Banyak Fintech Asal China Beroprasi Tanpa Izin Dari OJK Di Indonesia

Portalindo.co.id - Jakarta. Satgas Waspada Investasi menemukan 227 perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sekitar separuh dari jumlah tersebut adalah fintech ilegal berasal dari negara China.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, fintech tersebut terbukti melanggar Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, bahwa setiap penyelenggara lending wajib mengajukan pendaftaran dan izin ke OJK.

"Ada pihak yang tidak melakukan perizinan sesuai dengan koridor Undang-Undang yang berlaku. Padahal untuk menyelenggara bisnis pinjam meminjam online di Indonesia harus mengajukan izin lebih dahulu," kata Tongam di Jakarta, Jumat (27/7).Perusahaan asal China tertarik membidik pasar Indonesia, karena pontensi bisnis pinjam meminjam online di Indonesia terus berkembang, dan di sisi lain, negara China mengetatkan regulasi. Regulasi yang ketat itu membuat fintech China abal-abal mencari pasar baru di Indonesia.

Untuk menjalankan bisnis di sini, fintech asal China ini mendapatkan pendanaan dari investor asal negara tirai bambu tersebut. Mereka masuk ke Indonesia, dengan model bisnis yang beragam tapi cenderung sulit diidentifikasi.Sayangnya, Tongam tidak bisa menyebutkan berapa jumlah pinjaman yang sudah disalurkan perusahaan ilegal ini di Indonesia. Karena, informasi yang terdapat di website maupun aplikasi perusahaan itu tidak lengkap.

"Karena ini fintech ilegal, maka jumlah pinjaman dan nasabahnya tidak jelas. Mereka juga tidak mempunyai kantor dan pegawai di sini, hanya virtual saja," jelasnya.
Adapun fintech asal China itu seperti, Bantuan Pinjaman, Bee Cash, BusKas, Cinta Rupiah, Dana Saku, Dana Uang, Danaku, Dompet Pinjaman, Duit Instan, Dunia Pinjaman, Pinjaman Dana, Pinjaman Pintar, Pinjaman Sukses, Rupiah Bijak dan lainnya.

Menurutnya, kehadiran fintech ilegal itu bisa merugikan banyak pihak, dari peminjam, investor, penyelenggara fintech lending dan negara. Seperti, dana investasi yang dikelolafintech ini bisa disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.Selain itu, data peminjam berisiko disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. Negara juga tidak mendapatkan pemasukan pajak dari perusahaan fintech tak berizin ini. Dan terakhir, bisnis pinjam meminjam onlineberpotensi merosot, karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akan bisnis ini.

Satgas Waspada Investasi kemudian menindak 227 perusahaan fintech ilegal tersebut dan meminta mereka menghentikan kegiatan bisnisnya, baik yang tersebar di jagat maya seperti website perusahaan, google play dan aplikasi store."Mereka harus menghentikan kegiatan peer to peer lending dan menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang. Perusahaan ilegal ini harus menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna," kata dia.

Satgas Waspada Investasi juga memerintah perusahaan ilegal ini untuk segera mengajukan pendaftaran ke OJK. Jika tidak, Satgas akan melaporkan kepada Bareskim Polri mengenaifintech lending tidak terdaftar.
Kemudian meminta Kemkominfo memblokir aplikasi pada website dan media sosial perusahaan. Selanjutnya, meminta manajemen Google Indonesia memblokir aplikasi pada Google Play. Cara terakhir, meminta Bank melakukan pemblokiran rekening fintechtersebut.(Kwl)

Read More

Asian Games 2018: Ajang Promosi IKM Nasional Sekaligus Peluang Ekspor

Nasional - Penyelenggaraan Asian Games 2018 menjadi momentum yang baik untuk mempromosikan produk unggulan dari industri kecil dan menengah (IKM). Peluang besar ini juga perlu dimanfaatkan guna memperluas akses pasar ekspor.

“Kami telah mendorong para pelaku IKM untuk ikut berpartisipasi dalam perhelatan Asian Games 2018 yang akan digelar bulan depan,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Selasa (24/7). Kompetisi olahraga tingkat Asia ini mulai digelar pada 18 Agustus 2018 di Jakarta dan Palembang.

Menurut Gati, sangat banyak peluang bisnis yang bisa didulang oleh pelaku IKM nasional dari pesta olahraga yang diikuti 45 negara tersebut. Misalnya, mereka menjual produk khas Jakarta dan Palembang kepada wisatawan yang datang, seperti produk kerajinan hingga makanan dan minuman.

“Kami berharap, dalam ajang ini, tidak hanya pengusaha besar yang memiliki peran, tetapi juga IKM harus bisa berpartisipasi, atau pengusaha besar bekerjasama dengan IKM," paparnya. Potensi Asian games 2018 terlihat dari keterlibatan sebanyak 10.000 atlet dan official, 5.000 media, 2.500 OCA Family, 5.500 delegasi teknik, 20.000 volunteers, dan sekitar 200.000 suporter.

“Selain itu juga ada lebih dari tiga juta penonton lokal yang akan menyaksikan 42 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Asian Games 2018,” ungkap Gati.

Dirjen IKM menegaskan, pihaknya terus aktif memacu daya saing dan kreativitas IKM nasional. Apalagi sektor ini dinilai mampu memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. “IKM sebagai sektor mayoritas dari populasi industri di dalam negeri,” ujarnya.

Partisipasi Brodo

Gati juga mengungkapkan, salah satu IKM alas kaki binaan Kemenperin yang mengusung merek Brodo berhasil menjadi Official Souvenir Asian Games 2018. “Brodo merupakan salah satu merek alas kaki yang diproduksi oleh IKM lokal di Bandung. Mereka juga bermitra dengan 11 unit IKM lainnya di Bandung,” tuturnya.

Brodo merupakan produk alas kaki yang telah dirintis sejak tahun 2010 melalui proses pengujian di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal IKM Kemenperin. “Jadi, kualitas Brodo ini sudah terjamin,” imbuh Gati.

Dirjen IKM menambahkan, BPIPI dan Brodo pada tahun ini menjalin kerja sama dalam acara pelatihan pembuatan desain sepatu. “Brodo bertanggung jawab atas desain dan asistensi produk. Sementara itu, BPIPI bertanggung jawab atas pengembangan produk dan prototipe,” jelasnya.

Selanjutnya, Brodo tengah berupaya mengembangkan bisnisnya agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan ekspor. Mereka akan disokong permodalannya oleh tiga investor besar, dua di antaranya merupakan perusahaan asal Amerika Serikat dan Jepang.

Dalam ajang Asiang Games 2018, CEO Brodo Footwear, Yukka Harlanda menyampaikan, pihaknya akan memproduksi sebanyak 1.000 pasang sepatu Brodo dengan sembilan desain yang disesuaikan tema Asian Games tahun ini. “Setiap desainnya akan diproduksi lebih dari 100 pasang,” tuturnya.

Kemudian, sepatu yang bakal diproduksi tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu sneakersdan slip-on. Di setiap sepatu disisipkan desain logo, maskot, dan warna yang bercirikan Asian Games 2018.  Menurut Yukka, Brodo akan menggunakan kesempatan ini sebagai ajang untuk memperkenalkan brand-nya ke tingkat dunia.

“Kita bisa dapat awareness dari dunia internasional. Kita harapkan juga jadi batu pijakan untuk go international. Dari sisi komersial saja, kita rasa besar banget. Jadi, momen pas buat kita," ujarnya. (Redaksi)

Read More

Pimpin OTNAS, Menperin Ingin RI Wujudkan Perdamaian Dunia

Nasional - Indonesia ingin menjadi lebih aktif dalam upaya penegakan Konvensi Senjata Kimia (KSK) guna mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini ditandai dengan didirikannya Otoritas Nasional Senjata Kimia (OTNAS) yang dikukuhkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang OTNAS.

“OTNAS merupakan sebuah lembaga yang mengemban amanat pelaksanaan KSK di Indonesia, yang juga melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Sarasehan OTNAS di Jakarta, Senin (23/7).

Dalam susunan kelembagaannya, OTNAS diketuai oleh Menteri Perindustrian dengan beranggotakan perwakilan dari 11 instansi pemerintah, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian RI, TNI, LIPI, dan BPOM.

“Salah satu tugas utama OTNAS adalah melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia tertentu yang termaktub dalam KSK yang terdiri dari bahan kimia daftar 1, bahan kimia daftar 2, bahan kimia daftar 3, dan bahan kimia organik diskret nondaftar,” papar Airlangga.

Menperin menjelaskan, bahan kimia daftar tersebut merupakan bahan kimia yang bersifat dual use. Artinya, selain bermanfaat dalam menopang kebutuhan dan kegiatan manusia sehari-hari, bahan kimia juga bisa di salah gunakan dan membahayakan bagi keselamatan manusia dan lingkungan.

“Oleh karena itu, Kehadiran OTNAS diharapkan dapat menekan penyalahgunaan dan bencana akibat bahan kimia,” tegasnya. 

Ini punmenjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia dalam aksi terorisme.

Di sisi lain, dalam memasuki era revolusi industri 4.0 yang menuntut otomatisasi dan digitalisasi di dalam setiap aktivitas industri, juga sejalan dengan semangat KSK dan OTNAS dalam menerapkan manajemen bahan kimia baik di lingkungan industri maupun di kalangan masyarakat.

“Prinsip industri 4.0 yang padat teknologi tinggi ini diciptakan untuk membuat proses produksi menjadi lebih efisien, ramah lingkungan dan memperkecil tingkat kesalahan manusia (human error). Semangat iniyang sama,” ungkapnya.

Airlangga menambahkan, OTNAS memiliki fungsi strategis sebagai koordinator dan penghubung antarapemerintah Indonesia dengan organisasi internasional atau NegaraPihak.Selain itu, menyelenggarakan fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

“OTNAS menjadi perwakilan dari Indonesia sebagai salah satu Negara Pihak dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai Negara Pihak,” jelasnya. Sejak tanggal 12 Desember 1998, Indonesia resmi menjadi Negara Pihak dan hingga saat ini terdapat 193 negara yang telah meratifikasi KSK.

KSK atau juga disebut Chemical Weapons Convention (CWC) merupakan perjanjian global terkait pemusnahan senjata pemusnah massal khususnya senjata kimia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1992. Sebagai salah satu wujud keaktifan Indonesia dalam ketertiban dan keamanan dunia, pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, Indonesia ikut menandatangani KSK bersama-sama dengan 129 negara.

Bangun laboratorium

Pada kesempatan yang sama, Menperin mengatakan, pihaknya tengah mengusulkan agar di Indonesia dapat dibangun laboratorium rujukan kimia yang memiliki standar internasional. Pasalnya, keberadaan laboratorium tersebut di wilayah Asia Tenggara baru ada satu, yaitu di Singapura.

“Laboratorium rujukan tersebut secara khusus dikembangkan untuk analisa prekursor dan hasil degradasi senjata kimia untuk mendukung implementasi KSK di tingkat nasional,” jelasnya. Menurut Airlangga, laboratorium itu juga bisa menjadi hub serta rujukan bagi pengembangan industri kimia di negara Asean.

“Indonesia sebagai negara yang memiliki sejumlah industri kimia yang unggul di Asean, tentunya kita mempunyai kesempatan untuk membangun laboratorium yang sama seperti di Singapura. Ini yang akan didorong dari Kemenperin agar ada satu laboratorium rujukuan kimia di Indonesia karena juga akan dimanfaatkan untuk pengembangan industri kimia nasional,” paparnya.

Airlangga meyakini, laboratorium rujukan kimia tersebut mampu memfasilitasi pengembangan industri kimia nasional agar lebih berdaya saing global terutama dalam memasuki era revolusi industri generasi keempat. Apalagi, industri kimia merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang ditetapkan sebagai pionir dalam implementasi industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Kalau kita punya satu laboratorium yang levelnya standar internasional, maka pengembangan industri kimia kita akan semakin terpacu dengan adanya fasilitas yang canggih tersebut,” ujarnya. 

Pembangunan laboratorium ini juga menjadi bagian dari langkah strategis yang perlu dijalankan dalam implementasi industri 4.0 di Tanah Air tentang upaya pengembangan pusat inovasi.

“Di sektor industri makanan dan minuman sedang dikembangkan. Selain itu, di industri kimia juga butuh,” imbuhnya. 

Bahkan, kata Menperin, laboratorium itu bisa dimanfaaatkan dalam mendukung program penggunaan bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20% (Biodiesel 20/B20) yang tengah digencarkan oleh pemerintah.

“Karena semua bahan baku kimia seharusnya bisa diteliti. Kita sebagai negara yang mempunyai jumlah industri kimia yang berkembang, harusnya punya satu laboratorium kimia yang canggih. Apalagi, nanti kita juga akan mengembangkan industri berbasis bio,” paparnya.

Untuk saat ini, lanjut Menperin, pihaknya akan mulai mematangkan kajian pembangunan laboratorium rujukan kimia tersebut. Selanjutnya, Indonesia perlu meminta persetujuan dari negara di ASEAN serta Organisasi Anti Senjata Kimia atauThe Organisation for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

“Kebetulan, Dubes RI di Belanda menjadi perwakilan kita di OPCW. Di Belanda saja, laboratoriumnyabaru mau dibangun. Sehingga di regional Asean, perlu juga dibangun,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Indonesiapun membutuhkan bantuan program pembangunan kapasitas dari OPCW berupa pelatihan maupunbantuan pendampingan tenaga ahli untuk pengembangan kemampuan para peneliti di dalam negeri.

Peran industri kimia

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjonomenyampaikan, melalui sarasehan OTNAS ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi lebih intensif di antara anggota OTNAS, khususnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam upaya meningkatkan pemantauan dan pengawasan bahan kimia.

“Sarasehan ini dihadiri lebih dari 100 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh anggota OTNAS, lembaga riset dan pengujian, lembaga atau instansi terkait lainnya, akademisi, asosiasi dan pelaku industri kimia,” tuturnya.

Selain itu, adanya sarasehan ini, diharapkan pula dapat lebih mengenalkan OTNAS kepada instansi pemerintah, asosiasi industri kimia, dan pelaku industri. Dengan begitu, kesadaran industri kimia di dalam negeri untuk memenuhi kewajibannya dalam penerapan KSK lebih meningkat.

“Caranya, yakni dengan mendukung pelaksanaan inspeksi di fasilitas produksi bahan kimia, mengingat pemantauan dan pengawasan industri kimia merupakan salah satu aspek dalam penerapan KSK,” ungkapnya.

Di Indonesia, bahan kimia daftar digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong pada berbagai sektor, antara lain industri pupuk, industri toiletries, industri antioksidan, industri pengeboran minyak bumi, dan lain-lain.

Sedangkan, bahan kimia organik diskret nondaftar merupakan bahan kimia yang tidak termasuk dalam Bahan Kimia Daftar 1, 2, dan 3, tetapi merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali dalam bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat serta dapat pula mengandung unsur fosfor, sulfur, atau fluor.

Nantinya, setiap fasilitas yang menghasilkan bahan kimia daftar dan bahan kimia organik diskret nondaftar melebihi nilai ambang batas verifikasi harus tunduk terhadap inspeksi yang dilakukan oleh tim inspeksi dari The Organisation for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) atau organisasi yang melaksanakan ketentuan Konvensi Senjata Kimia di tingkat internasional. Pada saat melakukan inspeksi, tim inspeksi OPCW didampingi oleh tim inspeksi nasional.

“Tujuan umum inspeksi adalah untuk memverifikasi kegiatan yang dilakukan oleh fasilitas tersebut sesuai dengan keperluan yang tidak dilarang oleh konvensi atau dengan kata lain bahwa bahan kimia tidak dialihkan untuk senjata kimia,” papar Sigit.

Duta Besar RI untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja selaku perwakilan OPCW menyebutkan,empat pilar yang termaktub di dalam KSK adalah memusnahkan seluruh senjata kimia dan fasilitas yang menghasilkan senjata kimia, serta memantau produksi dan perdagangan bahan kimia agar terhindar dari kegiatan penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata.

Selanjutnya, memberikan bantuan dan perlindungan bagi Negara Pihak dari ancaman atau serangan bahan kimia, serta mendorong kerja sama internasional untuk memperkuat implementasi KSK dan mempromosikan penggunaan bahan kimia untuk tujuan damai.

“Salah satu prestasi OPCW dan seluruh negara anggotanya adalahOPCW Nobel Peace Prize yang merupakan bukti pengakuan internasional atas kontribusi OPCW dalam perlucutan senjata kimia terhadap perdamaian,” tuturnya.

(Redaksi)

Read More

Penggunaan B20 Diperluas untuk Hemat Devisa dan Optimasi Bahan Baku Lokal

Nasional - Pemerintah serius untuk menerapkan program penggunaan bauran minyak sawit dalam solar sebesar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Sebab, selain mampu menghemat devisa, pemanfaatan bahan baku lokal tersebut juga bisa mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).

“Artinya bahwa CPO (crude palm oil) ini bisa digunakan untuk energi tanpa memberikan tekanan kepadasektor pangan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/7).

Menperin menyampaikan, sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau public service obligation (PSO) seperti kereta api. Namun nantinya, B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi.

“Untuk itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang hanya mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan PSO,” jelasnya. Dalam pengkajiannya, pihak swasta tentu akan dilibatkan.

Menurut Menteri Airlangga, pasokan biodiesel nonsubsidi jumlahnya lebih besar daripada yang bersubsidi. Jumlah biodiesel nonsubsidi saat ini diproyeksi mencapai 16 juta ton. 

“Berarti, ada penambahan demand biofuel hingga 3,2 juta ton per tahun. Namun, tahapan teknisnya akan dibahas berapa lama ini bisa dicapai,” paparnya.

Airlangga menambahkan, Indonesia masih mencukupi bahan baku untuk produksi biodiesel, yakni CPO (minyak sawit mentah). “Kapasitas CPO nasional mencapai 38 juta ton pada tahun 2017. Sebanyak 7,21 juta ton di antaranya untuk keperluan ekspor dan kebutuhan pangan nasional sebesar 8,86 juta ton,” ungkapnya.

Adapun rencana pengembangan jangka menengah setelah program B20 ini mandatori dilaksanakan non dan PSO adalah mendorong industri biofuel 100%.

Menperin menyatakan, sudah ada teknologi untuk biofuel 100%, dan teknologi yang sama dengan fuel oil. Sehingga tidak mengganggu kondisi teknis dari kendaraan bermotor ataupun pembangkit dan yang lainnya. Dengan demikian, pemerintah mendorong bahwa akan terjadi substitusi impor dengan biofuel atau biodiesel yang 100% itu sering disebut sebagai green diesel.

“Jadi, kita beralih dari bio 20% ke depannya jangka menengah, waktunya nanti pemerintah tentukan, menuju ke green diesel, 100% diesel. Dengan demikian kita menjadi mempunyai daya tahan atau kemandirian,” terang Menperin seraya menambahkan, ini sepenuhnya dikerjakan di dalam negeri dengan mengoptimalkan bahan baku lokal.

Menperin meyakini, upaya tersebut akan mempunyai efek positif yang berantai terhadap 17 juta petani dan 17 juta pekebun. “Jadi, inilah keberpihakan pemerintah agar kita terus mengembangkan ekonomi berbasis kemampuan sendiri,” tegas Menperin.

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk terus mengoptimalkan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Untuk itu, Presiden meminta campuran biodiesel dalam BBM ditingkatkan, sehingga bisa menghemat devisa untuk impor minyak mentah atau BBM.

"Saya mendapatkan informasi bahwa setiap hari kalau ini bisa kita lakukan kita akan hemat kurang lebih 21 juta dolar AS per hari. Kalau betul-betul ini bisa kita laksanakan," ujarnya. 

Di hadapan para menteri peserta rapat, Jokowi menegaskan akan terus mengawasi penerapan penggunaan biodiesel tersebut, dengan menginstruksikan kementerian, lembaga, dan BUMN terkait agar menyiapkan secara detail pelaksanaannya. 

(Redaksi)

Read More

Kemenperin Jaga Surplus Industri Manufaktur Berbasis Sumber Daya Alam

Nasional - pengolahan berbasis sumber daya alam masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dan mengalami surplus perdagangan. Capaian positif ini perlu dijaga di tengah kondisi tekanan terhadap nilai Rupiah dan isu perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang mulai terasa dampaknya pada neraca perdagangan internasional.

“Oleh karena itu, kinerja yang baik ini harus terus dijaga melalui pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengatasi segala hambatannya,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Jumat (13/7).

Berdasarkan catatan Kemenperin, pada Mei 2018, sektor manufaktur yang mengalami surplus adalah industri kayu, barang dari kayu dan gabus sebesar USD387,32 juta, industri kertas dan barang dari kertas USD310,71 juta, serta industri furnitur USD101,90 juta. Selain itu, sub sektor lainnnya, industri pakaian jadi juga menunjukkan surplus perdagangan senilai USD696,29 juta.

Ngakan menyebutkan, pemerintah telah memiliki langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya saing dan nilai ekspor bagi industri manufaktur nasional. Misalnya, pengoptimalan fasilitas fiskal dan menjamin ketersediaan bahan baku. Upaya ini sejalan dengan roadmap Making Indonesia 4.0 dalam mengimplementasikan revolusi industrikeempat di Tanah Air,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengakui, depresiasi nilai Rupiah membawa dampak terhadap sektor perindustrian. Ada industri yang diuntungkan dan ada pula yang dilemahkan dengan kondisi tersebut.

“Untuk industri yang berbasis bahan baku domestik, seperti CPO (Crude Palm Oil), itu diuntungkan," ujarnya. Sedangkan, industri yang komponen impornya masih tinggi maupun dunia usaha yang memiliki utang di luar negeri tentu mengalami tekanan lebih berat.

Menperin menegaskan, pihaknya konsisten untuk mendorong pertumbuhan populasi industri hilir pengolahan minyak sawit di dalam negeri. Hal ini karena produksi CPO nasional diperkirakan mencapai 42 juta ton pada tahun 2020.“Hilirisasi industri akan meningkatkan nilai tambah dan kemampuan dalam menghasilkan produk yang beragam dan inovatif,” tuturnya.

Salah satu sektor hilir minyak sawit yang tengah dipacu pengembangannya adalah subsektor industri oleokimia. “Pasar produk oleokimia, baik di domestik maupun ekspor, masih terbuka luas karena merupakan kebutuhan bahan baku bagi sejumlah industri,” ujarnya.

Di samping itu, industri oleokimia dinilai sebagai sektor yang strategis karena selain memiliki keunggulan komparatif melalui ketersediaan bahan baku yang melimpah, juga memberikan nilai tambah produksi yang cukup tinggi yakni di atas 40 persen dari nilai bahan bakunya.

Bahkan, Indonesia berpeluang menjadi pusat industri sawit global untuk keperluan pangan, non-pangan, dan bahan bakar terbarukan. Kemenperin mencatat, Indonesia berkontribusi sebesar 48 persen dari produksi CPO dunia dan menguasai 52 persen pasar ekspor minyak sawit.

Tekan impor

Di sisi lain, pemerintah berupaya untuk menekan impor. Salah satu langkahnya, Kemenperin terus mendorong masuknya investasi di sektor industri kimia hulu. “Contohnya, perusahaan asal Korea Selatan, Lotte Chemical akan melakukan peletakan batu pertama di Cilegon untuk pembangunan pabrik yang memproduksi nafta cracker pada akhir tahun 2018,” ungkap Ngakan.

Melalui investasi Lotte Chemical yang mencapai USD3,5 miliar, diharapkan dapat mendukung pengurangan impor produk petrokimia hingga 60 persen. Disamping itu, lanjut Ngakan, PT. Chandra Asri Petrochemical juga berencana membangun kembali pabrik pengolah nafta cracker kedua yang menelan investasi sebesar USD 4-5 miliar.

“Dengan tambahan investasi kedua perusahaan tersebut, Indonesia akan mampu menghasilkan bahan baku kimia berbasis nafta cracker sebanyak 3 juta ton per tahun atau yang terbesar keempat di ASEAN setelah Thailand, Singapura dan Malaysia,” paparnya.

Menurut Ngakan, pengembangan investasi sektor industri manufaktur perlu terus didorong melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berbagai kebijakan strategis. Misalnya, pemberian insentif fiskal bagi investasi baru maupun yang ekspansi, guna lebih memacu produktivitas dan daya saingnya.

Pada Februari 2018, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor IndustriTertentu Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan regulasi tersebut terdapat 27 sektor industri yang diberikan fasilitas BMDTP, termasuk empat sektor baru yaitu industripembuatan lead ingot, telepon seluler, kacamata, dan kacang almond.

“Hingga saat ini, jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan fasilitas BMDTP sebanyak 217 perusahaan dari 41 sektor industri,” ungkapnya. Selain BMDTP, pemerintah masih melakukan finalisasi untuk aturan insentif bagi pelaku industri yang akan berinvestasi di Indonesia. Fasilitas yang akan diberikan berupa tax allowance, tax holiday hingga super deductible tax.

Ngakan menilai, kondisi ekonomi di Indonesia sampai akhir tahun 2017 relatif cukup kuat. Capaian ini membuat Indonesia semakin diperhitungkan sebagai salah satu pemain kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 2,5 persen terhadap pertumbuhan dunia, di mana mengungguli sumbangsih beberapa negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada dan Jepang. “Hal tersebut tidak terlepas dari peran penting sektor industri manufaktur,” tegasnya.

Pada tahun 2017, industri menyumbang sebesar 74,10 persen dalam struktur ekspor Indonesia dengan nilai mencapai USD125,02 miliar, naik 13,14 persen dibanding 2016 sekitar USD109,76 miliar. “Seiring dengan peningkatan tersebut, neraca perdagangan produk industri juga terus mengalami peningkatan,” ucap Ngakan.

Pada tahun 2014, neraca perdagangan produk industri mengalami defisit sebesar USD4,81 miliar. Sedangkan, tahun 2017, neraca perdagangan produk industri mengalami perbaikan sehingga menjadi surplus di angka USD2,87 miliar.

“Bahkan, tenaga kerja industri juga meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor industri nasional,” imbuhnya. Pada tahun 2010, terdapat 13,82 juta tenaga kerja di sektor industri, dan naik menjadi 17,5 juta tenaga kerja di tahun 2017.

Read More

Kemenperin Promosikan Keunggulan Batik Sebagai Budaya Tanah Air

Ekonomi - Promosi keunggulan batik sebagai hasil kebudayaan Tanah Air terus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Salah satunya dengan mendukung para pelaku IKM untuk berpartisipasi dalam ajang pameran kelas dunia yang bertajuk “Indonesia Batik For The World” di UNESCO Headquarters, Paris, Perancis. Keikutsertaan ini juga diharapkan dapat memperluas pasar ekspor kain wastra Nusantara terutama ke negara-negara di Eropa.

“Melalui pameran ini, kami berupaya melestarikan batik sebagai warisan bangsa yang telah diakui oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009 sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity,” kata Dirjen IKM Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (28/5).

Dalam rangkaian acara di pameran tersebut, akan dilaksanakan lokakarya mengenai ragam kain batik dan sejarahnya, proses pembuatan kain batik, serta perkembangan industri batik di Indonesia. Selain itu rencananya juga diisi dengan peragaan busana dan pertunjukan seni daerah.

Gati menjelaskan, pameran yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6-12 Juni 2018 tersebut, bakal dihadiri sebayak 5000 pengunjung dari berbagai negara. “Jadi, kami akan memperlihatkan kepada dunia terhadap kualitas batik kita yang punya daya saing tinggi. Saat ini, Indonesia menjadi market leader yang menguasai pasar batik dunia,” ungkapnya.

Kemenperin mencatat, nilai ekspor batik dan produk batik nasional mencapai USD58,46 juta pada tahun 2017 dengan tujuan pasar utama ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Bahkan, potensi perdagangan produk pakaian jadi di dunia yang mencapai USD442 miliar, menjadi peluang besar bagi industri batik dalam negeri untuk semakin meningkatkan pangsa pasarnya mengingat batik sebagai salah satu bahan baku produk pakaian jadi.

“Dalam pameran ini, Ditjen IKM memberikan fasilitasi booth kepada para IKM Batik Tulis kelas premium yang sesuai dengan selera pasar Eropa. Kami akan boyong pengrajin kain batik yang antara lain berasal dari Semarang, Kudus, Cirebon, dan wilayah Jawa Timur,” papar Gati.

Selama ini, menurutnya, industri batik telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, di antaranya melalui penyediaan ribuan lapangan kerja dan menyumbang devisa negara dari ekspor. Industri batik nasional yang didominasi oleh para pelaku IKM, tersebar di 101 sentra seluruh Indonesia dengan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15 ribu orang.

Sebagai pembina IKM, Ditjen IKM Kemenperin fokus mengembangkan industri batik nasional agar lebih produktif dan kompetitif. Program kegiatan yang telah dijalankan, meliputi peningkatan kompetensi pengrajin, pengembangaan kualitas produk, standardisasi, fasilitasi mesin dan peralatan, serta promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan,pihaknya terus mendorong para pengrajin dan peneliti industri batik nasional agar terus berinovasi mendapatkan berbagai varian warna alam. Upaya ini untuk mengeksplorasi potensi batik Indonesia sehingga memperkaya ragam kain wastra Nusantara dengan warna alam.

“Di samping itu, kami memilikiprogram e-Smart IKM yang bertujuanmendorong pelaku usaha untuk masuk dalam pemasaran online,” ungkapnya. Hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk menuju implementasi revolusi industri 4.0 sekaligus memperluas pasar ekspor. (Redaksi)

Read More

Kemenperin: RI-Uni Eropa Perluas Pasar Ekspor

Ekonomi - Indonesia terus berupaya memperluas pasar ekspor bagi produk-produk industri ke kawasan Uni Eropa. Beberapa produk manufaktur nasional yang tengah ditingkatkan nilai ekspornya ke negara-negara di Benua Biru tersebut, antara lain makanan dan minuman, tekstil, pakaian, dan alas kaki, serta minyak kelapa sawit dan turunannya.

“Perekonomian Indonesia dan Uni Eropa selama ini bersinergi. Selain itu persaingan komoditas di antara kedua pihak berbeda sehingga bisa saling melengkapi,” kata Menteri 

Perindustrian Airlangga Hartarto seusai menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (25/5).

Kemenperin mencatat, nilai total perdagangan Indonesia-Uni Eropa pada tahun 2017 mencapai USD25,2 miliar, dengan ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar USD14,5 miliar dan impor sekitar USD10,7 miliar sehingga surplus di angka USD3,8 miliar. 

Sementara itu, nilai investasi Uni Eropa di Indonesia tahun 2016 sebanyak USD2,6 miliar dengan jumlah 2.813 proyek.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral, Menperin juga mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-European Union ComprehensiveEconomic Partnership Agreement (IEU-CEPA). 

“Perundingan ke-4 IEU-CEPA telah dilaksanakan pada Februari 2018 di Surakarta, Jawa Tengah. Perundingan ke-5 akan dilaksanakan pada Juli 2018 diBrussels, Belgia,” ungkapnya.

Adapun 15 isu perundingan yang di bahas, yaitu Trade in Goods, Rules of Origin, Customs and Trade Facilitation, Technical Barriers to Trade, Sanitary and Phytosanitary,Trade Remedies, Trade in Services, Investment, Competition, Small and Medium Enterprises, Government Procurement, Economic Cooperation and Capacity Building (ECCB), Intellectual Property Rights, Trade and Sustainable Development, dan Dispute Settlement.

Di samping itu, Menteri Airlangga aktif memacu peningkatan kerja sama antara pelaku industri nasional dengan pelaku industri di negera-negara Uni Eropa. 

Kemitraan ini diharapkan dapat menarik investasi dan transfer teknologi. “Beberapa perusahaan Eropa yang sudah ada di Indonesia, kami pun ajak untuk terus ekspansi,” terangnya.

Perluasan kerja sama tersebut, misalnya di sektor industri alat transportasi udara, antara PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan Airbus. Airlangga menuturkan, PT DI telah cukup lama memasok beberapa komponen pesawat untuk mendukung produksi Airbus seperti pesawat militer Airbus EADS CASA C-295 dan helikopter Airbus (Eurocopter). “Kami harap nanti pasar Eurocopter bisa diperluas lagi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Vincent,selama ini PT DI sudah terlibat dalam rantai pasok proses produksi pesawat terbang dan helikopter Airbus. “Beberapa spare part Airbus dibuat di Bandung (PT DI) dan kemudian dikirim ke seluruh penjuru dunia melalui produk pesawat Airbus. Ini contoh kerja sama yang baik dan perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Vincent juga menyampaikan, delegasi Uni Eropa dengan terdiri dari sebanyak 50 perusahaan akan berkunjung ke Indonesia pada Oktober mendatang untuk menawarkan konsep kerja sama yang disebut circular economy, selain upaya menjajaki peningkatan kerja sama di sektor industri. 

“Circular economy ini merupakan konsep baru yang tengah digalakkan di Eropa dengan tujuan mengurangi sampah dan meningkatkan daur ulang sampah,” jelasnya. (Redaksi)

Read More

Ciptakan Pemerataan Pembangunan dan Kesejateraan, Kemenperin Dorong Peningkatan Nilai Investasi

Nasional - Kementerian Perindustrian terus aktif mendorong peningkatan nilai investasi dan ekspor terutama di sektor manufaktur. Upaya ini diyakini mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta membawa efek positif yang luas guna menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Selama ini, industri menjadipenggerak utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus berperan sebagai tulang punggung bagi ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya lokal,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (26/5).

Menperin menyampaikan, pihaknya gencar menarik para investor industri dalam dan luar negeri agar menambah penanaman modalnya di Indonesia, baik itu bentuk investasi baru maupun perluasan usaha atau ekspansi. “Investasi ini kami harapkan dapat memperkuat struktur industri di Tanah Air dan bisa menjadi substitusi bahan baku impor,” jelasnya.

Melalui penanaman modal tersebut, manufaktur juga membawa multiplier effect pada perekonomian nasional seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, dan penerimaan negara dari ekspor. “Maka itu, kami fokus pada program hilirisasi industri,” imbuhnya,

Kemenperin mencatat, investasi sektor industri manufaktur sepanjang kuartal I tahun 2018 mencapai Rp62,7 triliun. Realisasi ini terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp21,4 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar USD3,1 miliar. Sektor industri logam, mesin, dan elektronik menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp22,7 triliun.

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan investasi di sektor industri pada periode tahun 2011-2017, untuk PMA tumbuh hingga 19,2 persen, sementara PMDN tumbuh sebesar 17,1 persen. “Rata-rata kontribusi investasi (PMA dan PMDN) di sektor industri selama enam tahun belakangan tersebut, mencapai 45,8 persen dari total nilai investasi di Indonesia,” ungkap Airlangga.

Menurut Menperin, upaya menarik minat investasi asing menjadi salah satu dari 10 langkah prioritas nasional dalam memasuki era revolusi industri keempat sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Hal ini dapatmendorong transfer teknologi kepada perusahaan lokal.

“Untuk mening­katkan investasi, Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global, memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik, dan berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional,” paparnya.

Guna menggenjot investasi di sektor industri, beberapa strategi yang telah dilakukan adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk impor barang modal atau bahan baku.

Kemenperin pun telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai terobosan fasilitas insentif baru bagi kegiatan investasi dalam bentuk super deductible tax untuk industri yang melakukan kegiatan litbang dan vokasi serta pengurangan PPh bagi industri padat karya yang mampu menyerap lebih dari 1000 orang.

“Dan, yang juga terpenting dalam upaya meningkatkan investasi adalah pemerintah fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberi kemudahan terhadap perizinan usaha,” tutur Airlangga. Hal ini sejalan amanat Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Lebih lanjut, Menperin mengatakan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan kapasitas produksi serta akses kemudahan dalam upaya memperluas pasar produk industri, baik di pasar domestik maupun ekspor. “Jika pasarnya optimal, produksinya juga bisa lebih maksimal,” tegasnya. Oleh karena itu, Kemenperin semakin gencar meningkatkan kinerja industri berorientasi ekspor.

Pada kuartal I/2018, industri manufaktur mencatatkan nilai ekspor sebesar USD32 miliar atau naik 4,5 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu di angka USD30,6 miliar. Adapun tiga sektor manufaktur dengan nilai ekspor terbesar pada kuartal I/2018, yaitu industri makanan yang mencapai USD7,42 miliar, industri logam dasar USD3,68 miliar, serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia USD3,25 miliar.

“Saat ini, negara tujuan ekspor utama kita antara lain adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan Singapura,” ungkap Airlangga. Beberapa waktu lalu, sejumlah produk industri manufaktur Indonesia diekspor secara langsung (direct call) ke Amerika Serikat dengan menggunakan kapal kontainer berukuran besar, yang nilai ekspornya mencapai USD11,98 Juta. (Redaksi)

Read More

Implementasi Industri 4.0 Sebagai Strategi Wujudkan Ekonomi Pancasila

Ekonomi - Implementasi industri 4.0 dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan Ekonomi Pancasila berbasis digital. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam upaya meningkatkan kinerja industri nasional melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovasi guna dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

“Dalam Making Indonesia 4.0, kita sudah punya 10 langkah prioritas yang perlu dijalankan untuk mendongkrak perekonomian nasional di era ekonomi digital sesuai prinsip dasar Ekonomi Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Kamis (24/5).

Ngakan menjelaskan, kebijakan pemerataan ekonomi yang telah dijalankan Kementerian Perindustrian,misalnya memfasilitasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa. 

“Contohnya, kawasan industriMorowali yang mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut hingga 60 persen atau 12 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Kemudian, langkah prioritas nasional yang tengah diakselerasi adalahmemberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir 70 persen, pelaku usaha Indonesia berada di sektor UMKM. “Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM dengan membangunplatform e-commerce. Maka itu, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital,” tutur Ngakan.

Kemenperin telah mengajak para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional supaya ikut serta dalam program e-Smart IKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan perluasan pasar bagi produk IKM lokal hingga mampu menembus pasar ekspor melalui pemanfaatan platform digital.

Ngakan menyebutkan, beberapa peluang pengembangan ekonomi digital di Indonesia, di antaranya adalah koneksi internet telah menjangkau 51,8 persen dari populasi penduduk. Hal ini dapat mendorong pengembangan usaha rintisan (startup) di dalam negeri.

“Selain itu, peningkatan permintaan produk digital, seperti telepon seluler (ponsel),” ujarnya. Pengguna aktifponsel di Indonesia tumbuh signifikan, dari 55 juta orang pada tahun 2015 dan diproyeksi menjadi lebih dari 100 juta orang tahun 2018.

Ngakan menyampaikan, potensi Indonesia memasuki era revolusi industri keempat atau ekonomi digital, karena juga akan menikmati bonus demografi selama periode tahun 2020-2030. Momentum tersebut ketika jumlah penduduk didominasi oleh yang berusia produktif (15-64 tahun)mencapai 70 persen.

“Bahkan, pada tahun 2030, diprediksi sebanyak 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih di atas USD3.600 sebagai konsumen e-commerce,” imbuhnya. Ngakan pun meyakini, digitalisasi memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Namun demikian, sejumlah langkah prioritas nasional Making Indonesia 4.0 tersebut, perlu didukung melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

“Kami optimistis, apabila semua program dan kebijakan dijalankan secara terintegrasi, target Indonesia menjadi 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030 bisa tercapai,” tegas Ngakan.

Audit Teknologi Industri

Pada kesempatan berbeda, Ngakan mengatakan, Kemenperin terus menyiapkan segala sesuatu dalam upaya mengimplementasikan revolusi industri generasi keempat di Tanah Air sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 Salah satunya adalah dengan menyusun regulasi mengenai Audit Teknologi Industri (ATI).

Lebih lanjut lagi Ngakan menjelaskan, bahwa ATI merupakan metode untuk melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan aset teknologi (tangible and intangible asset) dalam rangka pelaksanaan manajemen teknologi.

“Teknologi diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing industri,” tuturnya.

Dalam memasuki era industri 4.0, ATI memegang peranan penting karena sebagai salah satu tools atau alat analisa dan evaluasi terhadap penerapan teknologi yang dimanfaatkan oleh industri di Indonesia. “Jadi, nantinya didapatkan gambaran yang utuh mengenai penggunaan teknologi tertentu oleh industri serta tahapan yang harus disiapkan industri dalam penerapan teknologi industri 4.0,” jelas Ngakan.

Di samping itu, hasil ATI dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyiapkan regulasi atau insentif yang tepat dalam penerapan industri 4.0. “Bahkan, data yang diperoleh dari hasil ATI ini juga bisa menjadi masukan dalam menyusun dan melaksanakan research, development and design (RD&D) untuk mendukung program Making Indonesia 4.0,” imbuhnya.

Ngakan berharap, sinergi antara pengembangan RD&D industri 4.0 serta penerapan regulasi dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi industri nasional, dapat memacu target utama di dalam Making Indonesia 4.0 yaitu menjadikan Indonesia masuk peringkat 10 besar ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030 dan menjadi negara industri tangguh tahun 2035.

“Adapun dasar penerapan ATI di sektor industri merupakan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal 41, bahwa Pemerintah dapat melakukan audit teknologi industri terkait pengendalian pemanfaatan teknologi industri,” paparnya.

Pengendalian ini dilakukan dalam rangka pelarangan dan pembatasan atas teknologi-teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri seperti boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.

“Dengan dilakukannya pengendalian ini, diharapkan teknologi yang digunakan oleh industri dapat meningkatkan mutu, efisiensi dan daya saing industri nasional, serta meminimalkan resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan atas pemanfaatan teknologi yang kurang tepat oleh industri,”pungkasnya. (Redaksi)

Read More

Kemenperin Ajak Pelaku Industri Kecil Ikut Program E-Smart IKM

Ekonomi - Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing industri kerajinan nasional agar semakin kompetitif di kancah global. Pasalnya, produk unggulan kriya dari Indonesia cukup banyak diminati oleh konsumen mancanengara jika dilihat dari data nilai ekspor yang dihasilkan tahun 2017 sebesar USD776 juta, lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya di angka USD747 juta.

“Agar kinerja industri kerajinan lebih baik, kami tetapkan sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan pengembangannya. Terlebih lagi industri kerajinan merupakan sektor padat karya berorientasi ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Pameran Industri Kreatif 2018 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut Menperin, para pelaku industri kerajinan nasional perlu memperhatikan beberapa hal penting agar produknya dapat memiliki nilai jual yang tinggi, di antaranya adalah mengikuti selera pasar saat ini, menerapkan standardisasi, serta penguatan di aspek kemasan dan merek. “Sedangkan, dalam upaya memasuki era revolusi industri 4.0, harus memanfaatkan platform digital,” ungkapnya.

Kemenperin telah mengajak para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional supaya ikut serta dalam program e-Smart IKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan perluasan pasar bagi produk IKM lokal hingga mampu menembus pintu ekspor. “Kami telah melaksanakan workshop e-Smart IKM di beberapa daerah dengan menggandeng marketplace dalam negeri,” jelas Airlangga.

Menperin menilai, kekuatan industri kerajinan nasional terletak pada sumber bahan baku lokal yang melimpah dengan didukung oleh keragaman corak dan desain, terutama yang berciri khas Nusantara. “Selain itu, para pengrajin kita tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan memiliki keterampilan yang andal di bidang masing-masing,” imbuhnya.

Kemenperin pun telah menjalankan berbagai program dalam upayapeningkatan kompetensi para pengrajin nasional. Misalnya,mendorong mereka agar menggunakanteknologi terkini sehingga mampu menciptakan kreativitas dan inovasi produk.

Kegiatan program itu seperti dilakukandi Bali Creative Industry Center (BCIC), sebagai salah satu pusat pengembangan riset teknologi, desain, seni, budaya dan inovasi yang dimiliki oleh Kemenperin untuk membangun ekosistem industri kreatif.

“Selain industri kerajinan, ada tiga sektor yang juga menjadi pembinaan kami dalam kelompok industri kreatif, antara lain industri fesyen, animasi dan video, serta permainan interaktif,” sebut Airlangga.

Pada pembukaan pameran tersebut, Menperin memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang turut berperan mendorong pengembangan IKM nasional. Misalnya, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dalam penyelenggaraan Pameran Industri Kreatif 2018.

“Dalam pameran ini, kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bantul yang membawapara pengrajin andalannya untuk menampilkan berbagai produk kreatif unggulannya. Dari total eksporproduk APKASI yang mencapai Rp2 triliun, Bantul memberikan kontribusi cukup besar hingga hampirRp1 triliun,” paparnya.

Pameranyang dilaksanakan selama empat hari, mulai tanggal 22-25 Mei 2018ini diikuti sebanyak 44 pelaku IKM binaan Pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta.Berbagai rangkaian kegiatan yang ditampilkan selain pameran produk kreatif,yaknimenggelar acara diskusi, peragaan busana, dan kesenian Campur Sari.

Bupati Bantul yang juga Ketua Bidang Ekonomi Kreatif APKASISuharsono menyampaikan, pihaknya berharap kepada Kemenperin supaya terus mendukung program pengembangan IKM Bantul agar semakin produktif dan berdaya saing. Ia meyakini, penguatan industri kreatif mampu menyangga perekonomian daerah dan nasional.

“Pada 2017, ekspor kriya Bantul mencapai USD77 juta. Selain fasilitasi pembiayaan serta pelatihan teknis dan manajemen, kami juga ingin diwadahi dalam penyelenggaraan pameran sebagai upaya lebih memperkenalkan produk-produk IKM unggulan kami,” ungkapnya. Melalui kegiatan promosi baik yang sifatnya online maupun offline, Suharosno meyakini, dapat meningkatkan nilai ekspor produk IKM Bantul. (Redaksi)

Read More