30 Tahun Bakti Untuk Negeri, PT SRL-1 kembali adakan training untuk Guru

Portalindo.co.id, Pasangkayu, -- Dalam rangka HUT ke 30th PT Astra Agro Lestari (AAL), salah satu anak perusahannya yaitu PT. Suryaraya Lestari satu (SRL1) kembali adakan training untuk guru. Hal ini sejalan dengan program 30 tahun Bakti untuk negeri yang digalakkan oleh PT AAL.

PT SRL anak perusahaan PT AAL Tbk di Area Celebes 1 (C1) yang letaknya di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu kabupaten Pasangkayu melakukan Kegiatan training terhadap guru sekolah sekitar perusahaan. Peserta yang berjumlah 30 orang berasal dari guru TK, SD dan SMP yang merupakan sekolah Ring 1 PT. SRL-1 di Kecamatan Sarudu, dimana acara tersebut berlangsung selama 2 hari, mulai Senin 30 – 31 juli 2018 yang dilaksanakan di SMPN 04 Sarudu.

Ketua Panitia acara Agung Tri Wahyudi menjelaskan bahwa dirinya merancang tanggal 30 Juli dan mengundang 30 peserta training agar kesan HUT ke-30 PT. Astra Agro Lestari dapat terwujud.

Acara training dibuka oleh Kepala UPTD Kecamatan Sarudu H Ahruddin,S.Pd dan KTU PT SRL-1 Arif Wibowo yang bertemakan ” menuju sekolah karakter berwawasan lingkungan “, PT Astra Agro Lestari sebagai induk PT. SRL-1 menggandeng sisworo hadi yang merupakan trainer nasional untuk memberikan training Cooperative learning and Integrative Learning.

Dalam kesempatan tersebut, Arif Wibowo selaku Wakil Management PT. SRL-1 menyampaikan bahwa, memasuki usia yang ke-30 tahun PT Astra Agro Lestari Tbk telah memiliki beberapa program CSR antara lain di bidang pendidikan yaitu training guru, di bidang kesehatan yaitu donor darah dan sunatan masal, di bidang lingkungan yaitu penanaman pohon dan penghijauan serta dibidang ekonomi yaitu penyuluhan kelompok tani atau bina desa. Dimana semua Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian PT. Astra Agro Lestari terhadap Bangsa yang tercantum dalam slogannya yaitu 30 tahun bakti untuk negeri

"Apa yang PT AAL lakukan, semua itu merupakan bentuk kepedulian PT AAL kepada Masyatakat sekitar”, ungkap Arif Wibowo.

Sementara itu, H. Ahruddin S.Pd saat membuka acara juga menuturkan bahwa melalui training guru ini dapat meningkatkan wawasan dan ketrampilan guru untuk mewujudkan kualitas pendidikan khususnya di Kec. Sarudu agar semakin meningkat.

Selain itu Ahruddin juga berharap agar semua peserta dapat berperan aktif sampai selesai training, sehingga semua materi dapat diserap dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari.
Laporan Darman.
(Umar Dany)

Read More

Perindo Desak MK Percepat Putusanya,Terkait Dukung JK Cawapres Lagi

Ilustrasi Sidang di MK (Foto: Media Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kembali gelar sidang gugatan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Partai Perindo meminta MK untuk segera memutuskan permohonan uji materi masa jabatan cawapres ini.

"Kita meminta prioritas. Kenapa kita minta prioritas karena di tanggal 4-10 Agustus itu adalah deadline," ujar Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky K. Margono di aula gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta pusat,senin.(30/7/2018).

"Yang kita minta kan itu kan sesuai dengan konstitusi kita juga, sehingga pak Jokowi dalam mengajukan siapa yang menjadi wakil presidennya sudah dengan legowo bisa dilaksanakan," imbuhnya.
Dalam sidang ini Partai Perindomengajukan perbaikan permohonan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Dimulai dari sisi legal standing bahwa secara jelas kalau partai ini mendukung JK sebagai Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Lalu terkait original intent dari pasal 7 Undang-Undang 1945.

"Bahwa berdasarkan pendapat kami, berdasarkan original inten yang ada di rapat pembentukan undang-undang tersebut itu, memang dikatakan bahwa frasa dan sesudahnya adalah frasa yang untuk berturut turut. Jadi kalau tidak berturut-turut, itu masih bisa diajukan kembali," jelas Ricky.
Ricky memberi contoh terkait Jusuf Kalla yang masa jabatan sebagai wakil presiden dijeda dengan naiknya Boediono. Dari hal itu menurutnya, Jusuf Kalla masih dapat maju kembali mendampingi Jokowi karena dalam kondisi tidak berturut-turut menjabat dua periode sebagai wakil presiden.

"Sesuai penjelasan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di situ memang disampaikan ada frasa berturut-turut dan tidak berturut-turut. Oleh karenanya, memang Partai Perindo ingin menghilangkan frasa tidak berturut-turutnya. Jadi hanya pada masa berturut-turutnya saja," katanya
"Yang ketiga mengenai petitum. Pada saat itu disampaikan majelis hakim, petitum harus di secara positif mengatakan, sehingga dalam hal ini kita rubah petitumnya menjadi kita minta kepada majelis hakim bahwa jabatan itu harus masa berturut-turut tadi," lanjut Ricky.

Sebelumnya diberitakan Partai Perindo mengajukan gugatan terkait maksimal masa jabatan wapres sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perindo menyebut Jusuf Kalla (JK)merupakan sosok cawapres ideal untuk mendampingi Jokowi.
"Menurut saya, Pak JK merupakan pilihan ideal kalau MK memperbolehkan. Tapi kalau MK tidak memperbolehkan, ya no problem," ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).(kwl/Kbr)

Read More

Mewujudkan Asian Games 2018 Bebas Asap Karhutla

oleh : Maliq Abdul Rahmat 

Kurang dari satu bulan, tepatnya 18 Agustus 2018 Indonesia akan membuka event besar pesta olahraga akbar se-Asia yaitu Asian Games 2018. Pesta besar olahraga kali ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya bagi Indonesia yang dipercaya sebagai tuan rumah. Sekitar 15.000 atlet dari 45 negara akan bersaing memperebutkan medali emas dari 42 cabang olahraga yang dipertandingkan.

Asian Games 2018 akan digelar di Jakarta sebagai pusatnya dan di Palembang. Ada 10 cabang olahraga (cabor) yang akan dilaksanakan di Palembang dari hasil kesepakatan antara Olympic Council of Asia (OCA) dan Gubernur Sumatera Selatan yaitu sepak bola, bola voli, tenis, bola basket, kano, dayung, menembak, triathlon, sepak takraw, dan panjat tebing. 

Seiring antusiasme pemerintah dalam mempersiapkan Asian Games 2018, kekhawatiran akan adanya ancaman dan hambatan juga bisa datang dari berbagai lini, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagain wilayah di Sumatra seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. 

Beberapa ancaman titik api yang dapat menyebabkan Karhutla di sebagian provinsi rawan sepeti Sumsel, Jambi, dan Riau ditakutkan akan kembali terjadi di sebagian wilayah Sumatera menjelang Asian Games. Gangguan kepulan asap tebal akibat karhutla menjadi fokus hambatan penyelenggaraan Asian Games di Palembang.

Masalah kebakaran yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra dua atau tiga tahun silam sempat menjadi warning bagi pemerintah maupun masyarakat. Hampir seluruh aspek strategis seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun kerugian hayati alam Indonesia tidak lepas adanya kasus kebakaran hutan yang luas.

Berdasarkan data Kemenkes 2015, Kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap juga telah berkontribusi terhadap kematian 19 orang dan lebih dari 500 ribu kasus infeksi saluran pernafasan akut. Biaya kesehatan langsung mencapai 2,1 triliun rupiah, sedangkan biaya jangka panjangnya belum dapat diukur.

Untuk mengantisipasi adanya ancaman karhutla, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membentuk tim terpadu dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan mengungkapakan upaya KLHK untuk mendukung Asian Games bebas asap karhutla sudah dilakukan sejak bencana kebakaran hutan beberapa tahun lalu dengan upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari serta mengajak masyarakat menjaga bersama-sama hutan di Sumatra.

Raffles B. Panjaitan juga menegaskan bahwa KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 Provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan personel sekitar 1.889 yang telah dilengkapi dukungan sarana prasarana pengendalian Karhutla. Tidak hanya itu, di Sumsel KLHK juga menyiagakan lima Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH. 

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di 8 provinsi rawan. Dalam kegiatan ini melibatkan unsur Manggala Agni KLHK, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan masyarakat desa.

KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia. Khusus untuk Palembang yang akan menjadi venue pelaksanaan Asian Games, KLHK juga telah membentuk Posko Satgas Penanganan Karhutla dari tingkat desa hingga provinsi. 

Upaya pencegahan dan mitigasi juga dilakukan oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasuition yang menjelaskan bahwa kedepan pihak Kementeriannya akan melakukan upaya mitigasi pencegahan karhutla dengan memberikan pengarahan dan pendampingan langsung pihak kementerian dan lembaga terkiat kepada para petani sawit yang ingin membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan.

Sedangkan di Kab. Rokan Hilir, Riau, sebanyak 10 helikopter dengan tipe MI-172 milik BNPB dikerahkan untuk menjatuhkan boom air diatas lahan seluas 10 hektare. BMKG Pekanbaru dalam sepekan terkahir mendteksi 17 titik api yang mengindikasikan ancaman kebakaran hutan. 

Langkah antisipasi juga dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menghadapi ancaman karhutla. Sebagai bentuk pencegahan dan mitigasi, satgas ini akan dilengkapi alat pantau untuk memantau kondisi hutan dan titik-titik api.

Dengan bebagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman asap kebakaran hutan menjelang Asian Games di Palembang, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) Erick Thohir meyakini dampak karhutla tidak akan memengaruhi jalannya Asian Games. Oleh karenanya, dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas ancaman tersebut. 

Berbagai upaya mitigasi yang dilakukan instansi pemerintah maupun sektor swasta dalam menghadapi kebarakan hutan tersebut tentu tidak akan maksimal tanpa kontribusi nyata dari elemen masyarakat. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat untuk ikut menjaga kawasan hutan dan mencegah terjadinya kasus Karhutla menjadi sangat penting dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Asian Games 2018 sekaligus menjaga nama baik Indonesia di level internasional. 

• Penulis adalah Mahasiswa Lancang Kuning Pekanbaru

Read More

Dalam Waktu 5 Tahun Ini ,Kemiskinan RI Makin Naik,Prabowo Ungkapkan,Sesuai Data BPS

Nasional,Jakarta - Ketua Umum Partai GerindraPrabowo Subianto menyebut Indonesia tambah miskin dalam waktu lima tahun terakhir. Ini terjadi karena mata uang rupiah rusak dan terus melemah.
"Mata uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah. Apa yang terjadi adalah dalam lima tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah miskin," tuding Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018)

Bagaimana data sebenarnya?
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2012 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 28,59 juta. Dengan komposisi orang miskin di kota sebanyak 10,33 juta dan orang miskin di pedesaan 18,09 juta.
Kemudian memasuki September 2013 jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28,55 juta menurun dibandingkan periode September 2012. Untuk jumlah orang miskin di perkotaan tercatat 10,63 juta. Lalu jumlah orang miskin di pedesaan sebesar 17,92 juta.

Selanjutnya periode September 2014 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan jadi 27,73 juta. Lalu jumlah orang miskin di perkotaan 10,36 juta dan orang miskin di pedesaan 17,37 juta.Jumlah orang miskin pada September 2015 tercatat 28,51 juta lebih tinggi dibandingkan periode 2014. Kemudian untuk jumlah orang miskin di perkotaan tercatat 10,62 juta dan orang miskin di pedesaan 17,89 juta.

Memasuki September 2017 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat mengalami penurunan yakni menjadi 26,58 juta dengan komposisi orang miskin di perkotaan 10,27 juta dan orang miskin di pedesaan 16,31 juta.
Periode Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 25,95 juta. Jumlah ini menurun 633 ribu orang dari posisi September 2017 yang sebanyak 26,58 juta.

BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia sudah berada di posisi single digit. Karena turun 0,30% dibanding September. Pada Maret 2018 posisi persentase kemiskinan tercatat 9,82% lebih rendah dibanding sebelumnya 10,12%.Namun, angka kemiskinan antara kota dan desa sangat tinggi sekali. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%.

BPS menyampaikan penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 dikarenakan beberapa faktor, seperti inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode itu tumbuh 3,06%.
Selanjutnya, bansos dari pemerintah tumbuh 87,6% di kuartal I-2018, selanjutnya adalah program beras rastra dan bantuan pangan non tunai yang tersalurkan sesuai jadwal.(Red**)

Read More

DPR RI Gelar Rapat Paripurna,Berikut Yang Di Bahas Dan Di Setujui

Pimpinan DPR RI Fadli zon.foto : Dokumen Media Portalindo.co.id.

Nasional - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Konsultan Pajak menjadi usul DPR RI. Keputusan persetujuan diperoleh dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Fadli menanyakan kepada para Anggota Dewan, “Kini saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang konsultan pajak usul inisitif Anggota DPR RI dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR RI, setuju?” para peserta rapat menjawab ‘setuju’, dan ketukan palu pimpinan rapat pun menjadi tanda keputusan persetujuan. Sebelumnya, para Anggota Dewan  menyepakati pandangan umum fraksi-fraksi diserahkan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan. Dari Fraksi PDI Perjuangan diserahkan oleh Irmadi Lubis, Fraksi Partai Golkar diserahkan oleh Mukhamad Misbakhun, dan dari Fraksi Gerindra diserahkan oleh Bambang Riyanto.

Kemudian dari Fraksi Demokrat diserahkan oleh Didi Irawadi Syamsudin, dari Fraksi PAN disampikan oleh Andi Yuliani Paris, dari Fraksi PKB diserahkan oleh Bertu Merlas, dari Fraksi PKS diserahkan oleh Hermanto, dari Fraksi PPP diserahkan oleh Elvina, dari Fraksi Nasdem  diserahkan oleh Sulaeman L. Hamzah, dari Fraksi Hanura diserahkan oleh Zairina.

Dalam RUU ini dijelaskan, yang dimaksud dengan Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.Sedangkan pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea dan cukai, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan profesionalitas, integritas, akuntabilitas, netralitas, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Pengaturan Konsultan Pajak bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak, selain itu aturan ini juga memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak.RUU ini juga menjelasakan, bahwa menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.(Red*)

Read More

Abraham Samad Mantan Ketua KPK Tempati Posisi Tertinggi Sebagai Cawapres,Menurut Lembaga Survei

Foto Mantan Ketua KPK Abraham Samad.(Portalindo.co.id)

Nasional – Mantan Ketua KPK Abraham Samad menempati posisi tertinggi sebagai cawapres dalam “Focus Group Discussion” (FGD) Lembaga Survei Kedaikopi. Hasil menunjukkan Abraham Samad sebagai sosok cawapres anti korupsi dengan presentase 96 persen.

“Dalam FGD itu nama Abraham Samad menempati posisi teratas sebagai sosok cawapres yang memiliki komitmen dan integritas anti-korupsi dengan angka 96 persen,” kata Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/7).
Menurut dia di posisi kedua hingga kelima adalah Susi Pudjiastuti dengan presentase 85 persen, Rizal Ramli (81 persen), TGB Zainul Majdi (80 persen), dan Anies Baswedan (71 persen).

Dia mengatakan lembaganya pernah melakukan survei pada 3 Juli, hasilnya menunjukkan sosok Abraham Samad dinilai sebagai orang yang jujur, kompeten, dan tegas.

“Lalu Susi Pudjiastuti dinilai sebagai sosok tegas, tidak takut melawan mafia perikanan, itu rekam jejaknya yang muncul,” ujarnya.
Kunto menilai sosok-sosok anti-korupsi masih memiliki potensi untuk digaet sebagai cawapres meskipun peluangnya tidak terlalu besar karena nama-nama tersebut merupakan profesional bukan dari kalangan partai politik.
Namun, dia menilai keputusan akhir ada pada capres yang akan maju dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Tergantung capres, apakah dia mengingingkan cawapres berdasarkan kesepakatan-kesepakatan politik atau dari keinginan masyarakat atau publik,” katanya.
Selain itu Kunto menjelaskan, dari hasil FGD tersebut juga terungkap bahwa publik menganggap hukuman penjara seumur hidup sebesar 21 persen adalah hukuman yang sesuai untuk napi tipikor.

Selanjutnya menurut dia, hukuman yang seberat-beratnya (17 persen), penjara (15 persen), hukuman mati (14 persen) dan dimiskinkan (13 persen).“Bahkan beberapa peserta FGD mengusulkan hukuman potong tangan atau dipermalukan di muka umum kepada napi koruptor,” ungkapnya.

FGD itu dilakukan pada 24 Juli 2018 dengan metode telesurvei dengan jumlah responden 100 orang, “error sampling” sebesar 9,8 persen dengan interval kepercayaan 95 persen. (Red***)

Read More

DPR Rapat Dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani,Ini Yang Dibahas

Foto: Media online Portalindo.co.id

Portalindo.co.id,Jakarta - Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR) akhirnya menerima penjelasan pemerintah terkait dengan realisasi kinerja APBN 2018 sampai semester I yang tidak dilakukan perubahan. Rapat yang diagendakan pukul 14.00 WIB ini berjalan cukup lama, karena baru berakhir pada pukul 17.58 WIB atau hampir empat jam.

Adapun agenda yang dibahas adalah mengenai pengambilan keputusan tentang RUU PNBP untuk dilanjutkan pembahasannya di tingkat II. Selanjutnya, rapat tersebut juga mengenai penjelasan pemerintah yang tidak mengajukan APBN-Perubahan.Untuk agenda yang pertama, Pimpinan Rapat Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan pemerintah mendapat persetujuan RUU PNBP menjadi UU dengan melanjutkan pembahasan di tingkat II atau pada rapat paripurna.

"Jadi dari 10 fraksi, 8 fraksi pada prinsip menyetujui dan ada beberapa catatan dari PKS, itu tidak terpisahkan. Berdasarkan pasal 282 bisa disetujui, dengan catatan Gerinda tidak hadir, dan Hanura tidak hadir," kata Mekeng di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (25/7/2018).Untuk agenda kedua, kata Mekeng, seluruh anggota Komisi XI DPR pun bisa menerima penjelasan pemerintah terkait kinerja APBN 2018 sampai semester I dan tidak mengajukan APBN-Perubahan.

"Kita bisa memahami, dan kita berharap APBN ini terjaga sampai akhir tahun tanpa ada gejolak," jelas dia.Meski demikian, Mekeng meminta Sri Mulyani untuk benar-benar menjaga ekonomi dalam kondisi yang baik sampai akhir tahun."Yang penting ekonominya tidak merah, ya Bu (Sri Mulyani)," ujar dia.

Adapun kesimpulan dari rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yakni Komisi XI DPR RI dapat memahami tidak adanya APBN-Perubahan tahun 2018.(Kwl/Kbr)

Read More

Kementrian ESDM Akan Lelang 2 Wilayah Tambang Di sultra,Akibat BUMN Dan BUMD Tak Minati

Portalindo.co.id,Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang dua wilayah tambang kepada pihak swasta. Ini karena dua wilayah itu tidak diminati oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan dua wilayah kerja tambang itu merupakan bagian dari enam wilayah kerja pertambangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang ditawarkan ke BUMN dan BUMD. Namun, hingga batas akhir lelang 17 Juli 2018 tidak ada yang mengajukan penawaran

Wilayah kerja yang akan dilelang itu yakni Daerah Latao, Provinsi Selawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara. Luasnya mencapai 31,418 hektare (ha). Wilayah kerja ini bisa menghasilkan komoditas nikel.Kemudian ada wilayah kerja Daerah Suasua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara. Luas area yang bisa menghasilkan komoditas nikel ini memiliki luas 5,899 ha.

Alhasil dua wilayah kerja itu akan dilelang pekan ini dan paling lambat Jumat (27/7). “Dua wilayah yang tidak ada peminat tadi dilelang terbuka maka semua pihak boleh mengajukan minat untuk mengikuti lelang,termasuk swasta," kata Agung di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (25/7).Tahun ini, pemerintah memang menawarkan enam wilayah kerja tambang. Empat wilayah kerja sudah diminati BUMN dan BUMD.

Wilayah yang laku itu yakni Daerah Kolonodale, Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, 1,193 ha, komoditas nikel. Kedua, Daerah Bahodopi Utara Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, 1,896, komoditas nikel. Ketiga, Daerah Matarape, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, 1,681 ha, komoditas nikel. Keempat, Daerah Rantau Pandan, Jambi, Kabupaten Bungo, 2,826 ha, komoditas batu bara.

Pemenang empat wilayah kerja ini akan diumumkan pekan ini. Menurut Agung dengan lakunya empat wilayah  tambang itu, negara berpotensi meraup penerimaan dengan total Rp 900 miliar. Ini merupakan nilai yang harus dibayar pemenang lelang  untuk membayar kompensasi data wilayah tambang yang dimenangkan.

Mengacu Peraturan Menteri (Permen) ESDM 11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan berstatus BUMN dan BUMD mendapatkan keistimewaan untuk mengajukan penawaran terlebih dahulu. Batas waktunya 30 hari sejak pemerintah memberikan penawaran.

Alhasil mengacu aturan itu, Kementerian ESDM memberi BUMN dan BUMD kesempatan lebih dulu untuk mengajukan proposal penawaran area tambang. Jika BUMN dan BUMD tidak berminat, baru lah wilayah tambang ditawarkan ke swasta.

Sebagai gambaran, ada 16 wilayah kerja tambang yang dilelang pemerintah. Ini terdiri dari 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan enam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemerintah menyerahkan 10 IUP kepada Gubernur di wilayah setempat untuk dilelang. Sementara enam IUPK dilelang oleh Kementerian ESDM.(Kwl/Kbr)

Read More

Presiden RI Telah Tanda Tangani Perpres Tentan,"Stranas PK",Berikut Tujuanya

Jakarta, Portalindo.co.id - Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No.54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Perpres tersebut akan memperkuat upaya Pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi. Perpres ini juga tidak mengurangi kewenangan dan independensi lembaga antirasuah yang sudah ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebaliknya, kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Perpres Stranas PK ini semakin mengukuhkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai koordinator dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Juga akan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Bappenas, Kemendagri, KemenPANRB, dan KSP," ujar Moeldoko, (25/07).Moeldoko mengatakan, pemerintah juga akan membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan Stranas PK, menyampaikan laporan kepada Presiden, dan memublikasikan laporan-laporan capaian kepada masyarakat.

“Stranas PK ini memiliki fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi, sehingga pencegahan yang dilakukan dapat lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung,” katanya.Perpres tersebut mengatur agar setiapmenteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap tiga bulan.

Penerbitan Perpres ini, kata Moeldoko, merupakan komitmen Presiden Jokowi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Moeldoko mengklaim, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi.

"Mulai dari penataan kebijakan darn regulasi, arahan maupun peraturan perundang-undangan. Juga perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sampai dengan penyelamatan keuangan/aset negara. Dan tidak pernah surut sedikitpun," katanya.

Meski demikian, sambungnya, masih dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.Moeldoko menambahkan, pencegahan korupsi akan semakin efisien apabila beban adminstrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi melalui kolaborasi yang lebih baik.

Fokus sinergi dalam rangka pencegahan korupsi yang diatur dalam Perpres ini ada tiga yakni: (1) perizinan dan tata niaga; (2) keuangan negara; dan (3) penegakan hukum dan reformasibirokrasi.Moeldokomenekankan strategi pencegahan korupsi ini akan berada di sektor-sektor yang betul-betul rawan korupsi, sehingga dampak pencegahannya bisa dirasakan masyarakat luas.

Redaksi

Read More

Pemprov Banten Siap Meriahkan Asian Games 2018

Portalindo.co.id Serang - Pemerintah Provinsi Banten mengaku sudah siap menjadi tuan rumah cabang olahraga Modern Pentathlon yang akan di pertandingkan pada Asian Games Agustus 2018 mendatang.

Hal itu dikatakan Sekertaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Ai Dewi Suzana saat menjadi salah satu nara sumber diskusi bertajuk “Peran Media Massa Dalam Menyukseskan Asian Games 2018” di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Bante, Pakupatan, Kota Serang, Selasa (24/7/2018).

Ai menjelaskan, saat ini venue cabor Pentathlon di SMA Adria Pratama Mulya, Tigaraksa, Tangerang sudah 90 persen siap digunakan. Tinggal memperbaiki akses jalan menuju venue saja.

“Pada prinsipnya kita sudah siap. Venue-nya, fasilitas, sarana sudah siap. Tinggal menunggu hari pertandingan saja,” ujar Dewi saat menjadi narasumber diskusi.

Dia menjelaskan, Pentathlon merupakan gabungan olahraga anggar, renang gaya bebas, berkuda palang rintang, menembak, dan lintas alam.

“Saat ini sedang memperbaiki kolam renang, untuk lintasan berkuda sudah siap,” jelasnya.

Terkait publikasi dan promosi, dia menyatakan, selain pemprov, KONI Banten menyiapkan dan membantu spanduk dan baliho tentang pelaksanaan pesta olahraga empat tahun sekali itu.

“Biar gema dan promosi Asian Games semakin terasa dan diharapkan membuat masyarakat antusias menyambut Asian Games,” ujarnya.

Ketua KONI Banten Brigjen Pol (Purn) Rumiah mengatakan, sebanyak 19 atlet dari Provinsi Banten pun siap tampil pada ajang Asian Games 2018 di berbagai cabang olahraga.

“Pasti sudah siap, semoga 19 atlet Banten dapat berprestasi dan menjaga kesehatannya hingga hari pertandingan nanti.

Ida B

Read More

KPK Dukung Keputusan KPU Mengembalikan 5 Berkas Caleg Yang Pernah Pidana Korupsi

Foto Kantor KPU Dan Kantor KPK.(Foto Dokumentasi Media Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengembalikan berkas lima calon legislatif yang merupakan bekas koruptor. Ketua KPK Agus Raharjo pun mendukung keputusan KPU tersebut.

Foto Ketua KPK Agus Rahardjo

"Itu sangat bagus saya pikir, anggota legislatif yang kualitasnya makin bagus harusnya yang kita kedepankanlah," ujar Agus di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/7).
Pasal 4 Ayat 3 PKPU No 20/2018 menyatakan, mereka yang pernah dipidana karena kasus korupsi tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai caleg pada Pemilu 2019. Akan tetapi, KPU menemukan lima bakal calon anggota legislatif yang pernah terkena tindak pidana korupsi.

Terkait hal tersebut, KPU mengatakan, bakal calon itu tidak memenuhi syarat. Karena itu, seluruh berkas yang didaftarkan akan dikembalikan kepada partai politik yang mendaftarkannya.Agus menilai, seharusnya calon legislatif yang merupakan mantan napi korupsi tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk menjadi wakil rakyat. Ia menilai, sebaiknya calon-calon bekas koruptor itu diganti saja oleh partai politik pengusungnya.

"Jadi, sudah gagal dalam integritas, dia pernah jadi koruptor kalau saya, saya sangat setuju tidak menjadi anggota legislatif lagi," kata dia.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi pendaftaran calon legislatif (caleg). KPU menemukan lima dokumen bakal caleg di mana yang bersangkutan pernah terkait tindak pidana korupsi dan langsung ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Sementara ini, sampai dengan diselesaikannya pemeriksaan berdasarkan dokumen yang ada, ditemukan ada lima bakal anggota caleg pernah terkena tindak pidana korupsi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," tutur Ketua KPU RI Arief Budiman dalam konferensi persnya di Jakarta, Sabtu (21/7).Komisioner KPU Ilham Saputra menyebutkan, lima bakal caleg itu diputuskan TMS oleh KPU RI karena sudah dipastikan sebagai mantan narapidana tindak pidana korupsi. Dokumen-dokumen mereka kemudian dikembalikan ke partai politiknya masing-masing.(Red**)

Read More

Pada 2019,Warna Plat Kendaraan Ganti Warna Putih,Berikut Penjelasan Kakorlantas Polri

JAKARTA, Portalindo.co.id - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Royke Lumowa sudah mengatakan akan mengganti warna pelat nomor kendaraan bermotor pada 2019. Tujuan utama, agar mudah terbaca oleh kamera pengintai alias CCTV yang tersebar di masing-masing jalan.Warna yang ada sekarang ini (dasar hitam) dinilai sulit terbaca, karena ke depan sistem tilang dan lain sebagainya akan menggunakan CCTV atau sesuai dengan penegakan electronic law enforcement.

Royke pernah mengatakan bahwa kemungkinan warna dasar diganti putih seperti di negara-negara lain. Tetapi belum diputuskan mengingat masih butuh banyak persiapan secara teknis maupun non teknis.
Lantas, bagaimana perkembangannya sejauh ini? Menurut Brigjen Halim Pagarra Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri sudah sampai tahap revisi aturan serta diskusi bersama dengan pemangku kepentingan terkait.

"Kita juga meminta masukan dari para pemangku kepentingan melalui forum diskusi dan sosialisasi," ujar Halim kepada Media, Selasa (24/7/2018) malam.Sekarang ini warna pelat mobil yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa, yaitu hitam untuk mobil pribadi, kuning angkutan umum, dan merah kendaraan dinas milik pemerintah. Ada pun warna dasar putih sudah digunakan kendaraan diplomat.(Red)

Read More

Pimpin OTNAS, Menperin Ingin RI Wujudkan Perdamaian Dunia

Nasional - Indonesia ingin menjadi lebih aktif dalam upaya penegakan Konvensi Senjata Kimia (KSK) guna mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini ditandai dengan didirikannya Otoritas Nasional Senjata Kimia (OTNAS) yang dikukuhkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang OTNAS.

“OTNAS merupakan sebuah lembaga yang mengemban amanat pelaksanaan KSK di Indonesia, yang juga melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Sarasehan OTNAS di Jakarta, Senin (23/7).

Dalam susunan kelembagaannya, OTNAS diketuai oleh Menteri Perindustrian dengan beranggotakan perwakilan dari 11 instansi pemerintah, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian RI, TNI, LIPI, dan BPOM.

“Salah satu tugas utama OTNAS adalah melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia tertentu yang termaktub dalam KSK yang terdiri dari bahan kimia daftar 1, bahan kimia daftar 2, bahan kimia daftar 3, dan bahan kimia organik diskret nondaftar,” papar Airlangga.

Menperin menjelaskan, bahan kimia daftar tersebut merupakan bahan kimia yang bersifat dual use. Artinya, selain bermanfaat dalam menopang kebutuhan dan kegiatan manusia sehari-hari, bahan kimia juga bisa di salah gunakan dan membahayakan bagi keselamatan manusia dan lingkungan.

“Oleh karena itu, Kehadiran OTNAS diharapkan dapat menekan penyalahgunaan dan bencana akibat bahan kimia,” tegasnya. 

Ini punmenjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia dalam aksi terorisme.

Di sisi lain, dalam memasuki era revolusi industri 4.0 yang menuntut otomatisasi dan digitalisasi di dalam setiap aktivitas industri, juga sejalan dengan semangat KSK dan OTNAS dalam menerapkan manajemen bahan kimia baik di lingkungan industri maupun di kalangan masyarakat.

“Prinsip industri 4.0 yang padat teknologi tinggi ini diciptakan untuk membuat proses produksi menjadi lebih efisien, ramah lingkungan dan memperkecil tingkat kesalahan manusia (human error). Semangat iniyang sama,” ungkapnya.

Airlangga menambahkan, OTNAS memiliki fungsi strategis sebagai koordinator dan penghubung antarapemerintah Indonesia dengan organisasi internasional atau NegaraPihak.Selain itu, menyelenggarakan fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

“OTNAS menjadi perwakilan dari Indonesia sebagai salah satu Negara Pihak dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai Negara Pihak,” jelasnya. Sejak tanggal 12 Desember 1998, Indonesia resmi menjadi Negara Pihak dan hingga saat ini terdapat 193 negara yang telah meratifikasi KSK.

KSK atau juga disebut Chemical Weapons Convention (CWC) merupakan perjanjian global terkait pemusnahan senjata pemusnah massal khususnya senjata kimia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1992. Sebagai salah satu wujud keaktifan Indonesia dalam ketertiban dan keamanan dunia, pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, Indonesia ikut menandatangani KSK bersama-sama dengan 129 negara.

Bangun laboratorium

Pada kesempatan yang sama, Menperin mengatakan, pihaknya tengah mengusulkan agar di Indonesia dapat dibangun laboratorium rujukan kimia yang memiliki standar internasional. Pasalnya, keberadaan laboratorium tersebut di wilayah Asia Tenggara baru ada satu, yaitu di Singapura.

“Laboratorium rujukan tersebut secara khusus dikembangkan untuk analisa prekursor dan hasil degradasi senjata kimia untuk mendukung implementasi KSK di tingkat nasional,” jelasnya. Menurut Airlangga, laboratorium itu juga bisa menjadi hub serta rujukan bagi pengembangan industri kimia di negara Asean.

“Indonesia sebagai negara yang memiliki sejumlah industri kimia yang unggul di Asean, tentunya kita mempunyai kesempatan untuk membangun laboratorium yang sama seperti di Singapura. Ini yang akan didorong dari Kemenperin agar ada satu laboratorium rujukuan kimia di Indonesia karena juga akan dimanfaatkan untuk pengembangan industri kimia nasional,” paparnya.

Airlangga meyakini, laboratorium rujukan kimia tersebut mampu memfasilitasi pengembangan industri kimia nasional agar lebih berdaya saing global terutama dalam memasuki era revolusi industri generasi keempat. Apalagi, industri kimia merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang ditetapkan sebagai pionir dalam implementasi industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Kalau kita punya satu laboratorium yang levelnya standar internasional, maka pengembangan industri kimia kita akan semakin terpacu dengan adanya fasilitas yang canggih tersebut,” ujarnya. 

Pembangunan laboratorium ini juga menjadi bagian dari langkah strategis yang perlu dijalankan dalam implementasi industri 4.0 di Tanah Air tentang upaya pengembangan pusat inovasi.

“Di sektor industri makanan dan minuman sedang dikembangkan. Selain itu, di industri kimia juga butuh,” imbuhnya. 

Bahkan, kata Menperin, laboratorium itu bisa dimanfaaatkan dalam mendukung program penggunaan bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20% (Biodiesel 20/B20) yang tengah digencarkan oleh pemerintah.

“Karena semua bahan baku kimia seharusnya bisa diteliti. Kita sebagai negara yang mempunyai jumlah industri kimia yang berkembang, harusnya punya satu laboratorium kimia yang canggih. Apalagi, nanti kita juga akan mengembangkan industri berbasis bio,” paparnya.

Untuk saat ini, lanjut Menperin, pihaknya akan mulai mematangkan kajian pembangunan laboratorium rujukan kimia tersebut. Selanjutnya, Indonesia perlu meminta persetujuan dari negara di ASEAN serta Organisasi Anti Senjata Kimia atauThe Organisation for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

“Kebetulan, Dubes RI di Belanda menjadi perwakilan kita di OPCW. Di Belanda saja, laboratoriumnyabaru mau dibangun. Sehingga di regional Asean, perlu juga dibangun,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Indonesiapun membutuhkan bantuan program pembangunan kapasitas dari OPCW berupa pelatihan maupunbantuan pendampingan tenaga ahli untuk pengembangan kemampuan para peneliti di dalam negeri.

Peran industri kimia

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjonomenyampaikan, melalui sarasehan OTNAS ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi lebih intensif di antara anggota OTNAS, khususnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam upaya meningkatkan pemantauan dan pengawasan bahan kimia.

“Sarasehan ini dihadiri lebih dari 100 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh anggota OTNAS, lembaga riset dan pengujian, lembaga atau instansi terkait lainnya, akademisi, asosiasi dan pelaku industri kimia,” tuturnya.

Selain itu, adanya sarasehan ini, diharapkan pula dapat lebih mengenalkan OTNAS kepada instansi pemerintah, asosiasi industri kimia, dan pelaku industri. Dengan begitu, kesadaran industri kimia di dalam negeri untuk memenuhi kewajibannya dalam penerapan KSK lebih meningkat.

“Caranya, yakni dengan mendukung pelaksanaan inspeksi di fasilitas produksi bahan kimia, mengingat pemantauan dan pengawasan industri kimia merupakan salah satu aspek dalam penerapan KSK,” ungkapnya.

Di Indonesia, bahan kimia daftar digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong pada berbagai sektor, antara lain industri pupuk, industri toiletries, industri antioksidan, industri pengeboran minyak bumi, dan lain-lain.

Sedangkan, bahan kimia organik diskret nondaftar merupakan bahan kimia yang tidak termasuk dalam Bahan Kimia Daftar 1, 2, dan 3, tetapi merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali dalam bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat serta dapat pula mengandung unsur fosfor, sulfur, atau fluor.

Nantinya, setiap fasilitas yang menghasilkan bahan kimia daftar dan bahan kimia organik diskret nondaftar melebihi nilai ambang batas verifikasi harus tunduk terhadap inspeksi yang dilakukan oleh tim inspeksi dari The Organisation for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) atau organisasi yang melaksanakan ketentuan Konvensi Senjata Kimia di tingkat internasional. Pada saat melakukan inspeksi, tim inspeksi OPCW didampingi oleh tim inspeksi nasional.

“Tujuan umum inspeksi adalah untuk memverifikasi kegiatan yang dilakukan oleh fasilitas tersebut sesuai dengan keperluan yang tidak dilarang oleh konvensi atau dengan kata lain bahwa bahan kimia tidak dialihkan untuk senjata kimia,” papar Sigit.

Duta Besar RI untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja selaku perwakilan OPCW menyebutkan,empat pilar yang termaktub di dalam KSK adalah memusnahkan seluruh senjata kimia dan fasilitas yang menghasilkan senjata kimia, serta memantau produksi dan perdagangan bahan kimia agar terhindar dari kegiatan penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata.

Selanjutnya, memberikan bantuan dan perlindungan bagi Negara Pihak dari ancaman atau serangan bahan kimia, serta mendorong kerja sama internasional untuk memperkuat implementasi KSK dan mempromosikan penggunaan bahan kimia untuk tujuan damai.

“Salah satu prestasi OPCW dan seluruh negara anggotanya adalahOPCW Nobel Peace Prize yang merupakan bukti pengakuan internasional atas kontribusi OPCW dalam perlucutan senjata kimia terhadap perdamaian,” tuturnya.

(Redaksi)

Read More

Prof Nurdin Abdulah: Saya Akan Ubah Birokrasi Pemerintah Jadi pelayanan Pengusaha Dan Pelayanan Rakyat

Nurdin Abdullah saat Penandatanganan Kerjasama antara Pengusaha dan PT PLN di Hotel Mulia Jakarta, Senin 22 Juli 2018.(Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id,Jakarta –Gubernur Sulsel terpilih Prof HM Nurdin Abdullah dalam kapasitas sebagai Bupati Bantaeng hadir pada acara Penandatanganan Kerjasama antara Pengusaha dan PT PLN di Hotel Mulia Jakarta, Senin 22 Juli 2018.Pada kesempatan itu, Prof Nurdin Abdullah mengatakan, akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi pelayan pengusaha dan pelayanan rakyat.

“Catat nomor telepon saya. Silahkan telepon atau SMS. Saya yang akan datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya akan antar pengusaha untuk selalu mengganggu menghadap PLN,” tegas Nurdin Abdullah.
Pada kesempatan itu Nurdin Abdullah mengeja satu per satu nomor ponselnya dan mempersilahkan seratusan pengusaha yang hadir mencatatnya.

Acara penandatanganan MoU antara PLN dan pengusaha ini dihadiri Dirut PT PLN Faisal Basir, Direksi, komisaris PLN serta pengusaha termasuk yang berinvestasi di Kawasan Industri Bantaeng. Ada juga Bupati Konawe, pengusaha pengembang, dan industriawan.
Nurdin Abdullah menjelaskan kisah perjuangan meyakinkan investor untuk menanam modal di Bantaeng dengan daya listrik yang terbatas sembilan tahun lalu.

“Saya bangga dan bahagia mendengar laporan bahwa PLN sekarang kelebihan 500 MW. Ini modal besar untuk pemberantasan kemiskinan di Sulsel. PLN memegang peranan penting untuk kemajuan Sulsel ke depan,” jelas Nurdin Abdullah disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.Nurdin Abdullah meminta kepada PLN untuk mengubah pola pelayanan. “Kita lakukan percepatan pembangunan. Saya akan antar investor ke PLN. Saya akan terus mengganggu demi pengusaha,” tegasnya.(*)

Penulis : Umar Dany

Read More

Pembangunan Gedung Kantor Sudin Damkar Jaktim Diatas Tanah Berperkara

Keterangan foto :  Marao S Hasibuan sedang berdebat dgn Pejabat Pemda dilokasi tanah

                                                                                      PORTALINDO.CO.ID,Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakata yg akan membangun Gedung Kantor Sidin Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Timur diatas tanah seluas 11.021 M2, diduga bermasalah.

plank tanah tersebut dlm pengawasan LSM-PELOPOR.

Rencana pembangunan gedung damkar yang berada di ujung huk Jalan Pemuda prapatan lampu merah Jl. Jend. Ahmad Yani by Pass RT 001 RW 014 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jaktim ini telah dilelang dgn Nomor Kode : 34541127, dengan nilai pagu paket Rp.69.435.651.622.00,-,

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Ahli Waris H. Achmad Bin H. Kosim saat konprensi pers di Sekretrariat PAMSUS33 LSM-PELOPOR, Jalan Rawajati Timur I, Rawajati, Jakarta Selatan, Minggu (22/07/18)

Mustika Sani SH, salah seorang Kuasa Hukum Ahli Waris menjelaskan, Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Damkar dalam Anggaran APBD Tahun 2018,  diduga tanahnya bermasalah permasalahannya, sampai sekarang tanah seluas 11.021 M2 tersebut statusnya masih absah milik H. Achmad Bin H. Kosim dan M. Napis Bin H. Asmuni, sebagai Ahli Waris/ cucu H. Muhamad Zen, yg merupakan tanah rest (sisa) EV Nomor 5729, Surat Ukur/ Meetbrief No. 1844, tercatat di Balai Harta Peninggalan (BHP) DKI Jakarta dan terdaftar di buku register Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prov. DKI Jakarta.

lanjutnya, Semasa Orangtua H. Achmad dan M. Napis masih hidup sebagian tanah tersebut seluas 8.600 M2 diurus dan dijaga oleh Supardjo, sbg penanggung jawab terhadap 49 Kepala Keluarga yg mengontrak sejak tahun 1978.
Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi PAMSUS33 LSM- PELOPOR, diketahui Pemda DKI Jakarta seakan-akan telah membeli tanah tersebut untuk Pembangunan  Gedung Damkar Jaktim, pada hal tanah yg dibeli Pemda DKI Jakarta letak tanahnya bukan di Lokasi tanah tersebut, melainkan Pemda DKI Jakarta telah membeli tanah seluas  11. 021 M2 dalam 2 (dua) Sertifikat atas nama Liem Mie Bo, Seritifikat No. 01880, seluas 8.511 M2, terletak di RT 011 RW 011, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jaktim dan Sertifikat No. 01508, seluas 1.309 M2, terletak di RT 001 RW 002, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jaktim, beralaskan dasar kepemilikannya EV Nomor. 15550.

Berdasarkan fakta legalitas tersebut yg menunjukkan bahwa tanah milik H. Achmad Bin H. Kosim dan M. Napis Bin H. Asmuni (Penggugat) telah diserobot dan digunakan secara melawan hukum, oleh karenanya  mereka mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui PN Jaktim dgn Nomor Perkara: 281/Pdt.6/2018/PN. JKT Tim, terhadap Lie Mie Bo (Tergugat I) dan Kepala Dinas Damkar Jaktim (Tergugat III).

Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Setgab LSM- PELOPOR, Marao S Hasibuan yg mengkomandani PAMSUS33 LSM- PELOPOR Law Office selaku Kuasa Hukum Penggugat, mengatakan,  Memang begitulah adanya, kami sdh beberapa kali memberikan peringatan melalui surat ( Somasi) kepada Damkar Jaktim maupun Pemda DKI Jakarta, namun tidak pernah ditanggapi, jadi demi membela warga yg sangat dirugikan tanahnya diserobot terpaksa kami menepuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

"Law Office Pamsus 33 Pelopor kami bentuk memang khusus untuk memperjuangkan tanah rakyat yg diserobot oleh pihak2 yg tidak bertanggungjawab, baik itu perseorangan, swasta, maupun oleh campur tangan oknum Pejabat Pemerintah. Insya Allah, kami Pamsus 33 Pelopor akan maju terus, dan Sidang selanjutnya atas perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juli 2018, " ucapnya.

Hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi kepada Intansi terkait belum dapat diperoleh tanggapannya.

(sumber: LSM-PELOPOR/wes)

Letak Lokasi Tanahnya RT 001 / RW 014 Kel. Rawamangun. (**)

Read More

2 RS Tipe C Di Makassar Pemkot Bakal Bangun,Ungkap Kepala Dinkes Kota Makassar

Foto Kepala dinas kesehatan kota makassar Naisyah T Azikin. (Kwl/Kbr.Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id,Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal mengupayakan kehadiran Rumah Sakit tipe C di tahun 2020 mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, Naisyah T Azikin. Dia mengatakan, penambahan rumah sakit itu sejalan dengan upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan ke warga Makassar.

“Kita berharap 2020 sudah jadi. Kalau itu jadi, Kota Makassar akan memiliki 3 rumah sakit, 1 rumah sakit tipe B dan 2 tipe C nantinya,”kata Naisyah, Senin (23/07/2018).Dia menjelaskan, lokasi rumah sakit tipe C itu nantinya akan ditempatkan di Batua dan Ujung Pandang Baru.

“Pasien yang akan dirawat di rumah sakit besar terlebih dulu diperiksa di RS Batua, karena pak wali menginginkan, RS Batua nanti menjadi pusat rujukan pasien di Makassar,”tambahnya.

“Tahun kemarin harusnya dimulai pembangunan tetapi terkendala oleh proses lelang. Proses lelang itu sebenarnya bukan kewenangan kami. Kami mengharapkan, itu harus jalan tahun ini tidak boleh lagi ada proses gagal lelang,”ujarnya.(Kwl/Kbr)

Penulis : Umar Dany

Read More

Kantongi 5 Nama Resmi Cawapres,Presiden RI Joko Widodo:Dalam Waktu Dekat Ini Akan Putuskan Cawapresnya

Foto Presiden RI Joko Widodo Saat Hadiri Harlah Ke 20 PKB Grend Sahid Jaya Hotel Jakarta.(Media Portalindo.co.id)

Nasional - Bursa calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Joko Widodo terus memanas.Presiden RI Joko Widodo mengatakan, akan memutuskan calon wakil presidennya untuk Pemilu Presiden 2019 dalam satu-dua pekan ini.

"Ya, dalam satu-dua minggu inilah kita putuskan. Jadi silakan bersaing satu-dua minggu ini," kata Jokowi saat pidato perayaan hari lahir (Harlah) ke-20 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Minggu (22/7/2018) malam.Jokowi mengatakan, semua orang masih punya kesempatan untuk bersaing menjadi pendampingnya pada Pilpres mendatang.

"Seperti (yang) disampaikan Pak Muhaimin (Iskandar), janur melengkungnya belum. Jadi masih ada kesempatan, kalau ingin bersaing, masih ada kesempatan," kata dia.Jokowi mengaku, saat ini belum ada nama cawapres yang ia kantongi, meski rutin bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik pendukungnya.

"Meski saya setiap hari ketemu Ketum PKB, Golkar, Hanura, PDI-Perjuangan, Pak Ketum PAN, memang belum ada," ucap Jokowi.

Jokowi sebelumnya meminta publik bersabar menanti pengumuman siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden pendampingnya.Menurut Jokowi, saat ini ada lima nama kandidat calon wakil presiden yang masuk pertimbangan.

Lima nama itu merupakan pengerucutan dari 10 nama yang sebelumnya masuk pertimbangan.Ia menolak menyebut kelima nama tersebut. Jokowi masih menggodok siapa yang nantinya dari lima nama itu akan mendampinginya bertarung di Pilpres 2019.

"Masih dalam proses penggodokan. Yang namanya digodok, ya pasti nunggu biar matang. Kalau lagi digodok belum matang, kemudian dikeluarkan, itu namanya menjadi setengah matang. Biar matang dulu. Kalau sudah matang, kami sampaikan pada saat yang tepat," ujar dia.(Redaksi)

Read More

Massa Gelar Aksi "#2019TETAPJOKOWI",

BUNDA INDAH SAAT BERORASI DI ATAS PANGGUNG.(kwl/Kbr,Portalindo)

PORTALINDO.CO.ID – Massa aksi #2019TETAPJOKOWI di Medan, Minggu (22/7) menganggap, Presiden Joko Widodo adalah sosok yang rendah hati. Jokowi juga dianggap sudah banyak berbuat untuk Indonesia.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di beberapa daerah juga menjadi alasan mendeklarasikan agar Jokowi menjadi Presiden RI untuk periode kedua. Selain itu, selama ini Jokowi tetap bertahan dengan segala fitnah yang dilemparkan kepadanya.

“Memilih Bapak Jokowi kembali menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua kali. Itu harapan-harapan kami yang hadir pada hari ini semuanya. Masyarakat khususnya Sumatera Utara sudah tahu,” kata Farida Hanum alias Bunda Indah, salah satu tokoh penggagas aksi, Minggu (22/7).Ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama (RKLA) itu juga mengatakan, masyarakat harusnya merasa malu menghujat Jokowi. Karena jika pemimpin itu salah, harusnya diingatkan.

“Kita punya seorang pemimpin itu wajib kita bela. Jangan takut dengan kebenaran. Jangan kita diam karena kesalahan, tapi kesalahan itu bisa menjadi benar kalau kita menegur. Jadi di sini, kita membangun aliansi ini tidak lain tujuan mutlak adalah terhadap Bapak Jokowi menjadi presiden republik ini,” ujarnya.

Dia juga tidak memaksa masyarakat untuk memilih Jokowi. Namun yang pasti, dalam memilih pemimpin harus melihat rekam jejaknya. “Kami tidak pernah memaksa siapa pun untuk memilih. Contohnya hari ini adem-adem aja nggak ada saling menghujat satu sama lain,” katanya.Lebih jauh lagi, dia mengingatkan agar masing-masing kubu yang pro dan kontra tidak saling bergesekan. Sebab, yang terpenting dilakukan adalah membangun bangsa secara bersama-sama.

Untuk diketahui, hari ini ada dua aksi besar yang dilakukan dengan lokasi berdekatan. Pertama aksi deklarasi #2019GANTIPRESIDEN dan deklarasi #2019TETAPJOKOWI. Posisi kedua massa hanya dibatasi oleh barikade polisi.Seribuan lebih polisi mengawal aksi itu. Beberapa kendaraan taktis juga diturunkan. Aksi berjalan dengan kondusif dan berakhir pukul 12.00 WIB. (Kwl/Kbr)

Read More

Terkait Tommy Soeharto Ikut Caleg Dan Mantan Napi,Tommy Soeharto:"Saya Ikuti Aturan Main".

Tommy Soeharto. (Portalindo.co.id/Um)

Jakarta,Portalindo.co.id –Nama Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) yang masuk sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Berkarya sempat menjadi sorotan. Karena Tommy merupakan mantan napi yang pernah mendekam di penjara lebih dari 5 tahun dalam kasus pembunuhan.

Ternyata dari hasil verifikasi, nama Tommy yang kini menjabat sebagai Ketau Umum Partai Berkarya lolos sebagai calon anggota legislatif, “Bukan narapidana korupsi,” ucap Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan, di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/7/2018). KPU mengeluarkan aturan yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Tapi sebagai mantan narapidana dengan hukuman lebih dari lima tahun, dia harus mengumumkan melalui media bahwa dirinya telah selesai menjalani massa tahanan. Persyaratan itu wajib dipenuhi oleh setiap narapidana termasuk Tommy. “Butuh declare, cuma umumkan kepada masyarakat dia sudah selesai menjalankan massa pidananya,” ucap Arief.

Meskipun sudah selesai verifikasi, Arief belum tahu apakah Tommy sebagai caleg sudah melampirkan dokumen tersebut atau belum. Jika belum, dia harus melampirkan sebelum 31 Juli 2018. “Saya tidak hafal satu-satu calon. Yang bersangkutan harus menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sebelum 31 Juli,” ucap Arief.

Tommy sempat menyatakan akan memenuhi persyaratan dari KPU. Dia pun akan menerima setiap keputusan KPU.  “Saya kira kita selalu mengikuti aturan main yang ada, aturan KPU jelas, kami tidak lakukan pelanggaran. Dan kita akan mengikuti aturan main,” ucap Tommy.(um)

Read More

Sudirman Said Sindir Kebijakan Jokowi Adanya 7 Menteri Maju Caleg

Sudirman Said (Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id,Jakarta - Sebanyak 7 menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo maju sebagai calon anggota legislatif 2019 dari partai politik. Sudirman Said pun menyindir kebijakan Jokowi mengenai larangan menteri yang tak boleh aktif berpolitik.

"Normal dari partai politik. Karena eksistensi parpol akan ditentukan dari berapa banyak suara, berapa banyak caleg, berapa banyak legislatif," kata Sudirman di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2018).
Posisi sebagai menteri dianggap memiliki keuntungan karena telah dikenal publik. Jadi, menurut Sudirman, pencalonan menteri sebagai bacaleg adalah hal yang wajar.


"Mereka adalah orang-orang yang punya pendukung dikenal publik, pasti otomatis akan mengedepankan. Sesuatu yang wajar," kata Sudirman. Namun Sudirman mengatakan menteri yang maju sebagai caleg harus menjaga kinerjanya. "Ya itu mesti diatur baik-baiklah, ini kan memang waktu-waktu yang critical. Bagaimana menjaga keseluruhan tapi bagaimana menjaga dia punya kewajiban sebagai parpol," tuturnya.

Meski begitu, Sudirman pun menyoroti kebijakan Jokowi saat pertama kali menjabat presiden. Saat itu, Jokowi mewajibkan para menterinya tidak merangkap jabatan dari parpol dan fokus bekerja di kabinet.

"Karena itu dulu Pak Jokowi sudah memberi arahan yang baik di depan begitu seorang aktivis parpol diangkat sebagai menteri dia harus keluar dari parpol," kata Sudirman, yang pernah bergabung di kabinet Jokowi.
Dia pun menyindir kebijakan Jokowi yang kini tak lagi dipersoalkan. Hal tersebut bisa terlihat dari para menteri yang leluasa maju sebagai caleg dari parpol masing-masing, meski masih aktif di kabinet.

"Cuma kan belakangan berubah lagi," sindir mantan Menteri ESDM itu.

Seperti diketahui, pada awal masa jabatan, Jokowi melarang menterinya memiliki rangkap jabatan, sehingga kegiatan terkait dengan parpol harus ditinggalkan. Sudirman Said terkena reshuffle jilid II di pemerintahan Jokowi. Kini eks cagub Jateng itu juga ikut nyaleglewat Partai Gerindra.

Saat ini diketahui terdapat 7 menteri di kabinet Jokowi yang maju sebagai caleg 2019. Mereka adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri PAN-RB Asman Abnur. (Red)

Read More