Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais Tak Akan Ajukan Cawapres Ke Prabowo

Amien Rais. Foto: Dokumen Media Portalindo.co.id

Portalindo.co.id, Jakarta - Kader PAN tak direkomendasikan ulama di Ijtimak Ulama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais malah memuji hasil Ijtimak Ulama itu. Mengapa? "Oh nggak, justru di situ hebatnya. Jadi PAN nggak akan mengajukan supaya ada kebersamaan," kata Amien Rais di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Saat ditanya apakan PAN berlapang dada atau legawa dengan hasil Ijtimak Ulama itu, Amien mengiyakan. "Iya," katanya singkat. Soal dukungannya ke Somad, Amien ditanyai soal latar belakang Somad yang dari Nahdlatul Ulama. Amien sendiri merupakan eks Ketum PP Muhammadiyah.

"Saya orang Muhammadiyah. Waktu saya Ketua MPR mengetuk palu Gus Dur jadi presiden itu, orang Muhammadiyah se-Indonesia sujud syukur, 'ya Allah seorang santri jadi presiden'. Muhammadiyah saya kira nggak harus Muhammadiyah. Kalau ada muslim yang bagus, tanggung jawab, itu. Siapa pun," ucap Amien.(Red**)

Read More

Berikut Tanggal pendaftaran dan Penetapan Pasangan Capres-Cawapres pemilu 2019

Anggota KPU Hasyim Asyari, di Jakarta, 2017. (Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id,Jakarta -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019. Proses pendaftaran pasangan calon presiden dimulai pada 4 Agustus dan akan ditetapkan pada 20 September 2018.Tahapan lengkap pencalonan capres dan cawapres diawali dengan pendaftaran pasangan calon. Periode ini dibuka pada 4 Agustus hingga 10 Agustus.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menuturkan ketika pasangan capres telah didaftarkan maka sehari kemudian mereka bisa segera melakukan pemeriksaan kesehatan, itu artinya pada 5 Agustus tes kesehatan sudah bisa dilakukan dengan batas waktu terakhir 13 Agustus.

"Pesannya adalah pendaftaran segera dilakukan," kata Hasyim, dalam sosialisasi tahapan Pemilu 2019 bersama perwakilan partai politik peserta pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (27/7) malam.Proses selanjutnya, kata dia, tahap pemberitahuan tertulis hasil verifikasi pada 15-17 Agustus. Bila ada administrasi yang perlu dilengkapi oleh pasangan calon, paslon diberi waktu 18-20 Agustus untuk melakukannya. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi ulang jatuh pada 25-27 Agustus.

Selanjutnya KPU akan memberitahu hasil kelengkapan dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan parpol atau gabungan parpol dan bakal pasangan calon pada 15-18 September. "Setelah itu penetapan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 September," imbuh Hasyim.Selang sehari kemudian, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa mendapatkan nomor urut dari KPU.

DI hadapan perwakilan parpol, Hasyim berkali-kali mewanti agar pendaftaran bisa dilakukan secepat mungkin. Hal itu disebutnya untuk menghindari potensi hal-hal yang tak diinginkan dalam proses pendaftaran.
Ketua KPU Arif Budiman menambahkan alur pencalonan ini tak akan berubah kecuali ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Namun jika tak ada, Arif menegaskan proses alur ini tak akan berubah."Sepanjang tak ada perubahan, masih berlaku seperti ini," pungkas Arif.

Redaksi

Read More

DPR RI Gelar Rapat Paripurna,Berikut Yang Di Bahas Dan Di Setujui

Pimpinan DPR RI Fadli zon.foto : Dokumen Media Portalindo.co.id.

Nasional - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Konsultan Pajak menjadi usul DPR RI. Keputusan persetujuan diperoleh dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Fadli menanyakan kepada para Anggota Dewan, “Kini saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang konsultan pajak usul inisitif Anggota DPR RI dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR RI, setuju?” para peserta rapat menjawab ‘setuju’, dan ketukan palu pimpinan rapat pun menjadi tanda keputusan persetujuan. Sebelumnya, para Anggota Dewan  menyepakati pandangan umum fraksi-fraksi diserahkan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan. Dari Fraksi PDI Perjuangan diserahkan oleh Irmadi Lubis, Fraksi Partai Golkar diserahkan oleh Mukhamad Misbakhun, dan dari Fraksi Gerindra diserahkan oleh Bambang Riyanto.

Kemudian dari Fraksi Demokrat diserahkan oleh Didi Irawadi Syamsudin, dari Fraksi PAN disampikan oleh Andi Yuliani Paris, dari Fraksi PKB diserahkan oleh Bertu Merlas, dari Fraksi PKS diserahkan oleh Hermanto, dari Fraksi PPP diserahkan oleh Elvina, dari Fraksi Nasdem  diserahkan oleh Sulaeman L. Hamzah, dari Fraksi Hanura diserahkan oleh Zairina.

Dalam RUU ini dijelaskan, yang dimaksud dengan Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.Sedangkan pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea dan cukai, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan profesionalitas, integritas, akuntabilitas, netralitas, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Pengaturan Konsultan Pajak bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak, selain itu aturan ini juga memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak.RUU ini juga menjelasakan, bahwa menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.(Red*)

Read More

Kemenperin: Pengembangan Energi Terbarukan Sesuai Agendan 10 Prioritas Nasional

Ekonomi - Indonesia memiliki kekayaan dengan berbagai sumber daya alam yang bisa menjadi potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan sehingga dapat mewujudkan ketahanan energi masa depan. Hal ini sejalan dengan konsep green economy yang telah berkembang secara luas di dunia sebagai jawaban terhadap kebutuhan dan strategi pengurangan emisi.

“Pengembangan energi terbarukan ini sesuai agenda 10 prioritas nasional yang tertuang di dalam roadmap Making Indonesia 4.0,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Minggu (6/5).

Oleh karena itu, sebagai implementasinya, BPPI akan menggandeng Algae Biomass and Energy System (ABES) University of Tsukuba, Jepang yang telah berpengalaman dalam melakukan riset untuk komoditas alga atau ganggang menjadi salah satu sumber energi. “Saat ini, ABES sedang mengembangkan pilot plant yang bertujuan untuk menghasilkan biofueldari alga yang dapat dibudidaya sepanjang musim,” jelas Ngakan.

Dalam waktu dekat, juga akan dilakukan studi laboratorium untuk mengoptimalkan alga dengan Palm Oil Mill Effluent (POME). “Dalam proses produksi untuk menghasilkan minyak kelapa sawit, dihasilkan pula POME. Namun, saat ini dalam jumlah yang besar, POME belum banyak diolah dan hanya menjadi limbah,” ungkapnya.

Sementara POME adalah salah satu penghasil gas metan (CH4) yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak pada pemanasan global, sehingga penanganan POME ini menjadi penting bagi keberlanjutan lingkungan.

Nantinya, POME ini menjadi media dalam budidaya alga di daerah tropis seperti Indonesia sehingga dapat menghasilkan senyawa bernilai tinggi seperti DHA oil dan biofuel. Dari sisi ekonomi, nilai tambah yang dihasilkan jauh lebih besar daripada konversi menjadi biogas. Apalagi, Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai produksi minyak sawit mencapai 38,17 juta ton pada tahun 2017.

Untuk itu, ABES akan bekerja sama dengan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru (BPPSI), salah satu balai di bawah BPPI yang fokus dalam pengembangan kelapa sawit dan produk-produk turunannya. “Kami berharap, studi ini akan berhasil dan membawa dampak positif bagi riset energi terbarukan di Indonesia,” tegas Ngakan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, Pemerintah Indonesia tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah Indonesia harus mampu membangun industri manufaktur nasional yang berdaya saing global dengan menerapkanstandar-standar keberlanjutan.

Untuk itu, diperlukan penggunaan teknologi terkini khususnya yang berkonsep pada ramah lingkungan.“Kami mengunjungi Fraunhofer, yaitu lembaga riset yang ada di Jerman. Lembaga riset Jerman ini  sedang mengembangkan satu jenis alga yang bisa mengkonversi POME menjadi gasoline,” ungkapnya.

Penemuan tersebut dinilai dapat menekan emisi gas buang kendaraan dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Hal ini sejalan dengan program yang telah diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian, yakni low carbon emission vehicle (LCEV) untuk mendorong industri otomotif di Indonesia memproduksi kendaraan ramah lingkungan.

“Riset terhadap biofuel ini harus dilakukan, karena Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kita juga punya rumput laut. Keduanya sedang dilakukan riset,” paparnya.

Produksi minyak dan gas (migas) nasional terus menurun seiring menipisnya cadangan migas yang dimiliki Indonesia dan minimnya kegiatan eksplorasi di Tanah Air. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, cadangan minyak nasional hanya sekitar 3,3-3,6 miliar barel. Jadi dengan tingkat produksi rata-rata 275-288 juta barel per tahun, apabila tidak ditemukan cadangan minyak yang baru maka cadangan minyak ini akan habis dalam 12 tahun. (Redaksi)

Read More

Industri 4.0 Merevitalisasi Sektor Manufaktur Lebih Produktif dan Inovatif

Ekonomi - Indonesia perlu melakukan revitalisasi industri manufaktur sesuai dengan perkembangan implementasi Industri 4.0 saat ini. Oleh karena itu, melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, langkah strategis yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mencapai target menjadi 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030.

“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah mengakselerasi industri manufaktur nasional agar terus melakukan inovasi dan memperbaiki desain. Hal ini guna memacu produktivitas dan daya saing,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai menjadi pembicara kunci pada acara The 4th Industrial Dialogue Bappenas - JICA di Jakarta, Selasa (17/4).

Selama ini industri manufaktur berperan penting sebagai sektor andalan dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, sektor industri menyumbangkan kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan capaian 20,16 persen pada tahun 2017.

Menurut Menperin, kontribusi manufaktur Indonesia mampu menembus 30 persen apabila dihitung mulai dari proses pra-produksi, produksi dan pasca-produksi. “Paradigma industri manufaktur global, berdasarkan kesepakatan di World Economic Forum, proses produksi sebagai satu-kesatuan. Maka itu, kita sudah tidak bisa lagi melihat produksi hanya di pabrik saja,” tegasnya.

Menperin menyatakan, dalam 15 tahun ke depan bisa menjadi masa emas bagi Indonesia karena akan menikmati bonus demografi. Momentum ini merupakan jumlah angkatan kerja yang produktif lebih besar, dengan harapan dapat memacu kinerja ekonomi nasional. “Produktivitas industri dipengaruhi pula dari output tenaga kerja,” ujarnya.

Guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan program pendidikan vokasi di berbagai wilayah di Indonesia. Mengusung konsep link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, diharapkan lulusan SMK saat ini dapat terserap atau cepat bekerja di sektor industri.

“Dalam pengembangan SDM di politeknik, kami kerja sama dengan Swiss untuk melaksanakan programskill for competitiveness (S4C),” imbuhnya. Menperin menuturkan, SDM menjadi salah satu faktor utama yang menopang keberhasilan penerapan Industri 4.0. “Kita punyatalent cukup melimpah, dan pool of talent kita atau perguruan tinggi, jumlahnya terbanyak di Asean,” ungkapnya.

Kemudian, revitalisasi industri juga perlu dilakukan pada skala industri kecil dan menengah (IKM). Upaya yang telah dilakanakan oleh Kemenperin adalah mendorong pelaku IKM nasional dapat memanfaatkan teknologi digital agar mereka mampu menangkap peluang dalam implementasi Industri 4.0.

“Kami telah menyiapkan fasilitasnya melalui e-Smart IKM. Tujuannya antara lain supaya mereka mudah mendapatkan bahan baku dan memperluas pasarnya terutama untuk ekspor,” jelas Airlangga. IKM pun dapat memanfaatkan fasilitas pusat inovasi yang dibangun oleh Kemenperin, seperti Bandung Techno Parrk danBali Creative Industry Center (BCIC).

Bahkan, Kemenperin juga mendorong penciptaan wirausaha industri baru dengan melibatkan kalangan pesantren sekaligus menyiapkan mereka untuk menyongsong era revolusi industri keempat. “Program yang digulirkan itu dinamakan Santripreneur, di mana nantinya para santri di seluruh Indonesia akan dilibatkan dalam pelatihan industri berbasis ekonomi digital, seperti animasi dan multimedia,” jelasnya.

Menperin menambahkan, guna memacu inovasi di kalangan industri, pemerintah berupaya memberikan insentif fiskal tax allowance di atas 100 persen atau super deduction tax. “Kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, untuk vokasi sebesar 200 persen. Sementara untuk inovasi 300 persen. Untuk vokasi hampir final,” paparnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional dapat melebihi angka 5,5 persen jika pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh di sektor manufaktur. Namun demikian, diperlukan terobosan kebijakan, agar manufaktur nasional dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di tengah penerapan Industri 4.0.

“Pemerintah tengah menjalin kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), untuk melakukan studi yang difokuskan pada pengembangan industri manufaktur,” ujarnya. Di samping itu, menurutnya, pelaksanaan Industri 4.0 didorong untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Read More

Tingkatkan Ekspor, Kemenperin Fasilitasi 8 IKM Fesyen Ikut Pameran di Jepang

Ekonomi - Kementerian Perindustrian terus berupaya memperkenalkan keindahan budaya Indonesia di kancah internasional melalui pameran produk industri kecil dan menengah (IKM). Sebanyak delapan IKM fesyen nasional difasilitasi untuk ikut serta dalam ajang pameran yang bertajuk Indonesia Kain Party 2018 di Museum Aksesori Meguro dan Flagship Store Tokyo, Jepang selama April-Juli 2018.

“Kegiatan ini menjadi salah satu momentum peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang, yang terselenggara atas kerja sama kedua pemerintah, desainer, dan IKM dalam upaya untuk menampilkan produk-produk kain tradisional, pakaian adat, hingga produk fesyen yang modern,” kata Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Minggu (15/4).

Menurut Gati, tahun ini, Indonesia Kain Party mengusung tema fesyen Indonesia dari yang tradisional hingga modern. Partisipasi di dalam pameran ini, diharapkan dapat meningkatkan pasar ekspor bagi produk-produk Indonesia di Jepang, terutama yang dihasilkan oleh IKM nasional.

“Selain itu juga bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata masyarakat internasional khususnya Jepang, serta mengembangkan produk-produk budaya Indonesia,” sebutnya.

Dalam pameran Indonesai Kain Party 2018, Kemenperin memfasilitasi delapan IKM fesyen nasional, yaitu Wignyo Rahadi yang menampilkan kain tenun dengan teknik kerajinan ATBM yang menghasilkan inovasi baru seperti anyaman bintik, salur bintik dan benang putus. Ragam Tenun Wignyo dituangkan dalam bentuk kain, sarung, selendang hingga busana siap pakai.

Selanjutnya, Batik Boroko, akan memamerkan batik etnik dengan teknik pewarnaan alami yang memiliki ikon “ikan” sebagai ciri khas kain milik Yuku Moko ini. Batik Boroko telah banyak mengikuti pameran dalam hingga luar negeri dan beberapa event besar di Jakarta seperti Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, dan Inacraft.

IKM lainnya, yakni Batik Pohon, menampilkan kain batik dengan menggunakan teknik pewarnaan alami yang diambil dari berbagai bagian pohon atau tanaman sehingga sifatnya ramah lingkungan. Selain itu, menggunakan kandungan lokal seperti tawas, batu kapur hingga tunjung (karat besi) sebagai bahan pengunci warna pada kain.

Kemudian, Zie Batik Semarang, usaha milik Zazilah ini memproduksi batik dengan teknik pewarnaan alami dan ramah lingkungan. Selain itu memanfaatkan limbah dan budidaya tanaman penghasil warna alami. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2006 ini terus berinovasi dan mengembangkan motif dengan mencari ekstrak warna dari bakau serta mencoba teknik baru yang dapat memperbanyak variasi produk.

Produk lainnya, yang dipamerkan adalah milik GLAM, yang memproduksi tas terbuat dari bahan kulit serta hanya menggunakan batik dan tenun dengan teknik tulis serta cap sebagai bahan pembuatannya.

Selanjutnya, Dyah Kuncoro Kumalasari, pemilik batik lukis kontemporer Dyah Kuncoro Handmade yang menggunakan teknik pewarnaan sintetis. Desain dan motifnya yang inovatif serta original tersbut membuat Batik Dyah Kuncoro banyak diminati dan pernah mendapatkan penghargaan Innovative Design Award dari Yayasan Batik Indonesia di tahun 2015.

Syaifitri Gallery, merupakan usaha yang bergerak di bidang fesyen dengan sentuhan bordir dari berbagai macam motif seluruh daerah di Indonesia. Produk yang dihasilkan dari galeri milik Salmarini ini adalah ragam baju tradisional, seperti, Kebaya, Baju Kurung, Baju Bodo dan juga diaplikasikan pada produk baju muslim seperti Abaya, Gamis, Robe, Shawl, dan Koko.

Terakhir, IKM yang ikut berpartisipasi adalah Sofie Design, merupakan usaha milik Ahmad Sofitulloh yang telah berdiri sejak tahun 1998. Beberapa produk fesyen Sofie mendapat sejumlah penghargaan di berbagai event seperti Indonesia Fashion Competition dan Bali Fashion Week .

Melalui potensi IKM fesyen nasional saat ini, Kemenperin optimistissektorberbasis wastra ini semakin berperan penting dalam perekonomian nasional.Industri yang termasuk salah satu dari 16 kelompok industri kreatif ini, mampu berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 3,76 persen pada tahun 2017.

Pada periode tersebut juga, ekspor industri fesyen mencapai USD13,29 miliar atau meningkat 8,7 persen dari tahun sebelumnya.“Hal ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan dan menunjukkan bahwa industri fesyen nasional memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional,” tegas Gati.

Read More