Penggunaan B20 Diperluas untuk Hemat Devisa dan Optimasi Bahan Baku Lokal

Nasional - Pemerintah serius untuk menerapkan program penggunaan bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Sebab, selain mampu menghemat devisa, pemanfaatan bahan baku lokal tersebut juga bisa mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).

“Artinya bahwa CPO (crude palm oil) ini bisa digunakan untuk energi tanpa memberikan tekanan kepadasektor pangan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7).

Menperin menyampaikan, sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau public service obligation (PSO) seperti kereta api. Namun nantinya, B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi.

“Untuk itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang hanya mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan PSO,” jelasnya. Dalam pengkajiannya, pihak swasta tentu akan dilibatkan.

Menurut Menteri Airlangga, pasokan biodiesel nonsubsidi jumlahnya lebih besar daripada yang bersubsidi. Jumlah biodiesel nonsubsidi saat ini diproyeksi mencapai 16 juta ton. 

“Berarti, ada penambahan demand biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas berapa lama ini bisa dicapai,” paparnya.

Airlangga menambahkan, Indonesia masih mencukupi bahan baku untuk produksi biodiesel, yakni CPO (minyak sawit mentah). “Kapasitas CPO nasional mencapai 38 juta ton pada tahun 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton,” ungkapnya.

Adapun rencana pengembangan jangka menengah setelah program B20 ini mandatori dilaksanakan non dan PSO adalah mendorong industri biofuel 100%.

Menperin menyatakan, sudah ada teknologi untuk biofuel 100%, dan teknologi yang sama dengan fuel oil. Sehingga tidak mengganggu kondisi teknis dari kendaraan bermotor ataupun pembangkit dan yang lainnya. Dengan demikian, pemerintah mendorong bahwa akan terjadi substitusi impor dengan biofuel atau biodiesel yang 100% itu sering disebut sebagai green diesel.

“Jadi, kita beralih dari bio 20% ke depannya jangka menengah, waktunya nanti pemerintah tentukan, menuju ke green diesel, 100% diesel. Dengan demikian kita menjadi mempunyai daya tahan atau kemandirian,” terang Menperin seraya menambahkan, ini sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri dengan mengoptimalkan bahan baku lokal.

Menperin meyakini, upaya tersebut akan mempunyai efek positif yang berantai terhadap 17 juta petani dan 17 juta pekebun. “Jadi, inilah keberpihakan pemerintah agar kita terus mengembangkan ekonomi berbasis kemampuan sendiri,” tegas Menperin.

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk terus mengoptimalkan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Untuk itu, Presiden meminta campuran biodiesel dalam BBM ditingkatkan, sehingga bisa menghemat devisa untuk impor minyak mentah atau BBM.

"Saya mendapatkan informasi bahwa setiap hari kalau ini bisa kita lakukan kita akan hemat kurang lebih 21 juta dolar AS per hari. Kalau betul-betul ini bisa kita laksanakan," ujarnya. 

Di hadapan para menteri peserta rapat, Jokowi menegaskan akan terus mengawasi penerapan penggunaan biodiesel tersebut, dengan menginstruksikan kementerian, lembaga, dan BUMN terkait agar menyiapkan secara detail pelaksanaannya. 

(Redaksi)

Read More

Kemenperin Fokus Mengakselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik

Ekonomi - Kementerian Perindustrian fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri. Langkah strategis yang dilakukan, antara lain mengkaji arah kebijakan ke depan bersama pemangku kepentingan terkait untuk mendorong produksi kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) yang ramah lingkungan.

“Jadi, kalau kita tidak ingin hanya menjadi pengguna atau importir saja, maka perlu ada industrinya di sini,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto di Jakarta, Jumat (18/5).

Hal itu disampaikannya seusai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono beserta jajarannya.

Harjanto menjelaskan, dalampengembangan kendaraan listrik, perlu ada pentahapan yang dijalankan secara terpadu sebagaimana peta jalan pengembangan industri otomotif baik dalam hal penyiapan regulasiatau payung hukum, infrastruktur pendukung, dan teknologi. 

“Selain itu, kesiapan untuk keberlanjutan industri, dampak lingkungan, dan dampak sosial,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Kemenperin berupaya menyinkronkan kebijakan pengembangan kendaraan bermotor nasional menjadi sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. 

“Dalam menuju revolusi industri 4.0, kami memacu industri otomotif agar mampu menjadi sektor unggulan untuk ekspor ICE (internal combustion engine/mesin pembakaran dalam) dan EV (electric vehicle/kendaraan listrik),” tuturnya.

Harjanto juga menekankan bahwapembangunan infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station menjadi sangat penting.

“Jangan sampai ketika sudah bicara otomotif, ternyata infrastrukturnya belum siap. Jadi, kami berharap nanti masyarakat pakai kendaraan listrik dengan mudah dan nyaman,” ujarnya.

Selanjutnya, Kemenperin mendorong peningkatan kemampuan industri komponen dalam negeri, seperti memproduksi baterai untuk kendaraan listrik. Upaya ini antara lain dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) serta penerapan standardisasi produknya.

“Industri komponen baterai juga harus disiapkan karena menjadi core component dalam mobil listrik. Kemenperin tengah menyiapkan proyek percontohan battery sharinguntuk kendaraan bermotor listrik roda dua di beberapa kota, seperti Bandung, Denpasar dan akan menyusul Yogyakarta untuk penggunaan baterai yang bisa ditukar, seperti penggunaan tabung gas LPG pada kompor,” paparnya.

Dalam upaya transfer teknologi, pada Februari lalu, Mitsubishi Motors Corportion (MMC), Jepang menghibahkan 10 mobil listrik kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan studi bersama, sosialisasi, dan menjaring respons konsumen.

Strategi lainnya untuk mendorong industri otomotif di Indonesia agar berinvestasi memproduksi kendaraan listrik, yakni melalui pemberian insentif. Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif terhadap pengembangan program LCEV, yang di dalamnya termasuk kendaraan listrik.

“Pada tahun 2025, kami menargetkan 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah kendaraan LCEV termasuk kendaraan listrik. Ini sesuai tren dunia. Jika permintaannya tinggi, targetnya kami bisa lebih dari itu,” papar Harjanto.

Kemampuan industri otomotif di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional. 

“Misalnya, terlihat jumlah ekspor dalam bentuk komponen kendaraan yang naik hingga 13 kali lipat, dari 6,2 juta pieces tahun 2016 menjadi 81 juta pieces tahun 2017,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.

Menperin menambahkan, peningkatan juga terjadi pada angkaproduksi kendaraan bermotor roda empat, dari 1,177 juta unit tahun 2016 menjadi 1,216 juta unit tahun 2017. 

Jumlah tersebut diperkuat dengan peningkatan ekspor kendaraan dalam keadaan utuh (completely build up/CBU) sebanyak 231 ribu unit tahun 2017 dibanding tahun 2016 sekitar 194 ribu unit.

Sementara itu, Warih menyampaikan, TMMIN berkomitmen mendukung pemerintah untuk membangun industri mobil listrik dalam negeri. “Kami secara bertahap sudah menyiapkan produksi komponen utama yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik, seperti baterai, motor dan inverter,” sebutnya.

Sebelum masuk ke tahap produksi massal, lanjut Warih, perlu pertimbangan cermat pada empat pilar utama, yaitu supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah. 

“Bagi TMMIN, keempat pilar tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus lebih dahulu diselesaikan dan itu tidak mudah serta tidak bisa dalam tempo yang singkat,” terangnya. (Redaksi)

Read More

Kemenperin: Pusat Inovasi Apple di Tangerang Cetak 200 Pengembang Aplikasi

Ekonomi - Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada PT Apple Indonesia yang telah merealisasikan komitmennya untuk membangun pusat inovasi di Tanah Air. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memacu kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam negeri khususnya sektor industri guna  menciptakan produk yang bernilai tambah tinggi.

“Hadirnya pusat inovasi yang dibangun oleh Apple ini, ditargetkan mampu menghasilkan sebanyak 200developer per tahun untuk setiap pusat inovasi. Diharapkan, para developer ini dapat memberikan  manfaat di tengah perkembangan era revolusi industri 4.0 di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peresmian Fasilitas iOS Developer Academy di BSD City, Tangerang, Senin (7/5).

Pusat inovasi di Tangerang dengan luas 1500 m2 ini merupakan fasilitas inkubator untuk pengembangan aplikasi Apple yang pertama di Asiadan ketiga di dunia setelah Brasil dan Italia. Pada tahap awal, Apple Developer Academy Indonesia ini baru menerima 75 orang siswa. Seluruhnya merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Bina Nusantara (Binus).

“Sekarang baru pre-launch, nanti grand launch di bulan Juni,” imbuh Menperin.Selain di Tangerang, rencananya PT. Apple Indonesia membangun dua pusat inovasi lagi. “Lokasi berikutnya, di Pulau Jawa tetapi di luar wilayah Jabodetabek serta akan mendirikan di luar Jawa,” ungkapnya.

Airlangga menyatakan, setelah semua beroperasi penuh, siapa pun bisa berkesempatan mendaftar di sekolah ilmu pemrograman khusus ekosistem aplikasi Apple tersebut atau terbuka untuk umum. Bahkan masuk di sekolah ini gratis alias tanpa dipungut biaya serta dapat beasiswa. “Dan bagusnya lagi, di sistem akademi Apple ini, pemegang hak patennya adalah para student,” tegasnya.

Menteri Airlangga menyampaikan, untuk memenuhi ketentuan regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), PT. Apple Indonesia memilih skema penghitungan TKDN berbasis pengembangan inovasi.“Untuk membangun tiga pusat inovasi,total investasi mereka senilai USD44 juta dalam jangka waktu tiga tahun sejak 2017,” ungkapnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, kehadiran akademi Apple ini tidak akan bersaing langsung dengan developer lokal. “Karena menggunakan basis sistem pengajaran iOS. Tahap awal memang dengan Universitas Binus, tetapi berikutnya untuk semua orang,” jelasnya.

Rudiantara menambahkan, PT Apple Indonesia bakal mendatangkan mentor ilmu pemrograman dari berbagai belahan dunia untuk mengajar siswa-siswi di Indonesia. “Mentornya nanti dari berbagai regional Apple, ada yang dari Brasil, Italia, Cupertino dan lainnya,” ujarnya.

Kelas di Apple Developer ini mencakup Objective-C dan Swift. Swift adalah bahas pemrograman dari Apple yang diciptakan untuk membuat aplikasi untuk iOS, Apple TV dan Apple Watch.

Komunitas pengembang iOS di Indonesia semakin tumbuh hingga lebih dari 50 persen selama dua tahun terakhir. Data Apple menunjukkan, pada tahun 2017, pengembang iOS seluruh dunia menghasilkan pendapatan sebesar USD26,5 miliar.

Target pasar global

Apalagi, seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di dunia, Indonesia akan menjadi target pasar global karena merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke tiga di Asia setelah China dan India. “Saat ini, dalam era 4G LTE yang sedang berkembang, tentunya penggunasmartphone di Indonesia diprediksi semakin tumbuh,” papar Menperin.

Oleh karenanya, melalui penerbitan Permenperin No. 29/2017, dimaksudkan untuk mendorongteruspenumbuhan industri komponen telepon seluler (ponsel), komputer genggam dan komputer tablet sertapengembang software di dalam negeri. Selainitu juga menumbuhkan pusat inovasi baru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi diIndonesia.

Beleid TKDN tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Ini menjadi salah satu tekad pemerintah menggenjot keberlanjutan industri telematika di Indonesia.

“Dengan bertumbuhnya industri-industri perakit dan pembuat komponen, sekitar 30 perusahaanponsel dan tablet telah memenuhi TKDN 30 persen,” tutur Airlangga. Untuk itu, Kemenperin terusmeningkatan daya saing produk lokal agar mampu berkompetisi dengan barang-barang impor.

Alhasil, hingga saat ini industri ponsel di Tanah Airtumbuh signfikan, yang terdiri dari 28 merek global, 19 merek lokal, 2 SMT (surface mount technology),dan 7 EMS (Electronic Manufacturing Services). Selain itu,terdapat 30 industri komponen berbagai jenis,di antaranyamenghasilkan PCBA, Charger, Earphone, USB cable, perakitan baterai lithium, dan kemasan.

“Adapun yang menerapkan TKDN hardware sebanyak 44 merek, software dan hardware sebanyak 2 merek, dan 1 merek melalui skema pusat inovasi yaitu yang dibangun oleh Apple,” sebut Airlangga. Dengan demikian, selain dapat mendongkrak kemampuan industri dalam negeri, Permenperin No. 29/2017 juga mendorong peningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan lapangan kerja sehingga memacu pertumbuhan ekonomi nasional. 

(Redaksi)

Read More

Menteri Perindustrian Mengunjungi Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNAS) di Palu

Ekonomi - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar dan Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan serta Kepala PIRNAS Andi Tanra memperhatikan spesimen rotan saat mengunjungi Pusat Inovasi Rotan Nasional, Palu, 20 April 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar melihat mesin bantuan dari Kementerian Perindustrian untuk pengetesan beban untuk kursi rotan saat mengunjungi Pusat Inovasi Rotan Nasional, Palu, 20 April 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima cinderamata yang diserahkan oleh Kepala PIRNAS Andi Tanra disaksikan oleh Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan saat mengunjungi Pusat Inovasi Rotan Nasional, Palu, 20 April 2018. (Rilis)

Read More

Ekspor Komponen Otomotif Nasional Naik 13 Kali Lipat

Ekonomi - Industri otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional. Salah satunya capaian jumlah ekspor dalam bentuk komponen kendaraan naik hingga 13 kali lipat, dari 6,2 juta pieces pada tahun 2016 menjadi 81 juta piecestahun 2017.

“Di pasar Asean saat ini mayoritas sudah minta dalam bentuk keadaan terpisah atau completely knock down(CKD), bukan dalam keadaan utuh (completely build up/CBU). Industri otomotif dengan merek tertentu di Malaysia, komponennya itu 100 persen dari produksi Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2018 di Jakarta, Kamis (19/4).

Menperin menambahkan, peningkatan juga terjadi pada angkaproduksi kendaraan bermotor roda empat, dari 1,177 juta unit tahun 2016 menjadi 1,216 juta unit tahun 2017. Jumlah tersebut diperkuat dengan peningkatan ekspor kendaraan dalam bentuk CBU sebanyak 231 ribu unit tahun 2017 dibanding tahun 2016 sekitar 194 ribu unit.

“Jadi, dari capaian tersebut, pemerintah menargetkan jumlah produksi di tahun 2020 akan meningkat menjadi 1,5 juta unit,” ujarnya. Selama ini, sektor otomotif di Indonesia menyerap tenaga kerja cukup banyak dengan lebih dari 1,5 juta orang, yang terdistribusi pada berbagai lapangan kerja mulai dariindustri perakitan, industri komponen lapis pertama, kedua dan ketiga, sampai di tingkat bengkel resmi, sales,service dan suku cadang.

Mengenai upaya menggenjot pasar ekspor otomotif nasional, Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan tengah menyusun kebijakan pemberian insentif fiskal untuk mendorong produksi kendaraan jenis sedan. “Pasalnya, demand di dunia saat ini adalah sedan,” ungkap Airlangga.

Menperin menyampaikan, industri otomotif di Indonesia pun telah berkembang menjadi basis produksi kendaraan jenis Multi Purpose Vehicle(MPV), truck, dan pick-up untuk pasar domestik maupun Asia Tenggara. “Melalui ajang IIMS ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada semua pihak,khususnya industriotomotif dalam negeriuntuk semakinberdaya saing dan mampu mengintegrasikan produk-produknya dalam rantai pasok otomotif global,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Airlangga mengatakan, pelaku industri otomotif nasional merasa beruntung memiliki Presiden Jokowi karena dalam berbagai kesempatan selalu mempromosikan produk kendaraan produksi nasional.

“Beliau adalah satu-satunya presiden yang mengendarai multi moda otomotif. Misalnya, kita lihat ada truk yang nomor platnya RI1, motor RI1, dan yang baru-baru ini motor customRI1 juga. Jadi, industri otomotif nasional jangan khawatir, karena hatinya presiden ada di sektor ini,” ungkapnya.

Presiden Joko Widodo mengaku tidak percaya apabila industri otomotif akan meredup ketika revolusi industri 4.0 terjadi. Menurutnya, hal yang akan terjadi pada industri otomotif malah sebaliknya. “Kalau yang pesimis, saya tidak percaya. Saya percaya dalam revolusi industri 4.0, pertumbuhan sektor industri otomotif akan melonjak,” tegasnya.

Pengembangan mobil pedesaan

Dalam laporannya pada Pembukaan IIMS 2018, Menperin menyampaikan, pihaknya telah memfasilitasi lahirnya produk angkutan yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan. Produk kendaraan ini dinamakan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan atau AMMDes.

“Kendaraan ini menyediakan dua fungsi sekaligus, yakni fungsi transportasi penumpang dan hasil pertanian dari desa ke kota serta sebagai alat produksi pada kegiatan ekonomi pedesaan di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan,” paparnya.

Menurut Menperin, pengembanganAMMDes diharapkan membuka peluang besar bagi pelaku industri nasional untuk menguasai kemampuan litbang, terutama rancang bangun dan desain otomotif yang memanfaatkan rantai pasoksepenuhnya dari ‎dalam negeri,serta mengutamakan peran industri kecil dan menengah (IKM)‎.

Untuk itu, melalui ajang IIMS 2018,Kemenperin memberikan dukungan nyata untuk mengenalkan AMMDes kepada masyarakat luas. “Kami ingin menunjukkan semangat kemandirian bangsa dalam penguasaan teknologi sekaligus semangat pengembangan ekonomi pedesaan,” tegas Menperin.

Di paviliun AMMDes, Kemenperin memfasilitasi empat perusahaan dalam negeri, yaitu PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia dengan pre-prototypeAMMDes merek KMW, PT Velasto Indonesia menampilkan konsep Wintor Kilimanjaro, CV Karya Hidup Sentosa dengan Quick Tractor, dan PT FIN Komodo Teknologi memamerkan FIN Komodo. Selain itu, ditampilkan berbagai komponen AMMDes merek KMW dan komponen Quick Tractor produksi dalam negeri.

“Produk-produk itu merupakan hasil rancang bangun dan kerja nyata anak bangsa,” kata Airlangga. Oleh karenanya, Kemenperin menjadikan pameran IIMS ini sebagai momentum untuk memperlihatkan kemampuan industri dalam negeri di bidang penguasaan teknologi otomotif.

“AMMDes dilengkapi spesifikasi teknis khusus untuk dapat mengakses daerah-daerah yang selama ini pembangunan infrastrukturnya tertinggal. Dengan AMMDes, aksesakan lebih mudah dan  diharapkandapat menstimulasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut untuk mengurangi ketimpangan antara desa dan kota,” ucapnya.

Menperin menegaskan, pemerintah berupaya mempercepat pengembangan AMMDes untuk memacu kegiatan ekonomi pedesaan dan penguasaan teknologi tepat guna. Hal ini sejalan dengan semangat NAWA CITA Jokowi-JK untuk membangun Indonesia dari pinggiran, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.

Kemenperin terus berupaya memaksimalkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) AMMDes melalui konsolidasi pelaku industri dalam negeri. Upaya tersebut telah berhasil membangun komitmen kerja sama sebanyak 72 industri dalam negeri untuk siap menjadi pemasok komponen AMMDes dan sebagian besarnya merupakan IKM dan Original Component Manufacturer (OCM) dalam negeri.

“Saat ini, industri dalam negeri telah mampu memproduksi 183 jenis komponen atau setara 68 persendari total nilai komponen AMMDes. Ke depannya, kemampuan pasok tersebut akan terus didoronguntuk ditingkatkan,” ungkap Menperin. (Rilis)

Read More

BUPATI KARAWANG ADAKAN SOSIALISASI PERIJINAN TENAGA KERJA ASING DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PORTALINDO.CO.ID - Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana, hadiri dan membuka Sosialisasi Perizinan Tenaga Kerja  Asing dan Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus Resmikan Outlet  Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PPSP) Kawasan KIIC bertempat di Graha KIIC Lantai III.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemkab Karawang dengan KIIC dalam hal pelayanan. Acara tersebut digelar oleh DPMPTSP Kabupaten Karawang bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat Wilayah Karawang dan KIIC.  Dalam acara tersebut dihadiri oleh perwakilan perusahaan yang berada di Kawasan Industri KIIC Karawang.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, "Kami menyambut baik pada kawasan yang telah menyiapkan tempat untuk kami membuka outlet pelayanan perizinan yang tentunya akan sangat mempermudah bagi investor dalam mengajukan perizinan", ucapnya.
Dengan disediakannya tempat untuk outlet ini,  Bupati merasa pihaknya berkesempatan untuk dapat mengembangkan kemudahan dalam pelayanan semudah dan seefisien mungkin.

"Tentu banyak pihak investor yang ingin mendapatkan pelayanan dengan cepat, dipermudah,  ada jaminan dan murah. Tentunya untuk menyikapi itu Kami selaku pemerintah daerah senantiasa akan  melakukan inovasi dan terobosan baru, baik dalam pelayanan ataupun perizinan, mudah-mudahan dengan adanya Outlet ini, investor tidak mengalami kesulitan karena jarak", tandasnya.

Menurut Beliau, Karawang akan tetap berkomitmen untuk menjadi lumbung padi nasional dan sebagai tempat berinvestasi terbaik se Indonesia, tentunya hal ini akan diimbangi oleh pihaknya dengan inovasi dalam pelayanan.

Namun demikian, untuk investor baru yang akan berinvestasi di Karawang, Beliau akan mengeluarkan persyaratan yakni, kantor pusat dan NPWP perusahannya  harus ada di Karawang. Kebijakan ini diambil menurutnya untuk meningkatkan PAD yang nantinya kembali akan dirasakan oleh masyarkat Karawang guna membiayai pembangunan di wilayah Karawang.

Untuk angkutan pada perusahaan, Pihaknya menginginkan  semua kendaraan perusahaan berplat T Karawang dan untuk yang masih berplat luar Karawang, Pihaknya akan mengeluarkan kebijakan untuk mutasi masuk ke Karawang gratis yang akan dilakukan secara bertahap nantinya.
Terakhir Beliau menyampaikan terkait lingkungan, bahwa untuk urusan amdal, Pihaknya selalu keras, serta selalu menghimbau pada masyarakat supaya tidak menutup saluran air yang mengakibatkan banjir. (Leni/Rachmat)

Read More

Kabupaten Sukabumi Peroleh Swastisaba Dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat

PORTALINDO.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawabarat memberikan penghargaan swastisaba Kepada Kabupaten Sukabumi sebagai Kabupaten sehat tingkat Provinsi Jawabarat kategori Wiwerda ( tatanan) tingkat nasional Penghargaan tersebut diterima Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami. Dalam Acara Pemberian Penghargaan/Kadedeuh kepada Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2018 di Aula Barat Gedung Sate.

 Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud Apresiasi Pemerintah Provinsi Jawabarat Kepada kabupaten kota yang telah menerima penghargaan Swasti Saba Kementrian Kesehatan Republik Indonesia beberapa waktu lalu pemberian penghargaan dari kemenkes tersebut salah satu di antaranya adalah Kabupaten Sukabumi.

"pelaksanaan kab/kota sehat merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 2 tahun sekali dan merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan kesehatan diseluruh Kab/Kota di Indonesia dengan tujuan mendorong pemerintah kab/kota dalam upaya meningkatkan mutu kesehatan masyarakat dengan berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) serta menciptakan lingkungan yang sehat ditengah-tengah masyarakat sehingga memungkinkan pertumbuhan Derajat kesehatan di masyarakat terus meningkat," jelas Kosmayadie Tatang Padmadinata saat membacakan sambutan Gubernur Jawabarat.

Lanjut menurutnya, Pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat ( KKS) merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan no. 34 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Kab/kota sehat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat no. 440.05/Kep.1039-Yansos/2016 tentang Tim Pembina Kab/kota Sehat Provinsi Jabar.

Diketahui, Pada tahun 2017 yang diusulkan ke Kemenkes dari 23 Kab/kota 20 yang lolos mendapat Swastisaba. Koesmayadie pun menambahkan bahwa pada tahun 2019 akan mengusulkan 27 kab/kota di Jawa Barat untuk diverifikasi oleh tim KKS pusat.

"untuk itu kepada kab/kota agar melaksanakan dan terus meningkatkan drajat kesehatan masyarakat, mari kita berupaya dan bekerja keras untuk jadikan Jabar juara," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut hadir Bupati dan Walikota se-Jabar atau yang mewakili, Para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dan Kab/Kota Se-Jawa Barat, Tim Pembina kab/Kota Sehat Tingkat Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Barat, Ketua Forum Kab/Kota Sehat se-Jawa Barat, kabag Humas, Protokol dan Administrasi Sekertariat Daerah Kabupaten Sukabumi. (Rachmat/Leni)

Read More

Aniaya Sepupu Sendiri, Akhirnya Meringkut Di Tahanan, Ini Kejadianya

Peristiwa - WS alias RD (33) warga lingkungan Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terpaksa meringkuk di balik jeruji besi Lapas kelas II Barru. Itu setelah RD dilaporkan menganiaya sepupunya sendiri AN (13) hingga babak belur, karena RD menuding AN meraba paha istrinya.

Peristiwa itu terjadi belum lama ini. Ceritanya begini. Waktu itu korban dan pelaku tidur ramai-ramai dalam sebuah kamar bersama istri pelaku, pelayan, dan dua anak pelaku. Mereka tidur dengan posisi masing-masing berjauhan.

Saat subuh menjelang, pelaku kemudian bangun dan menuding korban telah meraba paha istrinya yang menggunakan celana pendek di atas lutut. Kejadian itu hanya disaksikan oleh pelaku sendiri.

Korban membantah tudingan tersebut dengan mengatakan tidak melakukan hal itu. Sementara istri pelaku juga tidak merasakan dirinya diraba.

Disulut emosi, pelaku lalu mengusir korban dari rumahnya. Keesokan harinya pelaku menjemput korban dari rumah paman korban.

Korban lalu dianiaya dengan ditendang dan ditampar berulang kali di rumah pelaku. Korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh.

Mengetahui kejadian itu, paman korban yang masih keluarga dengan pelaku, tak terima kemenakannya dihajar RD. Paman korban lalu melaporkannya ke Satreskrim Polres Barru.

Sebelumnya, diketahui AN memang biasa tinggal di rumah sepupunya RD sejak orang tuanya merantau ke Batam.

Kasat Reskrim AKP Sultan Iqbal yang dikonfirmasi membenarkan kronologi kejadian itu. Saat ini, berkas kasus RD telah dilimpahkan ke Kejari Barru sejak, Kamis (5/4/2018) lalu.

"Iya benar, kronologi kejadiaanya seperti itu. Berkas kasus tersangka RD saat ini sudah ditangani Kejari. Perkembangan terakhirnya, RD dititip di lapas Klas II Barru untuk menunggu proses persidangan," ungkap Sultan, Jumat (13/4/2018).

Sultan menyebut tersangka RD yang juga merupakan oknum PNS kota Parepare itu diduga telah melanggar pasal 80 ayat 1, junto pasal 76c UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. (Usman)

Read More

Pemkot Makassar Menggelar Sosialisasi, Melalui Dinas Koprasi Dan UKM

Makassar -Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Koperasi dan UKM, menggelar sosialisasi di Hotel Grand Imawan, Makassar, 13 april 2018.

Kegiatan yang digelar Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar teresebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait Dasar Perkoprasian, kepada masyarakat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kabid kelembagaan koperasi, Dr. Johansyah Mansyur M.Si. Dalam pidatonya, ia meminta kepada moderator untuk memperbanyak diskusi dengan peserta sosialisasi.

“Pemaparan tidak usah lama-lama, cukup 15 menit saja tiap materi, kita perbanyak diskusi,” ungkapnya. Kegiat kemudian diawali pembawaan materi ‘Penanaman Nilai dan Prinsip Koperasi’ oleh Dra. Tuti Supatminingsih,M.Si, yang juga merupakan pembantu dekan prodi koperasi UNM

Menurut ketua panitia, Dra, Hj. Ariyani Syam, MM, kegiatan kali ini dihadiri 130 peserta perwakilan dari tiap kecamatan se kota Makassar. Rencananya, kegiatan kali ini digelar hingga 14 april mendatang.

“Jumlahnya 130 peserta. Kegiatannya sampai 14 april besok,” ungkapnya pada. (Ria)

Read More

Driver PT. AMI Mogok Kerja, Ini Alasannya...!!!

Peristiwa - Sebanyak 34 orang Karyawan PT.  Asiamax Mining Indonesia yang berprofesi sebagai Driver atau Sopir Kendaraan Dump Truk melakukan mogok kerja, sejak Selasa hingga Kamis, 10-12 April 2018.

Sejumlah dugaan pelanggaran PT. AMI dalam sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan menjadi pemicu aksi protes terhadap pengupahan karyawan salah satu perusahaan pertambangan yang kini mengelolah lokasi Izin Usaha Pertmabangan PT. Gemba Multi Mineral.

Emanius Roga Wona salah seorang Driver DT PT. AMI kepada wartawan media ini membeberkan sejumlah alasan Ia bersama kawan-kawannya melakukan mogok kerja. Mulai dari sistem upah lebur bagi Driver DT.

"Upah lembur kita lebih rendah yakni hanya sebesar Rp. 7.000 perjam,  sedangkan Helper atau semacam pembantu sopir atau pembantu mekanik diupah Rp. 12.500 perjamnya," kata Eman sapaan pria berdarah flores.

Belum lagi soal tunjangan, Ia menuturkan,  bahwa tunjangan seperti makan bagi karyawan yang lokal yang tinggal di luar perumahan yang disediakan oleh perusahaan hanya diberi tunjangan makan satu kali dalam sehari.
"Sementara, karyawan tinggal di Mes Karyawan diberi tunjangan makan sehari tiga kali. Pertanyaanya,  duanya kemana?. Seharusnya, dua kali sisa tunjangan makan tersebut diuangkan dan diberikan kepada kami yang berhak," ucapnya.

Selain itu,  para Driver mengeluhkan tidak adanya tunjangan maupun tunjangan perumahan yang belum ditunaikan oleh pihak perusahaan kepada karyawan yang tidak tinggal di Mes perusahaan. Dan fatalnya, di PT.  AMI, banyak karyawan dipekerjakan tanpa kontrak kerja yang jelas.

"Banyak yang diupah harian hingga berbulan-bulan, setelah diterima dan bekerja di PT. AMI. Tidak hanya itu, ada karyawan lama hingga saat ini tidak dipermanenkan melainkan terus dilakukan pembaharuan kontrak pertiga bulannya. Bahkan gaji pokok disini,  tidak sesuai standar UMK," ujar Eman yang dibenarkan beberapa karyawan lainnya.

Sehingga, lanjutnya, saya dan kawan menduga ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang dilakukan pihak perusahaan. "Tetapi, meski sempat datang pihak Disnakertrans dan sejumlah anggota DPRD Morut kondisi tetap tidak ada perubahan," tutup Eman.

Saat wartawan media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada Humas PT. AMI, Jhon terkait aksi protes para Driver DT. Namun sms yang dikirim tidak mendapat balasan. (Wardi)

Read More

Bupati Aptripel Minta JOB Medco Berdayakan Tenaga Kerja Lokal

Pemerintahan - Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor meminta pihak Manajemen PT. JOB pertamina Medco E & P Tomori Sulawesi Tengah agar dalam menjalankan aktifitasnya senantiasa taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta berkomitmen memberdayakan tenaga kerja lokal.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Aptripel di Jakarta, Selasa, 10 April 2018, saat menghadiri undangan pertemuan Bupati Aptripel Tumimomor bersama Manajemen PT.  JOB Pertamina-Medco E & P Tomori Sulteng.

"Kami tidam mempermasalahkan adanya investor yang ingin dan sedang berinvestasi di Morut, tetapi harus  berdasarkan Undang-Undang serta mengutamakan kepentingan masyarakat lokal di daerah ini dengan memberdayakan tenaga kerja lokal," ungkap Bupati Aptripel melalui rilis Humas Protokoler Pemda Morut.

Apabila belum punya keahlian, tambahnya, minimal pihak perusahaan dapat memberikan pelatihan atau training untuk menongkatkan sumberdaya manusia. "Bukan berarti tenaga lokal saat melamar langsung tidak di terima, namun seyogyanya di berikan pembekalan dalam pelatihan atau training agar memenuhi standar dan persyaratan sesuai kebutuhan perusahaan," ucapnya.

Usai menghadiri pertemuan tersebut, dihari yang sama Bupati Aptripel melanjutkan kegiatan dengan mengikuti DESK Anggaran DAK Afirmasi bersama Kepala BAPPEDA, Kadis Kesehatan,  Kadis PU, Kadis Perhubungan dan Kepala OPD lainnya di Kemendes RI hingga Rabu, 11 April 2018.

Sore harinya, Bupati Morut Menuju Kota Palu guna menghadiri rapat umum pemegang saham BANK Sulteng, pada Kamis pukul 10:00 wita di Hotel Mercure. (Wardi) 

Read More