Portalindo.co.id - 24/5/18 - Plt Bupati Buton Selatan untuk menempati posisi Agus Feisal Hidayat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Wakil Bupati akan secara resmi diangkat sebagai Plt oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolokomisi setelah antirasuah resmi menetapkan sebagai tersangka.
"Kita tunggu pengumuman resmi KPK. Begitu nanti KPK resmi, Pak Dirjen Otonomi Daerah sekarang sudah menyiapkan. Sudah saya teken," kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018)
Penunjukan pelaksana tugas ini dilakukan agar pemerintahan di Kabupaten Buton Selatan tidak terganggu. Karenanya setelah mendapat informasi OTT, Kemendagri segera menyiapkan pengganti.
langsung kami kirim, Diumumkan resmi, supaya pemerintahan di daerah tidak terganggu. Wakilnya, Plt," imbuhnya.
Penonaktifan sementara ini akan dilakukan hingga statusnya inkrah di pengadilan. "Ya sampai yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap. Karena dengan ditahan kan tidak bisa menjalankan pemerintahan," ucapnya TJahjo
OTT ini diduga suap terkait proyek di daerah setempat. Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan hari ini akan ada pengumuman resmi.
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat Menambah daftar kepala daerah yang ditindak saat operasi tangkap tangan KPK. Tjahjo mengatakan, fenomena ini merupakan perbuatan oknum saja. Menurutnya, kepala daerah yang terkena OTT pun hanya kurang dari 1 persen.
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat Menambah daftar kepala daerah yang ditindak saat operasi tangkap tangan KPK. Tjahjo mengatakan, fenomena ini merupakan perbuatan oknum saja. Menurutnya, kepala daerah yang terkena OTT pun hanya kurang dari 1 persen.
Sistem di kementeriannya tidak ada yang salah. Mereka juga berulang kali mengingatkan wilayah rawan korupsi kepada para kepala daerah. Mulai dari penganggaran, dana hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa."Ucap Tjahjo
Selalu saya sampaikan area rawan korupsi, perencanaan anggaran, politik uang. La kok masih ada aja, Sistemnya sudah bagus semua. Ya kembali ke individunya, karakter." kata Tjahjo.
Tjahjo menampik bahwa maraknya korupsi di kepala daerah karena biaya pilkada yang mahal. Dia menyebutkan hanya oknum kecil saja yang korupsi untuk menutup biaya pencalonan.
"Saya kira enggak semua. Memang kalau mau jujur yang kena enggak sampai 1 persen ya. Enggak sampai 1 persen enggak bisa diinikan, kan case by case aja," kata Tjahjo.(Red)
