan masih diagendakan sehingga belum ada nama paslon yang benar-benar pasti untuk didaftarkan di pilpres.
Biarkan semua menyampaikan pandangan sampai nanti pada waktunya siapa yang dicalonkan. Toh, sebelah (Joko Widodo) juga belum ketahuan siapa calon wakilnya, ujar Hinca setelah pertemuan dengan KPU. (Red**)
Share:

Sunday, July 29, 2018

Musrifah.S.Sos.SH Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Partai PKB




Portalindo.co.id, Surabaya - Musrifah.S.Sos.SH Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Adapun Wilayah Musrifah.S.Sos.SH Yang Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Yaitu:
Kecamatan
- Asemrowo
- Dukuh Pakis
- Karangdilang
- Tandes
- Lakarsantri
- Sambikerep
- Benowo
- Pakal

Musrifah.S.Sos.SH Yang Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari Partai PKB memohon Do'a Restunya Pada Seluruh Masyarakat Disurabaya Terkhususnya Di Daerah Pilihanya (Dapil) 5 agar Kiranya Masyarakat Di Dapil 5 Memberikan Dukungan Penuh Kepada kami.(Red***)
Share:

Mewujudkan Asian Games 2018 Bebas Asap Karhutla



oleh : Maliq Abdul Rahmat 

Kurang dari satu bulan, tepatnya 18 Agustus 2018 Indonesia akan membuka event besar pesta olahraga akbar se-Asia yaitu Asian Games 2018. Pesta besar olahraga kali ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya bagi Indonesia yang dipercaya sebagai tuan rumah. Sekitar 15.000 atlet dari 45 negara akan bersaing memperebutkan medali emas dari 42 cabang olahraga yang dipertandingkan.
Asian Games 2018 akan digelar di Jakarta sebagai pusatnya dan di Palembang. Ada 10 cabang olahraga (cabor) yang akan dilaksanakan di Palembang dari hasil kesepakatan antara Olympic Council of Asia (OCA) dan Gubernur Sumatera Selatan yaitu sepak bola, bola voli, tenis, bola basket, kano, dayung, menembak, triathlon, sepak takraw, dan panjat tebing. 
Seiring antusiasme pemerintah dalam mempersiapkan Asian Games 2018, kekhawatiran akan adanya ancaman dan hambatan juga bisa datang dari berbagai lini, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagain wilayah di Sumatra seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. 
Beberapa ancaman titik api yang dapat menyebabkan Karhutla di sebagian provinsi rawan sepeti Sumsel, Jambi, dan Riau ditakutkan akan kembali terjadi di sebagian wilayah Sumatera menjelang Asian Games. Gangguan kepulan asap tebal akibat karhutla menjadi fokus hambatan penyelenggaraan Asian Games di Palembang.
Masalah kebakaran yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra dua atau tiga tahun silam sempat menjadi warning bagi pemerintah maupun masyarakat. Hampir seluruh aspek strategis seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun kerugian hayati alam Indonesia tidak lepas adanya kasus kebakaran hutan yang luas.
Berdasarkan data Kemenkes 2015, Kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap juga telah berkontribusi terhadap kematian 19 orang dan lebih dari 500 ribu kasus infeksi saluran pernafasan akut. Biaya kesehatan langsung mencapai 2,1 triliun rupiah, sedangkan biaya jangka panjangnya belum dapat diukur.
Untuk mengantisipasi adanya ancaman karhutla, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membentuk tim terpadu dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan mengungkapakan upaya KLHK untuk mendukung Asian Games bebas asap karhutla sudah dilakukan sejak bencana kebakaran hutan beberapa tahun lalu dengan upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari serta mengajak masyarakat menjaga bersama-sama hutan di Sumatra.
Raffles B. Panjaitan juga menegaskan bahwa KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 Provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan personel sekitar 1.889 yang telah dilengkapi dukungan sarana prasarana pengendalian Karhutla. Tidak hanya itu, di Sumsel KLHK juga menyiagakan lima Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH. 
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di 8 provinsi rawan. Dalam kegiatan ini melibatkan unsur Manggala Agni KLHK, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan masyarakat desa.
KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia. Khusus untuk Palembang yang akan menjadi venue pelaksanaan Asian Games, KLHK juga telah membentuk Posko Satgas Penanganan Karhutla dari tingkat desa hingga provinsi. 
Upaya pencegahan dan mitigasi juga dilakukan oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasuition yang menjelaskan bahwa kedepan pihak Kementeriannya akan melakukan upaya mitigasi pencegahan karhutla dengan memberikan pengarahan dan pendampingan langsung pihak kementerian dan lembaga terkiat kepada para petani sawit yang ingin membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan.
Sedangkan di Kab. Rokan Hilir, Riau, sebanyak 10 helikopter dengan tipe MI-172 milik BNPB dikerahkan untuk menjatuhkan boom air diatas lahan seluas 10 hektare. BMKG Pekanbaru dalam sepekan terkahir mendteksi 17 titik api yang mengindikasikan ancaman kebakaran hutan. 
Langkah antisipasi juga dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menghadapi ancaman karhutla. Sebagai bentuk pencegahan dan mitigasi, satgas ini akan dilengkapi alat pantau untuk memantau kondisi hutan dan titik-titik api.
Dengan bebagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman asap kebakaran hutan menjelang Asian Games di Palembang, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) Erick Thohir meyakini dampak karhutla tidak akan memengaruhi jalannya Asian Games. Oleh karenanya, dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas ancaman tersebut. 
Berbagai upaya mitigasi yang dilakukan instansi pemerintah maupun sektor swasta dalam menghadapi kebarakan hutan tersebut tentu tidak akan maksimal tanpa kontribusi nyata dari elemen masyarakat. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat untuk ikut menjaga kawasan hutan dan mencegah terjadinya kasus Karhutla menjadi sangat penting dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Asian Games 2018 sekaligus menjaga nama baik Indonesia di level internasional. 

• Penulis adalah Mahasiswa Lancang Kuning Pekanbaru
Share:

Berikut Tanggal pendaftaran dan Penetapan Pasangan Capres-Cawapres pemilu 2019

Anggota KPU Hasyim Asyari, di Jakarta, 2017. (Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id,Jakarta -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019. Proses pendaftaran pasangan calon presiden dimulai pada 4 Agustus dan akan ditetapkan pada 20 September 2018.Tahapan lengkap pencalonan capres dan cawapres diawali dengan pendaftaran pasangan calon. Periode ini dibuka pada 4 Agustus hingga 10 Agustus.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menuturkan ketika pasangan capres telah didaftarkan maka sehari kemudian mereka bisa segera melakukan pemeriksaan kesehatan, itu artinya pada 5 Agustus tes kesehatan sudah bisa dilakukan dengan batas waktu terakhir 13 Agustus.

"Pesannya adalah pendaftaran segera dilakukan," kata Hasyim, dalam sosialisasi tahapan Pemilu 2019 bersama perwakilan partai politik peserta pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (27/7) malam.Proses selanjutnya, kata dia, tahap pemberitahuan tertulis hasil verifikasi pada 15-17 Agustus. Bila ada administrasi yang perlu dilengkapi oleh pasangan calon, paslon diberi waktu 18-20 Agustus untuk melakukannya. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi ulang jatuh pada 25-27 Agustus.

Selanjutnya KPU akan memberitahu hasil kelengkapan dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan parpol atau gabungan parpol dan bakal pasangan calon pada 15-18 September. "Setelah itu penetapan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 September," imbuh Hasyim.Selang sehari kemudian, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa mendapatkan nomor urut dari KPU.

DI hadapan perwakilan parpol, Hasyim berkali-kali mewanti agar pendaftaran bisa dilakukan secepat mungkin. Hal itu disebutnya untuk menghindari potensi hal-hal yang tak diinginkan dalam proses pendaftaran.
Ketua KPU Arif Budiman menambahkan alur pencalonan ini tak akan berubah kecuali ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Namun jika tak ada, Arif menegaskan proses alur ini tak akan berubah."Sepanjang tak ada perubahan, masih berlaku seperti ini," pungkas Arif.

Redaksi
Share:

Dalam Waktu 5 Tahun Ini ,Kemiskinan RI Makin Naik,Prabowo Ungkapkan,Sesuai Data BPS



Nasional,Jakarta - Ketua Umum Partai GerindraPrabowo Subianto menyebut Indonesia tambah miskin dalam waktu lima tahun terakhir. Ini terjadi karena mata uang rupiah rusak dan terus melemah.
"Mata uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah. Apa yang terjadi adalah dalam lima tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah miskin," tuding Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018)

Bagaimana data sebenarnya?
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2012 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 28,59 juta. Dengan komposisi orang miskin di kota sebanyak 10,33 juta dan orang miskin di pedesaan 18,09 juta.
Kemudian memasuki September 2013 jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28,55 juta menurun dibandingkan periode September 2012. Untuk jumlah orang miskin di perkotaan tercatat 10,63 juta. Lalu jumlah orang miskin di pedesaan sebesar 17,92 juta.

Selanjutnya periode September 2014 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan jadi 27,73 juta. Lalu jumlah orang miskin di perkotaan 10,36 juta dan orang miskin di pedesaan 17,37 juta.Jumlah orang miskin pada September 2015 tercatat 28,51 juta lebih tinggi dibandingkan periode 2014. Kemudian untuk jumlah orang miskin di perkotaan tercatat 10,62 juta dan orang miskin di pedesaan 17,89 juta.

Memasuki September 2017 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat mengalami penurunan yakni menjadi 26,58 juta dengan komposisi orang miskin di perkotaan 10,27 juta dan orang miskin di pedesaan 16,31 juta.
Periode Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 25,95 juta. Jumlah ini menurun 633 ribu orang dari posisi September 2017 yang sebanyak 26,58 juta.

BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia sudah berada di posisi single digit. Karena turun 0,30% dibanding September. Pada Maret 2018 posisi persentase kemiskinan tercatat 9,82% lebih rendah dibanding sebelumnya 10,12%.Namun, angka kemiskinan antara kota dan desa sangat tinggi sekali. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%.

BPS menyampaikan penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 dikarenakan beberapa faktor, seperti inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode itu tumbuh 3,06%.
Selanjutnya, bansos dari pemerintah tumbuh 87,6% di kuartal I-2018, selanjutnya adalah program beras rastra dan bantuan pangan non tunai yang tersalurkan sesuai jadwal.(Red**)
Share:

Saturday, July 28, 2018

Partai Garindra Prabowo Subianto: Koalisi Pilpres 2019 Sudah Kami Bentuk.


Nasional,Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan koalisi Pilpres 2019 di pihaknya sudah terbentuk. Koalisi itu berisi PKS, PAN, dan Gerindra.

"Saya katakan di sini koalisi PKS, PAN, Gerindra de facto," kata Prabowo dalam Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018). 

Dia mengaku sudah sangat sering berbicara tentang perkembangan situasi politik dengan para elite PKS. Prabowo sering berbicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Salim Segaf Al-Jufri.

"Capai juga ketemu orang PKS, itu karena semuanya pinter. Jadi setiap langkah, saya pasti ajak Ustaz Salim, setiap perkembangan, karena kita ingin cari situasi," kata Prabowo, santai.

Tak ketinggalan, Prabowo juga sering berkonsultasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Ada satu yang tidak diajak bicara, yakni Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

"Maaf, Pak Yusril, bukan kita tidak mengajak Pak Yusril. Pada saat kalau kita cari, Pak Yusril sering ada di luar negeri," kata Prabowo. (Red**)
Share: