Gus Ipul Resmi di Usung PKB Jadi Calon Wali Kota Pasuruan

Portalindo.co.id

Surabaya – Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul  resmi mendapatkan rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai calon wali kota Pasuruan dalam Pilkada serentak 2020.

 

Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar mengantar langsung surat rekomendasi tersebut ke DPC PKB Kota Pasuruan, di kediaman Dewan Syuro PKB Kota Pasuruan KH Asyari, Lecari, Kota Pasuruan.

 

Setelah diterima Ketua DPC PKB Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan rekomendasi itu langsung diberikan kepada Gus Ipul. Penyerahan rekomendasi itu dihadiri sejumlah ulama, dan kiai di Kota Pasuruan.

 

"Proses ini sudah sangat panjang sekali. Dan saya kira figur Gus Ipul layak mendapatkan amanah dan rekomendasi ini," kata Halim, di Pasuruan, Jumat (28/8).

 

Halim mengatakan PKB adalah partai yang dilahirkan dari Nahdatul Ulama (NU). Oleh karena itu, kata Halim, dalam mengusung calon kepala daerah pihaknya mencari kalangan nahdliyin.

 

"Nah, begitu juga, dalam mengusung calon. Maka visi tadi harus yang diutamakan alias pegangan utama, termasuk dalam menentukan rekomendasi calon yang direkom untuk Pilwali Kota Pasuruan," ujarnya.

 

Halim menyebut Gus Ipul memiliki tanggung jawab ketika terpilih menjadi wali kota Pasuruan untuk memperjuangkan kepentingan jamiiyah NU dan masyarakat Kota Pasuruan.

 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) juga menyebut rekomendasi Gus Ipul sebagai amanat para ulama. Namun, ia menolak pencalonan Gus Ipul dianggap penurunan karir politik.

 

"Dalam perjuangan tidak ada istilah downgrade, atau apapun itu. Ini adalah amanat ulama yang harus diemban Gus Ipul," kata Halim.

 

Sementara itu, Gus Ipul menyampikan terima kasih banyak kepada Halim dan seluruh jajaran PKB yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

 

"Mudah-mudahan amanah ini bisa saya terjemahkan dalam bentuk kongkrit untuk kesejahteraan bersama memajukan Kota Pasuruan," kata Gus Ipul.

 

Gus Ipul sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur selama dua periode. Ia juga sempat maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018 lalu, namun kalah dari Khofifah Indar Parawansa.

 

Tak hanya itu, politikus PKB tersebut juga sempat menjabat menteri pembangunan daerah tertinggal pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 

Dalam Pilkada Kota Pasuruan ini, Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo juga kembali maju. Teno bakal berpasangan dengan Hasjim Asjari, yang merupakan adik kandung mantan Wali Kota Pasuruan periode 2000-2010 Aminurohkhman.

 

Pasangan Teno-Hasjim telah mendapatkan dukungan dari tiga partai yakni Hanura, PDIP, dan Nasdem.

 

Sutrisno portalindo

Read More

Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono : Tak Ada Larangan Kampanye Golput

Portalindo.co.id

Solo – Menanggapi sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tengah mempertimbangkan untuk abstain di Pilkada Solo 2020. Konsekuensinya, kader dan simpatisan PKS akan didorong untuk tidak menggunakan hak pilihnya di Pilkada kali ini.

 

Tak ada peraturan yang melarang gerakan kampanye untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput di Pilkada di sebutkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo,Pernyataan itu dikeluarkan Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono.

 

Budi berkata menyalurkan suara di Pilkada merupakan hak warga negara yang bisa digunakan atau sebaliknya. Ia menambahkan sampai saat ini tidak ada regulasi yang memberi sanksi bagi Golput.

 

"Ketentuannya tidak ada. Coba tunjukkan ke saya kalau memang ada," kata Budi Wahyono saat dihubungi melalui telepon, Kamis (27/8).

 

Budi tak menampik aturan soal kampanye golput dalam Pasal 515 UU Pemilu. Beleid pasal itu berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

 

Selain itu, Pasal 531 UU Pemilu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp 48 juta.

 

Budi menegaskan aturan tersebut hanya berlaku jika ajakan golput disertai dengan menjanjikan materi, atau menggunakan kekerasan.

 

"Itu pun konteksnya pada saat pemungutan suara," katanya.

 

Meski tak melarang golput, Budi mengingatkan salah satu fungsi partai sebagai media pendidikan politik. Dengan fungsi itu partai politik wajib memberi pemahaman ke masyarakat mengenai pentingnya pemilihan kepala daerah maupun presiden.

 

"Parpol wajib memberi pendidikan politik. Saya kira normanya lebih ke sana," katanya.

 

PKS Solo berpeluang besar untuk abstain di Pilkada Solo 2020. Opsi ini dinilai paling memungkinkan karena kursi PKS di DPRD Solo tidak cukup untuk mengusung pasangan calon wali kota. Di sisi lain, peluang PKS merapat ke Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa sangat tipis karena desakan kader akar rumput.

 

"Kita tidak mungkin mengkhianati pendukung kunci PKS ini. Makanya kita tidak mendukung Gibran. Kita lebih cenderung ke abstain. Artinya ya golput," katanya.

 

Selain PKS, sejumlah budayawan Solo yang digawangi oleh Halim HD dan Zen Zulkarnain mengaku tidak akan menggunakan hak pilihnya di Pilkada Solo 2020.

 

Para budayawan itu sempat berencana mengkampanyekan kotak kosong jika Gibran nantinya menjadi calon tunggal. Namun rencana itu batal setelah KPU Solo menetapkan kandidat dari jalur independen, Bagyo Wahyono-FX Suparjo sebagai pasangan calon kepala daerah Solo.

 

"Kalau tidak bisa kampanye kotak kosong ya kita akan golput," kata Halim.

 

Ia mengatakan akan menyuarakan kekecewaannya mengenai kualitas Pilkada Solo melalui media sosial. Hanya saja ia tidak akan terang-terangan mengajak masyarakat untuk Golput.

 

"Kan bisa dipidana. Ya nanti kita pakai cara kita sendiri lewat media sosial," katanya.

 

Handoko Portalindo

Read More

Saleh Partaonan Daulay Apresiasi Penghentian Program Kartu Prakerja

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

Portalindo.co.id, Jakarta – Menghentikan sementara program kartu prakerja oleh pemeritah Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay ini sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan evaluasi total program Kartu Prakerja tersebut.hal ini di katakana Saleh dalam siaran persnya, Jum’at (3/7/20).

 

 “Anggaran pelaksanaan program ini, kan, besar. Ada Rp20 triliun. Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," tulis Saleh. Untuk melanjutkan program ini, evaluasi jadi keniscayaan untuk terus dilakukan, agar kelak program unggulan Presiden Jokowi tersebut benar bisa mengantarkan para calon pekerja pada dunianya.

 

 Jika perlu, lanjut legislator dapil Sumut II itu, evaluasi tersebut melibatkan aparat penegak hukum. Ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Karena program unggulan, tentu harus sesuai harapan dan ekpektasi presiden, yaitu memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK.

 

 

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari : Pengembalian Hak Nasabah Jiwasraya Sangat Penting

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Jampidsus, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020)

Portalindo.co.id

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan agar Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) agar memberikan perhatian secara khusus dalam pengembalian hak-hak nasabah Jiwasraya yang telah dirugikan atas penyelewangan dana yang ada di perusahaan asuransi tersebut. Nasib nasabah asuransi Jiwasraya tidak bisa diabaikan dalam proses penegakan hukum.

 

Taufik saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Jampidsus, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020 mengatakan, Menurutnya pengembalian hak nasabah Jiwasraya menjadi sangat penting karena menyangkut dengan perbaikan sistem keuangan negara. "Ini penting untuk memikirkan pengembalian hak nasabah karena ini menyangkut juga kepercayaan terhadap sistem keuangan di negeri ini," tandasnya.

 

“Kalau misalnya nasabah tidak mendapatkan jaminan pengembalian hak maka sistem keuangan akan semakin buruk. Taufik menambahkan, Kejaksaan perlu mencari cara agar pengembalian hak nasabah bisa dilakukan.” jelas Taufik.,Politisi Fraksi Partai NasDem ini

 

 Dalam rangka mencari solusi untuk pengembalian hak nasabah tersebut, Taufik menyarankan agar Kejaksaan melakukan komuniksi dengan pihak terkait untuk mengurus hak-hak nasabah. Dia menaruh harapan besar pada Kejaksaan karena institusi ini memiliki kewenangan yang cukup dan mengetahui peta permasalahan kasus Jiwasraya.

 

 "Maka saya juga berharap pihak Kejaksaan bisa melakukan komunikasi dengan pihak terkait di pemerintah dalam hal mengurus hak-hak nasabah ini. Kejaksaan menjadi pihak yang paling penting karena, Kejaksaan yang paling mengetahui peta seluruh permasalahan kasus Jiwasraya. Pihak Kementerian BUMN dan lain pasti punya keterbatasan-keterbatasan," ungkap Taufik.

 

 Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan juga mengharapkan para nasabah Jiwasraya diselamatkan haknya, terlebih lagi yang di bawah Rp 10 miliar. Dia juga mempertanyakan target penuntasan proses hukum tersebut, hendaknya Jampidsus punya target yang terukur, sehingga ada kepastian hukum.

 

 "Nasabah-nasabah yang Rp 10 miliar ke bawah diprioritaskan didahulukan penyelesaiannya. Pastilah itu termasuk kategorinya UKM, jadi itu harus menjadi perhatian pihak Jampidsus. Jangan sampai kita melakukan penegakan hukum yang tidak berkeadilan," tandas Trimedya. (Red)

 

andiportalindo.

Read More

Terbaru,Berikut Tiga Nama Cawapres Prabowo Yang Tertinggi Menurut Survei Mendian

Foto Ketua Partai Garindra Prabowo Subianto. (Kwl/Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta – Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbarunya tentang bursa calon wakil presiden (cawapres) yang potensial mendampingi Prabowo Subianto. Merujuk hasil survei itu, figur yang muncul bukanlah Ustaz Abdul Somad ataupun Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf al-Jufri yang sebelumnya direkomendasikan oleh ijtimak ulama sebagai cawapres bagi Prabowo.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, tiga figur yang muncul dalam surveinya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anis Matta dan Zulkifli Hasan. Median dalam surveinya telah membuat simulasi tentang elektabilitas Prabowo dengan tiga nama itu.

“Perbedaan elektabilitas ketiga tokoh tersebut relatif tipis jika dipasangkan dengan Prabowo. Secara berurutan Prabowo-AHY meraih 33 persen, Prabowo-Anis Matta 32,9 persen, sedangkan Prabowo-Zulkifli Hasan 32,4 persen,” ujar Rico di Jakarta, Rabu (1/8).

Karena selisif elektabilitas yang tipis, kata Rico, maka baik AHY, Anis Matta ataupun Zulkifli punya peluang sama untuk menjadi pendamping Prabowo. Hanya saja, hal yang harus diperhatikan adalah aspek keterwakilan masyarakat, terutama Jawa dan luar Jawa.

Rico menambahkan, hal yang juga harus diperhatikan adalah latar belakang dan kompetensi cawapres yang akan mendampingi Prabowo yang punya background militer. Sebab, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan bukan hal mudah.

“Faktor kompetensi cawapres juga perlu diperhatikan oleh Prabowo. Mengingat tantangan pemerintahan ke depan tidak mudah. Sebenarnya Prabowo membutuhkan the man of crisis untuk mendampinginya,” pungkasnya.

Median menggelar survei itu pada 6-15 Juli 2018 dengan melibatkan 1.200 responden pemilik hak suara di 34 provinsi. Margin of error dalam survei dengan teknik multistage random sampling itu sebesar 2,9 persen. (Kwl/Kbr)

Read More

Musrifah.S.Sos.SH Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Partai PKB

Portalindo.co.id, Surabaya - Musrifah.S.Sos.SH Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Adapun Wilayah Musrifah.S.Sos.SH Yang Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Yaitu:
Kecamatan
- Asemrowo
- Dukuh Pakis
- Karangdilang
- Tandes
- Lakarsantri
- Sambikerep
- Benowo
- Pakal

Musrifah.S.Sos.SH Yang Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari Partai PKB memohon Do'a Restunya Pada Seluruh Masyarakat Disurabaya Terkhususnya Di Daerah Pilihanya (Dapil) 5 agar Kiranya Masyarakat Di Dapil 5 Memberikan Dukungan Penuh Kepada kami.(Red***)

Read More

Gatot Nurmantyo Hadiri Pembekalan Bakal Calong Legislatif Partai Berkarya

Gatot Nurmantyo dan Tommy Soeharto

Nasional – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menghadiri acara pembekalan bakal calon anggota legislatif Partai Berkarya, di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, beberapa hari lalu. Gatot tampak akrab dengan Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Sekretaris Jenderal DPP Berkarya, Priyo Budi Santoso mengatakan kedatangan Gatot untuk memberi bekal materi ceramah terhadap 575 bakal caleg DPR RI Partai Berkarya. Momen kedatangan Gatot ini terjadi pada Selasa, 24 Juli 2018.

"Beliau hadir memberi ceramah ke 575 bacaleg kami. Kebetulan Mas Tommy kenal dekat dengan Pak Gatot," kata Priyo kepada Media, Kamis, 26 Juli 2018.Priyo
menambahkan, Gatot tampak akrab bersama Tommy. Selain Tommy, Gatot juga berkomunikasi dengan putri Soeharto yaitu Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

"Pak Gatot sempat bincang-bincang khusus dengan Mas Tommy, sama Mbak Titiek juga. Banyak persoalan termasuk masalah bangsa," jelas Priyo.(Red**)

Read More

Ada 10 Parpol Tak Bisa Masuk Senayan Menurut Survei Lembaga Median Nasional

Ilustrasi Pileg 2019. (Media Portalindo.co.id)

Nasional,Jakarta - Lembaga Media Nasional (Median) melakukan survei elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2019. Hasilnya, sebanyak 10 parpol peserta pemilu tak bisa masuk ke DPR.Survei dilakukan terhadap 1.200 responden. Metode survei adalahmultistage random sampling dan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan rilis dari Median, Senin (23/7/2018), posisi teratas masih dipegang PDIP dengan perolehan 26%. Kemudian disusul Gerindra 16,5% dan Golkar 8,8%.Dari 16 partai nasional peserta pemilu, 10 di antaranya memiliki hasil di bawah parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen. Namun survei ini tak memasukkan Partai Garuda, sehingga hanya 15 parpol yang diketahui perolehannya.

"Partai Garuda ada ditanya (ke responden) tapi nggak keluar angkanya. Alias belum ada yang ngaku mau pilih," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat dimintai konfirmasi.
Dalam UU Pemilu, parpol baru bisa masuk ke Senayan bila perolehan suara nasionalnya minimal 4%. Artinya, bila di bawah 4%, mereka tak bisa masuk DPR RI.Selain itu, Partai Perindo berhasil naik di posisi ke-6. Partai besutan Hary Tanoe itu mengalahkan partai peserta Pemilu 2014. Partai lama yang dikalahkan Perindo adalah PAN, PKS, PPP, NasDem, Hanura, PKPI, dan PBB.

Berikut ini elektabilitas parpol peserta Pemilu 2019 berdasarkan survei Median terbaru:

PDIP: 26,0%
Gerindra: 16,5%
Golkar: 8,8%
PKB: 8,7%
Demokrat: 8,6%
Perindo: 3,5%
PAN: 3,4%
PKS: 3,0%
PPP: 2,8%
NasDem: 2,7%
Hanura: 0,7%
PSI: 0,3%
PKPI: 0,2%
PBB: 0,2%
Berkarya: 0,2%

Belum memilih: 14,4%

Redaksi

Read More

Terkait Tommy Soeharto Ikut Caleg Dan Mantan Napi,Tommy Soeharto:"Saya Ikuti Aturan Main".

Tommy Soeharto. (Portalindo.co.id/Um)

Jakarta,Portalindo.co.id –Nama Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) yang masuk sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Berkarya sempat menjadi sorotan. Karena Tommy merupakan mantan napi yang pernah mendekam di penjara lebih dari 5 tahun dalam kasus pembunuhan.

Ternyata dari hasil verifikasi, nama Tommy yang kini menjabat sebagai Ketau Umum Partai Berkarya lolos sebagai calon anggota legislatif, “Bukan narapidana korupsi,” ucap Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan, di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/7/2018). KPU mengeluarkan aturan yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Tapi sebagai mantan narapidana dengan hukuman lebih dari lima tahun, dia harus mengumumkan melalui media bahwa dirinya telah selesai menjalani massa tahanan. Persyaratan itu wajib dipenuhi oleh setiap narapidana termasuk Tommy. “Butuh declare, cuma umumkan kepada masyarakat dia sudah selesai menjalankan massa pidananya,” ucap Arief.

Meskipun sudah selesai verifikasi, Arief belum tahu apakah Tommy sebagai caleg sudah melampirkan dokumen tersebut atau belum. Jika belum, dia harus melampirkan sebelum 31 Juli 2018. “Saya tidak hafal satu-satu calon. Yang bersangkutan harus menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sebelum 31 Juli,” ucap Arief.

Tommy sempat menyatakan akan memenuhi persyaratan dari KPU. Dia pun akan menerima setiap keputusan KPU.  “Saya kira kita selalu mengikuti aturan main yang ada, aturan KPU jelas, kami tidak lakukan pelanggaran. Dan kita akan mengikuti aturan main,” ucap Tommy.(um)

Read More

Menyoal.Elegansi Dialektika Politik Amien Rais

Oleh: Alan Hakim 

Nama Amien Rais kembali menjadi perhatian publik karena pernyataannya tentang “partai Allah” dan “partai setan” yang kemudian memantik sejumlah kontroversi di kalangan masyarakat. Pernyataan ini diungkapkannya dalam tausiah setelah sholat subuh di Masjid Baiturrahim, Jakarta.

Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan tausiah Amien Rais tersebut: “Orang-orang yang anti-Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya... Tapi di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan”.

Lebih lanjut Amien menjelaskan; "Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dan kekuatan dengan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu hizbullah. Untuk melawan siapa? untuk melawan hizbusy syaithan,".

Ada banyak reaksi yang kemudian muncul menanggapi pernyataan Amien Rais tersebut. Beberapa elit politik turut memberikan komentar dan menyayangkan pernyataan Amien Rais karena dapat memberikan ruang untuk terjadinya perpecahan dalam masyarakat.

Tidak berhenti di situ, beberapa elemen masyarakat bahkan melaporkan Amien ke Mapolda Metro Jaya dengan pasal Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 156 A KUHP.

Terhadap persoalan pelaporan ini, biarlah mekanisme hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam tulisan ini, saya lebih tertarik untuk membahas komunikasi politik Amien Rais yang dalam pandangan saya tidak mencerminkan elegansi seorang tokoh nasional yang dikenal sebagai bapak reformasi.

Benar adanya, jika dikatakan bahwa munculnya pernyataan itu dalam rangka memberikan dakwah keagamaan terhadap umat. Akan tetapi, tentu sulit sekali untuk mengatakan bahwa pernyataan Amien Rais tersebut tidak ada kaitannya dengankonfigurasi politik nasional menjelang pemilu 2019. 

Terlebih Amien menyebutkan nama beberapa parpol yang dalam pandangannya termasuk dalam kualifikasi “Hizbullah” atau Partai Allah. Sehingga dapat memunculkan pandangan bahwa partai-partai selain itu termasuk “Hizbus Syaithon” atau partai setan.  Komunikasi demikian tentu sangat kita sayangkan karena tidak menunjukan sikap elegansi politik dalam meraih simpati masyarakat.

Amien (begitu pula dengan para politisi yang lain) seharusnya mentauladani tokoh-tokoh politikus indonesia di masa lalu, seperti Agus Salim, Buya Hamka, Moh. Natsir, dan lain-lainnya. Mereka selalu tampil sebagai kritikus yang handal tanpa meninggalkan dialektika yang sopan tapi mengenai sasaran.

Agus Salim misalnya, salah satu konseptor pembukaan UUD 1945 ini pernah membalikkan sindiran yang dilontarkan oleh Muso yang notabene adalah lawan politiknya dengan cara yang begitu cerdas dan brilian.  

Seperti diketahui, Agus Salim memiliki jenggot yang cukup panjang. Sehingga dalam suatu forum ketika Agus Salim menaiki podium untuk berpidato, Muso mengembik “Mbeeek..” untuk menyindir penampilan Agus Salim yang menurutnya memiliki jenggot seperti kambing. Menyadari sindiran itu ditujukan kepada dirinya, Agus Salim menyahut, “Saya diundang untuk menghadiri forum manusia, tapi kenapa di sebelah sana ada kambing” seraya menunjuk asal munculnya suara mbek tadi.

Begitulah para tokoh kita memberikan tauladan dalam berpolitik. Kritis merupakan keharusan dalam politik tapi bukan menjadi alasan untuk meninggalkan nilai kesopan-santunan. Oleh karena itu sudah seharusnyaAmien memberikan tauladan yang baik di tengah polarisasi umat Islam yang terpecah belah menjadi dua. Sebagai tokoh Amien  tidak mencerminkan sosok figur reformatorsebagaimana dulu disandangnya.

Cara demikian, tentu tidak elok jika dipergunakan untuk mendulang simpati dari rakyat. Sikap demikiantidak memberikan edukasi politik kepada rakyat, melainkan memberikan contoh yang tidak baik. Lebih-lebih dengan menggunakan istilah agama demi mendapat simpati rakyat.

Cukup dengan cara membuktikan bahwa partai yang dibinanya merupakan partai yang berintegritas dan menyuarakan suara rakyat,rakyat akan dengan sendirinyabersimpati dan tertarik  untuk memilih partai yang dipimpinnya.

Sudah saatnya  Amien menyadari kesalahannya, saya sendiri yakin bahwaAmien menyadari  kesalahannya,  walaupun ia terpaksa melakukan kesalahan itu demi politik sesaat.  Oleh karena itu, sudah seharusnya Amien melakukan taubat nasuha (niat untuk tidak mengulangi kembali). Mari ajari kami yang muda inicara berpolitik  yang elegan bukan politik  pragmatisyang menjadi penyakit bangsa ini. dan menghidari diksi-diksi yang berpotensi menjadi pemicu  perpecahan umat yang sudah dibagun oleh Founding Fathers kita.

Penulis adalah Kord. Advokasi Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) untuk wilayah Yogyakarta.

Read More