Kapten Moerdoko : Tetap Laksanakan Protokol Kesehatan di Masa Transisi

Jakarta Barat - Antisipasi Penyebaran Wabah Virus Covid-19 di Wilayah Koramil 05 Kebon Jeruk Kodim 0503/JB, Serka Besus Y 4 personil BKO yang di bantu 1 personil Kodim 0503/JB dan 2 personil Satpam PD Pasar Kedoya laksanakan PDMPK.

Kodim 0503/JB Gelar Baksos di Wilayah Koramil 04/Cengkareng

Jakarta - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0503/JB, Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki, S.I.P bersama Ketua Persit KCK Cabang XVII Ny Endah Dadang Ismail yang didampingi Danramil 04/Cengkareng, Kapten Cpl Edy Moerdoko bersama Ketua Persit Ranting 05 Koramil 04/CK, Ibu Sriyatun Moerdoko melaksanakan Bakti Sosial (Baksos), Rabu, 20 Januari 2021.

Jakbar Berbagi di Jum'at Barokah

Jakarta - Lima kaum Dhuafa kembali mendapatkan kepedulian dari Koramil 04/Cengkareng, Kodim 0503/JB, dan Persit KCK Ranting 5 Cab XVII.

Gabungan Tiga Pilar Bonjer Gelar Ops Yustisi

Jakarta Barat - Sanksi sosial kembali di berikan kepada warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker.

Babinsa Pelda Sutoyo Bersama Jajaran Tiga PIlar Gelar OK PREND

Jakarta Barat - “Sebanyak 35 Orang yang terjaring tidak menggunakan masker dalam giat Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah Propinsi DKI (OK PREND) yang dilaksanakan gabungan 3 pilar dalam rangka Pelaksanaan Pergub No.51 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan ( PDMPK ) untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid – 19. khususnya di Wilayah Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk.” Urai Danramil 05/KJ Kapten Cpl R Edy Moerdoko.

Thursday, August 2, 2018

Infrastruktur Jakarta dan Palembang Siap Selenggarakan Asian Games 2018



Oleh  : Andri Raharjo

Kurang dari satu bulan lagi, Indonesia akan menyelenggarakan gelaran Asian Games 2018 yang kedua kalinya di Jakarta dan Palembang tepat pada tanggal 18 Agustus 2018. Untuk menyambut festival olahraga kedua terbesar di dunia tersebut Pemerintah telah menyiapkan percepatan pembangunan yang nantinya akan mendukung Atlet maupun masyarakat yang akan menyaksikan pesta olahraga se-Asia tersebut.
Indonesia yang hanya diberikan waktu 4 tahun untuk persiapan menyusul langkah Vietnam yang telah menarik diri dari status tuan rumah. Namun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan niat Pemerintah agar dapat melaksanakan event Asian Games yang memuaskan baik bagi Atlet maupun masyarakat yang ingin menyaksikan perhelatan pesta olahraga yang diikuti lebih dari 9.000 atlit dari 45 negara.
Gelora Bung Karno sebagai jantung Asian Games 2018 telah mendapatkan renovasi yang menelan anggaran sebesar 700 milliar Rupiah, untuk mengganti kursi Stadion, membenahi lapangan rumput, memperbaiki tribun yang digunakan atlet serta merias tampilan disekitar Stadion agar memberikan kesan yang meriah saat perhelatan Asian Games 2018 dilaksanakan. Sebagai sarana Transportasi panitia penyelenggara akan menyiapkan Bus pengangkut Atlet bebas mancet, yang direncanakan akan menggunakan jalur Busway. Selain itu, wisma para Atlet juga tidak terlewat dalam perhatian panitia penyelenggara, untuk memberikan kenyamanan Atlet agar dapat beristirahat secara maksimal dan dapat memberikan penampilan yang prima saat bertanding. 
“Kita harus bekerja keras, kebanggaan Nasional menjadi taruhannya” Ujar Ketua Komite Penyelenggara Asian Games, Erik Tohir.
Jakarta sebagai lokasi utama penyelenggaraan Asian Games 2018, juga telah menghimbau masyarakatnya agar ikut berpartisipasi dalam memeriahkan Ajang Olahraga se-Asia tersebut dengan menghias jalanan dan memasang spanduk dengan tema Asian Games. Selain itu, perbaikan jalan dan trotoar yang nantinya akan dijadikan akses ke lokasi dilaksanakanya berbagai cabang olahraga juga terus dilakukan. Hal ini guna mempermudah akses para warga, official negara tamu, dan turist yang berkunjung untuk menuju lokasi cabang olahraga yang mereka ingingkan.
Dengan membawa slogan “The Energy of Asia”, Indonesia telah menunjukan semangat dalam menyambut Asian Games dengan mempercepat pembangunan di berbagai bidang. Persiapan yang sedemikian besarnya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Dewan Olimpiade (OCA), Sheikh Ahmad Al Fahad Sabah yang berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Ketua Panitia Erick Thohir atas didikasinya untuk menyiapkan event kelas dunia ini. Dan diharapkan dalam pelaksanaanya nanti tidak ada kecelakaan yang dapat merugikan berbagai pihak terutama atlet yang sedang bertanding.
Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi tingkat kesiapan Asian Games di jakarta yang ditargetkan akan selesai pada awal Agustus 2018. Berbeda dengan yang di Palembang dimana segala infrastruktur baru dibuat, Jakarta lebih kepada pembenahan dan periasan venue yang akan digunakan di Asian Games sehingga membutuhkan waktu lebih lama karena harus ada penyesuaian dan perombakan ulang. 
“Saya harap masyarakat Indonesia memiliki antusias yang sangat tinggi dalam menyambut Asian Games 2018 di Indonesia” Ujar Joko Widodo
Sependapat dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi juga mengapresiasi kesiapan Indonesia menjelang Asian Games 2018. Para atlet individu dan beregu maupun para official atlet yang nantinya mendukung kesiapan atlet dalam bertanding akan diberikan bonus khusus dan telah berlatih di lokasi yang dapat meningkatkan performa para atlet. Target capaian medali diharapkan dapat diraih melihat bagaimana kesiapan para atlet sudah maksimal.
Bersama dengan Menpora, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono telah menyiapkan 14 venue di komplek Jakabaring yakni shooting range, rowing center/dayung, skateboard, voli pantai, stadion Gelora Sriwijaya, Stadion Gelora Bumi Sriwijaya, Stadion Tenis, Lake Side Jakabaring/venue Triathlon, Stadion Aquatic, atletik, GOR Danau, sport climbing dan rollerblade. Selain itu, berbagai persiapan untuk melayani pengunjung yang datang mulai dari hotel, wisma, tempat istirahat, dan lain sebagainya telah disiapkan guna mendukung kepuasan masyarakat terhadap gelaran Asian Games 2018.
Lalu bagaimana dengan Palembang sebagai lokasi penyelenggaraan Asian Games kedua? Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin mengatakan dengan bermodalkan anggaran senilai Rp 68 Milliar, Palembang saat ini telah siap 99% untuk menyambut Asian Games 2018. Dengan Stadion utama Jakabaring yang menjadi inti pergelaran Asian Games 2018 di Palembang. Selain itu, LRT sebagai sarana transportasi juga sudah siap digunakan, untuk mempermudah akses para masyarakat yang ingin melihat perhelatan Asian Games 2018.
Seluruh kesiapan tersebut dilakukan bukan semata-mata hanya untuk memberikan kesan pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang baik di mata dunia. Namun keuntungannya untuk Indonesia adalah dapat menggenjot pembangunan lebih cepat, mendapatkan surplus pasca Asian Games 2018, dan mengenalkan lokasi pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga dengan diadakanya Asian Games 2018 keuntungan jangka panjang akan diperoleh Indonesia dan masyarakatnya.
Namun segala persiapan ini tidak akan ada artinya apabila kita masyarakat Indonesia tidak ikut memeriahkan pergelaran Asian Games 2018 dengan memeriahkan dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh atlet yang berpartisipasi. Dengan begitu, diharapkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 dapat menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah kepada seluruh warga negara asing dan merupakan negara yang aman untuk dikunjungi.    

• Penulis adalah Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro
Share:

Kemenangan Kota Kosong PilwalKot Makassar KPU Meminta MK Sahkan

Ilustrasi suasana sidang di Mahkamah Konstitusi. (Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi (Appi-Ciccu) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Pada pilkada 27 Juni lalu, pasangan tersebut kalah melawan kotak kosong dengan perolehan suara 264.071. Sementara kotak kosong mendapatkan 300.969 suara.Kuasa hukum KPU Kota Makassar Marhumah Majid mengatakan alasan penggugat yang menyebut keterlibatan mantan calon wali kota dan wakil wali kota petahana M Ramdhan Pomanto - Indira Mulyasari dalam pemenangan kotak kosong itu tak relevan.

"Kolom kosong dalam bingkai demokrasi merupakan alternatif pilihan warga negara, sehingga bukan pelanggaran hak warga negara dan tidak bisa menjadi dasar kalau memilih kolom kosong karena diarahkan orang tertentu," ujar Marhumah saat memberikan keterangan di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (1/8).

Pasangan Ramdhan-Indira sebelumnya maju dalam pilwakot Makassar melawan pasangan Appi-Ciccu. Namun pasangan Ramdhan-Indira didiskualifikasi KPU karena terbukti curang saat melakukan kampanye.Marhumah menjelaskan di dalam Peraturan KPU maupun UU Pilkada telah mengatur apabila perolehan suara kotak kosong lebih banyak dari perolehan suara pasangan calon tertentu, maka KPU setempat menetapkan penyelenggaran pemilihan kembali pada pilkada serentak periode berikutnya.

Dan, selama posisi kepala daerah itu kosong, akan dijabat sementara oleh penjabat wali kota."Sehingga pemilih kolom kosong adalah hak konstitusional pemilih yang diatur dalam UU Pilkada dan PKPU," katanya.Marhumah juga menolak alasan penggugat yang menyebut terdapat pelanggaran di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, perubahan hasil penghitungan suara di beberapa TPS itu telah disetujui saksi panitia pengawas setempat.

"Sesungguhnya itu bukan pelanggaran karena memang di TPS itu ada koreksi, berarti betul. Ada juga paraf para saksi, sehingga perubahan data itu sudah sah," ucap Marhumah.Pasangan Appi-Ciccu menggugat hasil pilkada pada Juli lalu ke MK. Mereka meminta agar hasil suara kolom kosong itu digugurkan.(Red**)
Share:

Terbaru,Berikut Tiga Nama Cawapres Prabowo Yang Tertinggi Menurut Survei Mendian

Foto Ketua Partai Garindra Prabowo Subianto. (Kwl/Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta – Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terbarunya tentang bursa calon wakil presiden (cawapres) yang potensial mendampingi Prabowo Subianto. Merujuk hasil survei itu, figur yang muncul bukanlah Ustaz Abdul Somad ataupun Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf al-Jufri yang sebelumnya direkomendasikan oleh ijtimak ulama sebagai cawapres bagi Prabowo.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, tiga figur yang muncul dalam surveinya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anis Matta dan Zulkifli Hasan. Median dalam surveinya telah membuat simulasi tentang elektabilitas Prabowo dengan tiga nama itu.

“Perbedaan elektabilitas ketiga tokoh tersebut relatif tipis jika dipasangkan dengan Prabowo. Secara berurutan Prabowo-AHY meraih 33 persen, Prabowo-Anis Matta 32,9 persen, sedangkan Prabowo-Zulkifli Hasan 32,4 persen,” ujar Rico di Jakarta, Rabu (1/8).

Karena selisif elektabilitas yang tipis, kata Rico, maka baik AHY, Anis Matta ataupun Zulkifli punya peluang sama untuk menjadi pendamping Prabowo. Hanya saja, hal yang harus diperhatikan adalah aspek keterwakilan masyarakat, terutama Jawa dan luar Jawa.

Rico menambahkan, hal yang juga harus diperhatikan adalah latar belakang dan kompetensi cawapres yang akan mendampingi Prabowo yang punya background militer. Sebab, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan bukan hal mudah.

“Faktor kompetensi cawapres juga perlu diperhatikan oleh Prabowo. Mengingat tantangan pemerintahan ke depan tidak mudah. Sebenarnya Prabowo membutuhkan the man of crisis untuk mendampinginya,” pungkasnya.

Median menggelar survei itu pada 6-15 Juli 2018 dengan melibatkan 1.200 responden pemilik hak suara di 34 provinsi. Margin of error dalam survei dengan teknik multistage random sampling itu sebesar 2,9 persen. (Kwl/Kbr)
Share:

Kapolda Sulsel Janji Wartawan Tidak Akan Sulit Mendapat Informasi Dari Mapolda

Foto Kapolda Sulsel Irjen pol umar septono.(Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Sulsel – Sulitnya akses wartawan untuk mendapat informasi dari Polda Sulsel, telah menjadi keluhan tersendiri para insan jurnalis di Sulawesi Selatan.
Terkait hal tersebut Kapolda Sulsel, Irjen Pol Umar Septono akhirnya merespon keluhan sejumlah wartawan dalam mencari informasi di Mapolda Sulsel.

Di hadapan wartawan, jenderal bintang dua tersebut dengan kerendahan hatinya meminta maaf langsung kepada para wartawan yang selama ini masih sulit untuk mendapat informasi.“Kalian kok cari informasinya ke saya, kan ada Kabid Humas. Saya minta maaf ya ?,” tuturnya di Mapolda Sulsel, Rabu (1/8/2018).

Dengan sulitnya wartawan mendapatkan informasi tersebut, Kapolda Sulsel pun berjanji akan melakukan evaluasi Humas Polda Sulsel terkait mekanisme, sehingga tidak terulang kejadian yang sama.“Nanti saya akan coba kroscek bagaimana mekanismenya, kenapa anda sulit mendapatkan informasi sehingga anda mesti harus mencari saya,” jelasnya.(**)

Penulis : Umar Dany
Share:

Bekerja Sama Dengan PPATK,BNN Ungkap Kasus TPPU Bandar Narkotika Jaringan Lapas




Nasional – Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) narkotika yang melibatkan jaringan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan total nilai aset mencapai Rp24 miliar.

Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko saat merilis kasus itu di Surabaya, Selasa mengatakan, dari hasil pengungkapan pihaknya mengamankan lima tersangka yakni Adiwijaya alias Kwang, Army Roza alias BOBI (narapidana kasus narkotika di Lapas Tangerang).Juga diamankan Ali Akbar Sarlak (warga negara Iran kasus narkotika di Lapas Tangerang), Tamia Tirta Anastasia alias Sunny Edward, dan Lisan Bahar.

“Kasus ini berawal dari diungkapnya kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Juvictor Indraguna dengan barang bukti berupa 8,3 kilogram sabu-sabu pada 4 Maret 2017,” kata Heru.Dari kasus tersebut PPATK dan Direktorat TPPU BNN kemudian melakukan pendalaman serta penyelidikan dan berhasil mengungkap transaksi aliran dana yang diduga berasal dari hasil bisnis narkotika. (Red**)
Share:

Saat Asik Main Judi 5 Komplotan Maling Motor Tertangkap,2 Di Lumpuhkan

Foto Kelima Orang Pelaku Spesialis Pencuri Motor Serta Foto Barang Bukti. (Portalindo.co.id)


PORTALINDO.CO.ID, GOWA — Sebanyak lima orang terduga pelaku specialis pencuri motor ditangkap polisi. Mereka adalah BDR (40), WW (25), SDT (39), ADN (40) dan DDB (28).
Penangkapan itu bermula saat Tim Anti Bandit Polres Gowa mendapat informasi dari dua orang penadah berinisial NR dan NDG yang saat ini telah berada di Rutan.

Dari pengakuan kedua penadah tersebut mereka mengaku membeli motor curian itu dari pria berinisial BDR. Mengetahui hal itu petugas pun langsung bergerak dengan cepat.
Alhasil, para pelaku pun berhasil dibekuk saat tengah asik bermain judi di rumah DDB (pelaku) yang berada di kawasan Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa beberapa waktu lalu.

“Setelah melakukan penyelidikan para pelaku pun berhasil dibekuk saat tengah asik bermain judi. Sementara pelaku lainya ditangkap di tempat terpisah,” kata Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga saat menggelar press confrence di Mapolres Gowa, Rabu (1/8/2018) sore tadi.Dalam keterangan resminya, Shinto Silitonga juga mengungkapkan, dari kelima pelaku. Dua diantara mereka terpaksa harus mendapatkan tindak tegas lantaran mencoba melarikan diri saat dilakukan pengkapan. “Dua dilumpuhkan karena berusaha kabur saat dilakukan penangkapan,” tambahnya.

Dari tangan pelaku petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa, uang tunai, kartu joker, kunci letter T, 4 unit sepeda motor, 2 buah knalpot, 4 buah karburator, 2 buah mesin blok motor, 1 lampu stock motor, 1 buah velg motor ninja, 1 ban motor.Selain itu juga terdapat 5 senjata tajam jenis badik dan 1 keris, 5 buah handphone, 7 shaset sabu, 2 bong alat isap, dan 1 bungkus pipet putih, serta 1 rangka motor terpotong di Mapolres Gowa guna proses lebih lanjut.(**)

Penulis : Umar Dany
Share:

Wednesday, August 1, 2018

30 Tahun Bakti Untuk Negeri, PT SRL-1 kembali adakan training untuk Guru



Portalindo.co.id, Pasangkayu, -- Dalam rangka HUT ke 30th PT Astra Agro Lestari (AAL), salah satu anak perusahannya yaitu PT. Suryaraya Lestari satu (SRL1) kembali adakan training untuk guru. Hal ini sejalan dengan program 30 tahun Bakti untuk negeri yang digalakkan oleh PT AAL.

PT SRL anak perusahaan PT AAL Tbk di Area Celebes 1 (C1) yang letaknya di Desa Bulumario Kecamatan Sarudu kabupaten Pasangkayu melakukan Kegiatan training terhadap guru sekolah sekitar perusahaan. Peserta yang berjumlah 30 orang berasal dari guru TK, SD dan SMP yang merupakan sekolah Ring 1 PT. SRL-1 di Kecamatan Sarudu, dimana acara tersebut berlangsung selama 2 hari, mulai Senin 30 – 31 juli 2018 yang dilaksanakan di SMPN 04 Sarudu.

Ketua Panitia acara Agung Tri Wahyudi menjelaskan bahwa dirinya merancang tanggal 30 Juli dan mengundang 30 peserta training agar kesan HUT ke-30 PT. Astra Agro Lestari dapat terwujud.

Acara training dibuka oleh Kepala UPTD Kecamatan Sarudu H Ahruddin,S.Pd dan KTU PT SRL-1 Arif Wibowo yang bertemakan ” menuju sekolah karakter berwawasan lingkungan “, PT Astra Agro Lestari sebagai induk PT. SRL-1 menggandeng sisworo hadi yang merupakan trainer nasional untuk memberikan training Cooperative learning and Integrative Learning.

Dalam kesempatan tersebut, Arif Wibowo selaku Wakil Management PT. SRL-1 menyampaikan bahwa, memasuki usia yang ke-30 tahun PT Astra Agro Lestari Tbk telah memiliki beberapa program CSR antara lain di bidang pendidikan yaitu training guru, di bidang kesehatan yaitu donor darah dan sunatan masal, di bidang lingkungan yaitu penanaman pohon dan penghijauan serta dibidang ekonomi yaitu penyuluhan kelompok tani atau bina desa. Dimana semua Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian PT. Astra Agro Lestari terhadap Bangsa yang tercantum dalam slogannya yaitu 30 tahun bakti untuk negeri

"Apa yang PT AAL lakukan, semua itu merupakan bentuk kepedulian PT AAL kepada Masyatakat sekitar”, ungkap Arif Wibowo.

Sementara itu, H. Ahruddin S.Pd saat membuka acara juga menuturkan bahwa melalui training guru ini dapat meningkatkan wawasan dan ketrampilan guru untuk mewujudkan kualitas pendidikan khususnya di Kec. Sarudu agar semakin meningkat.

Selain itu Ahruddin juga berharap agar semua peserta dapat berperan aktif sampai selesai training, sehingga semua materi dapat diserap dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari.
Laporan Darman.
(Umar Dany)
Share:

FPU Kota Parepare Di Sulsel Gelar Deklarasi Pasangan Prabowo-UAS Sebagai Capres Dan Cawapres

Foto Saat Deklarasi Forum Peduli Ummat(FPU) Di sekertariat FPU kota parepare Di sulsel.(Kwl/Portalindo.co.id)



Portalindo.co.id,Sulsel/Parepare – Forum Peduli Umat (FPU) Kota Parepare bersama sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Parepare, Sulawsi Selatan, mendeklarasikan dukungan mereka kepada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 Prabowo Subianto dan Ustaz Abdul Somad (UAS) di sekretariat FPU Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

“Kami menggelar deklarasi dukungan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Ustaz Abdul Somad (UAS), karena kami menganggap pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-UAS sudah sangat idel. Prabowo yang berjiwa nasionalis dipaketkan dengan UAS yang islami. Pasangan ini juga kami yakini bisa menjadi paket pemenang dalam Pilpres 2019 mendatang," kata Koordinator FPU Kota Parepare, Rahman Saleh, Selasa malam (31/7/2018).

Dalam acara deklarasi dukungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-UAS itu, pengurus FPU Kota Parepare, tokoh agama dan tokoh masyarakat bersatu dan siap memenangkan paket yang dianggap bisa menumbangkan petahana.Dalam spanduk dukungan juga tertulis tanda pagar #gantipresiden. Sejumlah tokoh masyarakat bahkan ada juga yang memakai kaos "Ganti Presiden 2019".

“Deklarasi dukungan pasangan Parbowo-UAS kita gelar sebagai tindak lanjut hasil Istamah yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dua nama yang keluar yang akan dipasangkan dengan Prabowo, yakni Ustaz Salim Segaf dan Ustaz Abdul Somad. Namun kami di Parepare merasa Ustaz Abdul Somad yang sangat ideal mendampingi Prabowo," kata Rahman Saleh.
Sementara itu Ketua FPU Kota Parepare, Rahman Mappagiling mengatakan, jika Prabowo–UAS dipaketkan, pihaknya akan bekerja keras untuk memenangkannya di Parepare.(Kwl)
Share:

Ada 800 Caleg Di Sulsel Terancam Gugur,Berikut Penyebabnya

Foto Ilustrasi.(Kbr/Poryalindo.co.id)

PORTALINDO.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan akan menggugurkan 800-an calon legislatif yang dianggap persyaratannya tidak lengkap.
Hari ini, Selasa (31/7/2018) pukul 23.59 Wita, KPU Sulsel akan mengumumkan caleg yang gugur.

Komisioner KPU Sulsel, Uslimin menegaskan, hari ini batas akhir perbaikan berkas dan persyaratan bakal caleg yang dianggap tidak lengkap pada tahap verifikasi awal.
Dari total 1.235 bakal caleg yang mendaftar, sekitar 800 di antaranya terancam gugur.

“Ada 800 an caleg yang terancam gugur. Hari ini batas akhir perbaikan berkas dan persyaratannya. Berbagai macam masalahnya, ada yang belum dilegalisir, ada juga yang kelengkapannya tidak masuk. Tengah malam kita umumkan,” katanya.Uslimin melanjutkan, setelah masa perbaikan berkas persyaratan hari ini, maka pada tanggal 1 hingga 7 Agustus, berkas yang diperbaiki akan diverifikasi ulang.

Selain itu, kata Uslimin, ada beberapa caleg yang terdeteksi merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Caleg mantan narapidana korupsi itu dipastikan akan digugurkan.“Selain kasus korupsi, ada dua kasus lainnya yang bisa gugurkan caleg, yakni kasus narkoba dan predator pelecehan seksual anak. Sedangkan caleg yang pernah terlibat kasus pidana lainnya harus mengumumkan dirinya di media massa dengan beberapa syarat yang harus dilengkapi,” tambahnya.

Sebelumnya telah diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendeteksi ada 7 orang caleg mantan narapidana kasus korupsi yang mendaftarkan diri di tingkat kabupaten/kota di Sulsel.Tujuh caleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi ini mendaftar di tingkat kabupaten di Sulsel, yakni Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Mantan narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai calon legislatif di Kabupaten Bulukumba, yakni AM Juharta (Partai Nasdem), Arkam Bohari (Partai Golkar), dan Andi Muttamar Mattotorang (Partai Berkarya).Di Kabupaten Toraja Utara, caleg mantan napi korupsi, yakni JK Tondok (Partai Golkar). Lalu di Kabupaten Luwu Timur Sumardi Noppo (Partai Gerindra), Kabupaten Takalar Muhammad Ishak (Partai Berkarya), dan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) A Muktar Iskandar (PDI-P).(Kbr)

Penulis : Umar Dany
Share:

Kapolri Jenderal Tito Karnavian Jelang Asia Games,Jangan Ada Yang Berkhianat Pada Bangsa

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.(Portalindo.co.id)

PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta tidak ada masyarakat yang berkhianat pada bangsa.Dia mengimbau seluruh elemen masyarakat bekerja sama dalam menjaga keamanan agar tidak terjadi peristiwa yang memalukan di Indonesia jelang penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Seluruh komponen semua bahu membahu jaga keamanan, jangan ada peristiwa yang memalukan bangsa. Kita tidak boleh berkhianat kepada bangsa kita. Kalau bicara bangsa, kita harus bersatu. Ini untuk kebanggaan dalam kancah dunia,” kata Tito saat memberikan keterangan pers di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta pada Senin (30/7/2018).

Menurutnya, pengamanan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang akan berlangsung 18 Agustus sampai 2 September menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat, bukan hanya kewajiban Polri, TNI, dan Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC), serta pemerintah daerah.

Lebih jauh, Tito berkata, Indonesia akan menyelenggarakan dua kegiatan besar selain Asian Games dalam waktu dekat yakni Forum Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank) dan tahapan awal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.Menurutnya, Polri telah menyiapkan sejumlah rencana operasi untuk menjaga keamanan masing-masing kegiatan tersebut yakni Among Raga untuk pengamanan Asian Games dan Asian Para Games, kemudian Mantap Praja untuk tahapan awal Pilpres 2019.

Sejumlah tindak kejahatan dan permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Polri akan menjadi fokus dalam operasi tersebut.
“Asian Games dan Asian Para Games, dan IMF tentu terorisme nomor satu. Kedua kejahatan konvensional, ketiga adalah kemacetan lalu lintas, dan keempat kebakaran lahan,” ucapnya.Sementara itu, mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, pihaknya akan berupaya menjaga kondusifitas politik dalam kegiatan tahapan pendaftaran Pilpres 2019 yang akan berlangsung pada 4 hingga 10 Agustus.(***)

Penulis : Umar Dany
Share:

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra Lega Karena KPU Sepakati 22 Dapil Bakal Caleg Di Partainya

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan).(Amr/Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) kembali menghadiri mediasi terkait gugatan sengketa pendaftaran calon anggota legislatifnya di 24 daerah pemilihan. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, merasa lega karena apa yang diperjuangkan menemukan titik terang.

Setidaknya hasil mediasi hari ini menemukan kesepakatan, yakni bakal caleg PBB di 22 dapil memasuki tahap perbaikan yang sebelumnya ditolak."Disepakati 22 dapil itu selesai," ujar Yusril di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa 31 Juli 2018.

Yusril menyatakan, pertemuan tertutup tadi masih menyisakan caleg di dua dapil yang belum menemukan kata sepakat. Namun, ia berkata, dua dapil ini masih menunggu proses penetapan daftar calon sementara."Nanti setelah penetapan itu baru kita berundung lagi dengan KPU dan Bawaslu apakah bisa dirundingkan lagi atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya tahap mediasi antara PBB dan KPU sudah berlangsung kemarin, Senin 30 Juli 2018. Saat itu keputusan berakhir deadlock atau buntu lantaran pada saat mediasi hanya dihadiri dua komisioner KPU.Mereka awalnya bersengketa dengan komisi lantara lembaga tersdebut menolak verifikasi bakal caleg DPR di 24 dapil.(Amr)
Share:

Akibat Dianiaya,Mantan Kepsek SMA 1 Sulsel Dirawat Di RS Wahidin Dan Meninggal Dunia

Foto Rumah Duka Mantan Kepala sekolah SMA Negeri 1 Makassar Sakaruddin.(Kbr/Portalindo.co.id)

PORTALINDO.CO.ID, MAKASSAR - Mantan kepala sekolah SMA Negeri 1 Makassar, Sakaruddin, mengembuskan napas terakhir di RS Wahidin Sudirohusodo, Selasa (31/7/2018).
Sakaruddin meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RS Wahidin Sudirohusodo. Jenazah almarhum tiba di rumah duka di Jalan Abdullah Dg Sirua, Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selasa sore

"Mayatnya dibawa mobil ambulans Rumah Sakit Wahidin. Tadi lewat belakang tidak bunyi sirinenya," ungkap Dg Lewa salah satu warga yang ditemui di rumah duka.
Sebelumnya, korban dianiaya oleh Abdul Nasir (PNS) yang merupakan ipar dari korban sendiri. Dari keterangan Kompol Ananda F Harahap, Kapolsek Panakkukang, penganiayaan terjadi Sabtu (28/7/2018) sekitar pukul 08:15 wita di Jalan Abdullah Dg Sirua Lr Tanggul No 16 Kel Tello, Kec Panakkukang, Kota Makassar.

Pada saat itu, Muh Rezki yang merupakan putra Sakaruddin melihat ayahnya dipukul oleh lelaki Abdul Nasir dengan menggunakan besi sehingga terkapar di tanah dan mengalami luka di kepala, gigi rontok, dan kedua kaki terluka.

Atas kejadian ini Risky membangunkan kakaknya bernama Muh lham guna melerai penganiayaan tersebut. "Akan letapi dia (Muh Ilham) juga kena pukulan dari pelaku yang mengakibatkan luka pada batang hidung dan beberapa lecet bagian kaki, serta dia (Muh Rizki) juga tak luput dari pukulan pelaku dengan memakai besi yang digenggamnya mengakibatkan luka pada pergelangan tangan," ungkap Ananda.

Setelah kejadian pelaku meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor. Atas kejadian tersebut korban keberatan dan melaporkan ke aparat kepolisian setempat guna proses lebih lanjut.Hingga saat ini suasana di rumah korban masih padat. Terlihat siswa berpakaian SMA dan pegawai berpakaian baju PNS silih berganti datang di rumah duka.(Kwl)
Share:

Ini Hasil Pertemuan Ketum Garindra-PKS-PAN

Foto Ketua Garindra Prabowo Subianto Saat Adakan Pertemua Dengan Partai PKS. (Portalindo.co.id)

PORTALINDO.CO.ID, JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, baru saja selesai digelar di rumah pengusaha Maher Algadri, Jalan Prapanca Dalam VI, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018). Bagaimana hasilnya?

"Jadi untuk selanjutnya kita akan bertemu 4 pihak. Kita putuskan malam hari ini para sekjen dari tiga partai kami akan meminta waktu bertemu dengan sekjen Partai Demokrat sehingga nanti akan ada pembahasan di level sekjen mematangkan dalam beberapa hari ke depan," kata Prabowo usai pertemuan itu.

Dikatakan Prabowo, selanjutnya, 4 Sekjen parpol, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat akan segera bertemu menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Termasuk mengerucutkan terkait figur cawapres."Para pimpinan partai berkumpul untuk memutuskan hal-hal yang paling penting. Saya kira semua ingin menunggu hasil calon wakil presiden dari kami. Jadi hari-hari ke depan nanti penuh dengan dinamika," tambah eks Danjen Kopassus ini.

Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan partainya baru akan memutuskan koalisi Pilpres 2019 dalam rakernas. Rakernas akan menentukan capres-cawapres yang diusung. "Segala sesuatu masih dalam proses, dalam beberapa hari insyaallah akan ada progres yang signifikan," kata Eddy.Rakernas PAN digelar di Jakarta pada 5-6 Agustus. Rakernas-lah yang memutuskan arah politik di Pilpres 2019.(Red***)
Share:

Pjs Gubernur Sulsel Tegaskan Terkait Tim Transisi Prof Andalan,Itu Diatur Dalam Permendagri

Foto Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono.(Kwl/Kbr/Portalindo.co.id)

PORTALINDO.CO.ID, MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono menegaskan bahwa keberadaan tim transisi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sudah sesuai dengan aturan.

"Keberadaan tim transisi ini sah dan diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Intinya bahwa dalam proses penyusunan, termasuk penyiapan RPMJD memang harus mengakomodir apa yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Sehingga keberadaannya memang sah," tuturnya saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (31/7/2018).Menurut Soni, tim transisi yang terbentuk tersebut dimungkinkan untuk melakukan pembahasan-pembahasan mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses transisi kepemimpinan nantinya.

"Dimungkinkan untuk duduk membahasnya di dalam maupun di luar gedung pemerintahan itu sah, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Apalagi, saat ini kami sedang dalam masa sinkronisasi antara pemerintah provinsi yang dipimpin oleh penjabat Gubernur dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih," tutupnya.Sekadar diketahui, Prof Andalan telah menunjuk Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Yusran Yusuf untuk menjadi Ketua Tim Transisi pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Tim ini mulai bekerja secara resmi sejak dua pekan lalu.

Banyak tugas menanti Tim Transisi ini, termasuk mereka akan dilibatkan saat pembahasan KUA PPAS dan pembahasan RPJMD yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel pada bulan Agustus mendatang.(Kwl/Kbr)
Share:

Kuasa Hukum KPU Sultra:Gugatan Diajukan Cagub No 3 Bersifat Ilusioner,Ungkap Di Sidang MK



Jakarta,Portalindo.co.id - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Laode Abdul Syaban, menyatakan gugatan permohonan yang diajukan pasangan calon gubernur Rusda Mahmud-Sjafei Kahar bersifat ilusioner atau mengada-ada.Menurutnya, permohonan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar tidak menjelaskan secara rinci terkait pelanggaran apa yang dilakukan oleh KPU provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal itu Laode sampaikan saat sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu atau Panitia pengawas (Panwas) dan pengesahan alat bukti."Ke semua dalil pemohon hanya dibangun diatas asumsi, di antaranya menyebut keterwakilan kepala daerah dalam mengikuti kampanye untuk memenangkan pasangan Ali Mazi - Lukman Abunawas (Aman) tanpa mengetahui dimana keseluruhan kepala daerah yang mengikuti kampanye telah mendapatkan izin dari gubernur, sebagaimana telah diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016," saat membacakan eksepsi termohon di ruang sidang panel I, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Menurut Laode, gugatan yang diajukan pemohon hanya menggiring opini di publik.
Laode membantah adanya kecurangan yang masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ia mencontohkan masalah pemungutan suara ulang (PSU) di 41 TPS yang terbanyak se-Indonesia."Dalil pemohonan tidak dijelaskan secara jelas dan rinci sisi hukum apa yang dipersoalkan terkait PSU apakah terkait sisi formil atau materiil," tutur Laode.

"Pelaksanaan pilkada telah sesuai peraturan yang berlaku, bahwa tidak benar ada PSU di 42 TPS di pilkada Sulteng, namun yang benar PSU terbatas hanya 40 TPS yang tersebar di 9 KPU Kabupaten dan kota," Laode menambahkan.Ia kemudian menerangkan, pelaksanaan PSU tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan hukum.

"Pelaksanaan PSU sesuai dengan rekomendasi Panwas untuk melaksanakan PSU yang ditindaklanjuti oleh panitia kecamatan (PPK) hingga KPU kabupaten kota sebagai dasar pemohon melaksanakan PSU sebagaimana dimaksud pasal 112 UU no 1 tahun 2018 juncto pasal 59 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2018," tutur Laode."Hal ini dapat dibuktikan dengan alur pelaksana PSU yang berdasar adanya 18 rekomendsi Panwas dari 8 kabupaten kota terhadap 40 TPS," sambung dia.

Sebelumnya, pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Kamis (27/7/2018) lalu, kuasa hukum pemohon, Andi Darmawan, menyampaikan bahwa rekapitulasi perhitungan suara tidak mencerminkan hasil pemilihan yang jujur, adil, dan demoratis.
Sebab ditemukan pelanggaran baik yang dilakukan termohon (KPU Provinsi Sulawes Tenggara) maupun oleh paslon nomer urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
(Umar Dany)
Share:

Tuesday, July 31, 2018

Pernah Menjadi Terpidana Narkoba, Begini Klarifikasi Bacaleg Aryadi Kamsim Marewa

Ketgam : Foto H Aryani Kasim Marewa Bacaleg Kota Kendari Dapil I Mandonga-Puuwatu utusan PBB

PORTALINDO.CO.ID, KENDARI - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) usungan Partai PBB periode 2019-2024, H Aryadi Kasim Marewa, baru baru ini melakukan klarifikasi terkait dengan pernah melakukan tindak pidana dalam Kasus penyalahgunaan Narkoba.

Meski demikian, kasus yang sempat menjeratnya pada maret 2001 lalu, telah diputus satu tahun lima bulan di Pengadilan Negeri Klas I A Kendari, dan dia juga telah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Baruga Klas I A Kendari sampai dengan Juni 2002.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bacaleg Dapil I Mandonga-Puuwatu Aryadi Kasim Marewa, dijelaskannya bahwa kasus tersebut sudah lama dan dia juga telah menyelesaikan masa hukumannya pada saat itu. Namun sebagai warga negara indonesia dia akan tetap memenuhi prosedur dan peraturan yang ditetapakan KPU RI.

" Ini kan sudah kasus lama dan saya juga sudah menjalani masa hukuman saya, tetapi karena saya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI, maka dari itu saya melakukan klarifikasi dan memenuhi persyaratan itu, "ungkapnya Kepada Portalindo.co.id,Selasa (31/7/2018).

Dengan demikian lanjut dia, dengan pernah menjadi terpidana dalam kasus penyalahgunaan Narkoba, dia berjanji untuk tidak lagi mengunakan barang haram tersebut.

" Dengan ini saya menyatakan sebagai Calon anggota DPR Kota Kendari Dapil I Mandonga-Puwatu, berjanji untuk tidak berkompromi lagi dengan Narkoba, dan sebagai bentuk tanggungjawab moral dan sosial, saya juga akan senantiasa akan mengawasi sekitar lingkungan saya dimana jika ada warga saya yang menggunakan barang haram tersebut, maka saya akan tidak segan-segan menindak lanjuti bersama pihak yang berwajib, demikian klarifikasi saya, "pungkasnya.
 (Umar Dany)

Share:

Fadli Zon Ungkap Prabowo Ingin Bertemu Ustaz Somad,Ini Guna Pertemuanya

Foto Wakil Ketua Umum Garindra Fadli Zon.(Media Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Ustaz Abdul Somad.
Menurut Fadli, rencana pertemuan ini guna menindaklanjuti rekomendasi ulama dan tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Salah satu rekomendasi pertemuan GNPF adalah mengusung Prabowo dan Abdul Somad sebagai pasangan capres-cawapres.
"Kita ingin bertemu dengan beliau, kalau misalnya besok Pak Ustaz Abdul Somad bisa, ya kita bertemu," kata Fadli usai mendampingi Prabowo bertemu petinggi PKS di gedung DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Fadli menilai, rencana pertemuan Prabowo dan Somad ini guna bertukar pikiran dan pandangan soal Pilpres 2019. Namun, Fadli belum menjelaskan secara rinci terkait rencana lokasi dan waktu pertemuan itu.
"Kita ingin bertemu dengan beliau. Mendengarkan pandangan-pandangannya seperti apa, pemikiran-pemikiran .

Enggan menjadi cawapres
Namun, Abdul Somad menuturkan bahwa dirinya enggan menjadi cawapres. Hal itu diungkapkannya dalam akun instagram resminya di @ustadzabdulsomad.
Dalam postingannya yang memuat foto Prabowo dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Somad lebih memilih fokus di dunia dakwah dan pendidikan.

"Biarlah saya jadi suluh di tengah kelam, setetes embun di tengah sahara. Tak sungkan berbisik ke Habib Salim (Salim Segaf) tak segan bersalam ke Jenderal Prabowo," tulisnya.Ia menilai kombinasi figur Prabowo-Salim sudah mencerminkan kekuatan yang proporsional. Somad menilai Prabowo memiliki ketegasan yang diimbangi dengan kelembutan Salim sebagai salah satu tokoh Islam terbaik.(Kbr**)
Share:

Terkait Gugatan JK,Politisi Nasdem:Jangan Hianati Semangat Repormasi Hanya Untuk Langgengkan Kekuasaan.

Kisman Latumakulita/Portalindo.co.id

Nasional, Portalindo.co.id -  Mahkamah Konstitusi (MK), Jusuf Kalla, Megawati Soekanoputri dan Presiden Joko Widodo diminta agar tidak mengkhianati semangat reformasi hanya untuk melanggengkan kekuasaaan.Jangan hanya demi tetap bertahan di singgasana kekuasaan lima tahun mendatang harus mengorbankan ruh, jiwa dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres hanya dua kali

MK ada hari ini bukan karena jatuh dari langit, atau muncul dari dalam tanah dengan tiba-tiba. Adanya MK karena gerakan reformasi."Ingat, MK ada karena buah dari pengorbanan nyawa para pahlawan reformasi almarhum Elang Lesmana dan teman-teman," ujar politisi Partai Nasdem, Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/7).Diingatkan Kisman, buah reformasi mengharuskan perombakan konstitusi UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan lembaga presiden dam wapres. Hanya dua kali dalam lima tahun. Aturan ini sebagai antitesa terhadap masa jabatan mantan Presiden Soekarno yang 20 tahun, dan Soeharto yang 32 tahun.

"Ketentuan ini sangat jelas untuk dipahami dan dimengerti oleh rakyat awam yang tidak belajar ilmu hukum sekalipun. Tidak butuh pakar-pakar yang profesor dan doktor hukum untuk memahami bahwa dua kali lima tahun itu adalah sepuluh tahun. Kalau ada pemahaman dan penafsiran yang lain, patut diduga sebagai upaya pengkhianatan kepada reformasi," ujar Kisman mengingatkan

Sebelumnya, MK menolak gugatan yang diajukan Banyak Sanjaya, Muhammad Hafidz dkk. Intinya menghendaki Jusuf Kalla boleh calon sebagai wapres. Alasan MK, Muhammad Hafidz dan Banyak Sanjaya dkk tidak memiliki legan standing sebagai penggugat. Mereka bukan parpol pengusung calon wapres dan atau belom pernah menjadi wapres dua kali.
Setelah itu Partai Perindo kembali ajukan gugatan ke MK, dengan pokok gugatan yang sama. Berharap JK boleh calon lagi sebagai wapres. Namun dalam gutagatan yang terakhir ini, JK ikut menempatkan diri sebagai pihak ikut serta dengan Partai Perindo dalam gugatan.

"Putusan yang terbaik bagi pendidikan politik bangsa dan MK sebagai anak kandung reformasi adalah menolak gugatan Parindo. Alasannya, Perindo juga tidak memiliki legal standing PT kursi di DPR 20 persen atau gabungan pemiliki PT kursi di DPR 20 persen yang bisa mengusung capres-cawapres. Dengan demikian, kedudukan JK yang ikut dengan Perindo gugur dengan sendirinya," ujar Kisman yang wartawan senior itu.

Kisman menduga ada operasi khusus dari jaringan-jaringan intilejen outsorsing agar MK mengabulkan gugatan Perindo. Bila gugatan ini dikabulkan, maka MK telah mencoreng mukanya sendiri dengan air comberan, karena mengkhianati kelahirannya sebagai anak kandung reformasi. Kelahiran MK selain untuk mengawal tegaknya kontitusi, juga untuk mengawal lamanya seseorang menjabat presiden dan wapres.

"Kalau Jusuf Kalla bisa menjabat tiga kali asal tidak berturut-turut, maka ini sebuah preseden buruk bagi bangsa. Sebab setelah tahun 2024, Agus Harimurti Yudhojono bisa menjabat presiden atau wapres empat samapi lima kali. Yang penting tidak dijabat secara beruturu-turut. Dan inilah pengkhianatan MK kepada gerakan reformasi secara nyata dan telanjang," ujar Kisman

Ditambahkan Kisman, Megawati, Jokowi dan JK bisa menjadi peresiden dan wapres karena buah dari gerakan reformasi. kekuasaan apapun yang melekat pada ketiga tokoh ini sekarang harus tetap membuat mereka menjadi benteng yang penjamin bagi tegaknya jiwa, ruh dan samangat reformasi. Jangan sampai mereka bertiga tergoda oleh penyelundup kekuasaan lama yang sekarang menyelusup masuk lingkaran Megawati, Jokowi dan JK.

Kisman juga mengingatkan MK agar sidang-sidang yang mendengarkan pendapat ahli hukum tatanegara atas gugaratan Partai Perindo ini dilakukan secara terbuka. Masyarakat dan publik harus harus bisa mendengar dan menyaksikan pendapat-pendapat ahli yang berkembang di dalam ruang sidang. Keputusan juga tidak perlu dibuat MK dengan terburu-buru.

"Kalau dibuat keputuskan terburu-buru dan mengejar tayang, maka patut dicurigai MK bekerja berdasarkan pesanan. Toh, hukum acara yang berlaku di MK memberi batas waktu paling cepat empat bulan. Kecuali sidang-sidang untuk gugatan sengketa Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota, yang memang harus diputuskan secepatnya," himbau Kisman.(Kwl/Kbr)
Share:

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais Tak Akan Ajukan Cawapres Ke Prabowo

Amien Rais. Foto: Dokumen Media Portalindo.co.id

Portalindo.co.id, Jakarta - Kader PAN tak direkomendasikan ulama di Ijtimak Ulama untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais malah memuji hasil Ijtimak Ulama itu. Mengapa? "Oh nggak, justru di situ hebatnya. Jadi PAN nggak akan mengajukan supaya ada kebersamaan," kata Amien Rais di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Saat ditanya apakan PAN berlapang dada atau legawa dengan hasil Ijtimak Ulama itu, Amien mengiyakan. "Iya," katanya singkat. Soal dukungannya ke Somad, Amien ditanyai soal latar belakang Somad yang dari Nahdlatul Ulama. Amien sendiri merupakan eks Ketum PP Muhammadiyah.

"Saya orang Muhammadiyah. Waktu saya Ketua MPR mengetuk palu Gus Dur jadi presiden itu, orang Muhammadiyah se-Indonesia sujud syukur, 'ya Allah seorang santri jadi presiden'. Muhammadiyah saya kira nggak harus Muhammadiyah. Kalau ada muslim yang bagus, tanggung jawab, itu. Siapa pun," ucap Amien.(Red**)
Share:

Di Sultra Relawan Deklarasi Untuk Pasangan Jokowi-Moeldoko

 Suasana deklarasi relawan se kota Kendari untuk pasangan Jokowi-Moeldoko pada pilpre 2019.(Foto Umar Dany/Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Sultra – Puluhan pemuda dan mahasiswa se kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (30/7/2018) resmi menyatakan sikap mendukung pasangan Jokowi-Moeldoko sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Pernyataan sikap tersebut dituangkan saat penandatanganan baliho Jokowi-Moeldoko serta pembacaan deklarasi di salah satu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (30/7/2018).Anakia Endri Gejala Saosao selaku penginisiasi relawan bakal calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Moeldoko mengatakan, deklarasi yang dilakukan merupakan langkah awal untuk membentuk tim sukses.

“Saat ini jumlah relawan Jokowi-Moeldoko di 17 kabupaten kota yang tersebar di Sultra mencapai 5.000 orang. Dipastikan akan bertambah pasca deklarasi,”ujar Anakia Endri kepada awak media usai deklarasi.Anakia mengaku, alasan relawan mendukung Jokowi karena pihaknya melihat perekonomian rakyat Indonesia makin membaik.

“Alasan kami memilih Moeldoko karena beliau sosok yang tegas sehingga pas untuk mendampingi Jokowi,”ucap Anakia.Anakia menambahkan, setelah deklarasi dirinya bersama seluruh relawan bergerak untuk memenangkan Jokowi-Moeldoko pada pemilihan presiden 2019 mendatang.
(Umar Dany)
Share:

Ketua Pengda Lemkari Lantik Pengurus Pengcab Lemkari,Ali Mazaih Hadir Sebagai Pembina Olahraga Sultra

La Ode M. RajiunTumada bersama Ali Mazi saat hadir dalam pelantikan pengurus cabang (Pengcab) Lemkari kota-Kendari. (Foto: Umar Dany/Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Sultra – Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Lembaga Karate-do Indonesia (Lemkari) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Drs. La Ode M. Rajiun Tumada, M.Si melantik pengurus, cabang (Pengcab) Lemkari kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (29/7/2018).Hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Lemkari, serta program kerja pengprov Lemkari Sultra dan sesuai dengan surat keputusan pengprov Lemkari Sulawesi Tenggara No. 6 tahun 2018 tanggal, 10 maret 2018, tentang susunan pengurus kota Kendari Lembaga Karate-Do Indonesia periode 2018-2022.

Pada cara yang digelar di Aula PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra Jln. Mayjend Sutoyo No. 95 Kendari tersebut, La Ode M. Rajiun Tumada, M.Si mengharapkan Pengcab Lemkari Kota Kendari dapat meningkatkan prestasi Karate serta menciptakan atlit yang profesional.
“Saya berharap Karate bukan sekedar olahraga, tapi lebih kepada olahraga prestasi”

Mantan atlet karate yang pernah bertanding mewakili Indonesia di 16 negara ini menambahkan, “Lemkari di Sultra, ada lebih dari 5 ribu kohai yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, sehingga menurut saya Lemkari memang perlu dan sangat patut untuk di perhitungkan.”

Dalam acara yang turut dihadiri oleh pembina olahraga Sultra, Ali Mazi, SH tersebut Rajiun mengharapkan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan seluruh elemen untuk mewujudkan Karateka yang membawa nama baik Sulawesi Tenggara.“Sultra dulu cukup dikenal dengan Karate nya, namun saat ini Karate sudah cukup lama tenggelam, tetapi Saya yakin Inshaa Allah nantinya dibawah pimpinan Ali Mazi sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara akan bangkit kembali.”

Penyandang Dan V Karate ini berharap kepada seluruh Karateka Sulawesi Tenggara, terkhusus Kota Kendari agar selalu menjunjung tinggi sikap Bushido dalam kehidupan sehari-hari.Ditempat yang sama, Ali Mazi, SH selaku pembina olahraga Sultra sekaligus sebagai ketua Inkado Sultra mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh seluruh pengurus Lemkari Sultra.

Ali Mazi menyampaikan, semoga apa yang telah dilakukan oleh Lemkari Sultra, dapat berkembang dan bersaing di seluruh Indonesia, juga menjadi semangat baru bagi insan olahraga di Sultra khususnya Lemkari untuk mengambil bagian pada ajang prestasi Nasional, Regional hingga melangkah ke Internasional.“Saya sangat mengapresiasi, mudah mudahan kegiatan Karate di Sultra dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh Lemkari,” ujar Ali Mazi.

Pada kesempatan yang sama, Ali Mazi menyampaikan pula rasa terimakasihnya kepada warga Lemkari yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dalam pemilihan Gubernur Sultra, semoga amanah yang telah diberikan masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tenggara yang lebih baik.

Selaku ketua Inkado Sultra, Ali Mazi mengatakan, bahwa organisasi Karate perlu ditumbuh kembangkan agar bisa lebih baik dan lebih maju.“Saya juga akan melaksanakan kegiatan serupa di Inkado Sultra, seperti dilakukan oleh Lemkari, yang dinahkodai Sihan La Ode Rajiun Tumada,” pungkas  Ali Mazi.
(Umar Dany)
Share:

Monday, July 30, 2018

Indonesia Gudang Talenta di Asia Tenggara


Oleh : Dodik Prasetyo 

Nama Lalu Muhammad Zohri mencuat kepermukaan setelah meraih medali emas di kejuaraan dunia atletik U-20 di Finlandia. Zohri mengalahkan pesaing-pesaingnya di 100 meter putra dengan catatan waktu 10,18 detik. Dalam sekejab ia dianggap andalan Indonesia di cabang olahraga atletik pada Asian Games 2018 yang akan digelar pada 18 Agustus mendatang. 

Tapi apa hanya Zohri yang akan menjadi andalan Indonesia di ajang olahraga multievent terbesar di Asia itu nanti? Tentu tidak, masih banyak atlet-atlet muda Indonesia lainnya yang memiliki begitu banyak prestasi dan tidak kalah saing dengan atlet-atlet dari luar negeri. 

Salah satunya Sri Wahyuni, lifter angkat besi putri Indonesia ini meraih medali perak di Asian Games Incheon 2014 dan Olimpiade Rio 2016 lalu. Lifter berusia 23 tahun tersebut sudah meraih segudang prestasi. 

Pada seleksi nasional bulan Juni lalu Yuni panggilan Sri Wahyuni, bahkan berhasil melewati rekor juara dunia Chanu Saikhom Mirabai dari India. Sebelumnya angkatan terbaik Mirabai 196 kilogram dengan 86 kg snatch dan 110 kg clean dan jerk.

Sementara Yuni berhasil mencatatkan 198 kg dengan rincian 86 kg untuk snatch dan 112 kg untuk clean and jerk di seleksi nasional. Yuni salah satu atlet muda yang mengukir begitu banyak prestasi membanggakan. 

Sejak tahun 2013 lalu Yuni telah mengikuti kejuaraan-kejuaraan baik ditingkat nasional maupun internasional. 
Pada tahun 2013, Yuni sudah meraih medali emas dari Islamic Solidarity Games (ISG) III di Palembang dan medali emas di SEA Games Myanmar. Di tahun 2017 lalu Yuni juga berhasil meraih medali emas di ISG IV Azerbaijan.

Di sektor bulutangkis Indonesia juga memiliki banyak atlet berbakat. Contohnya Kevin Sanjaya yang berpangsangan dengan Marcus Gideon di sektor ganda putra. Kevin baru berusia 22 tahun tapi ia sudah menjadi pebulutangkis terbaik di dunia di sektor ganda putra. 

Kevin bahkan juara All-England dua kali berturut-turut. Ia sudah memiliki banyak gelar di Turnamen Internasional. Pada tahun 2017 lalu ia juga menjadi Pemain Terbaik Putra versi Federasi Bulutangkis Dunia (BWF).  

Di renang ada I Geda Siman Sudartawa yang meraih medali emas di SEA Games 2017 lalu dalam nomor gaya punggung 50 meter. Dalam ajang tersebut Siman nama panggilannya, juga mencatatkan rekor dengan catatan waktu 25,20 detik. Siman pun menjadi perenang gaya punggung tercepat di Asia Tenggara. 

Tidak hanya itu Siman juga meraih emas 4x100 estafet gaya ganti di SEA Games 2017. Dia turut meraih perak 100 meter gaya punggung dan perunggu 4x100 estafet gaya bebas. Selain Siman di cabang olahraga renang Indonesia juga memiliki Gagarin Nathaniel yang juga dikenal sebagai salah satu atlet muda berprestasi. 

Pada SEA Games Kuala Lumpur 2017 lalu, ia sukses menyumbangkan satu medali emas untuk Indonesia. Gagarin yang baru berusia 19 tahun, meraih medali emas dari nomor 100 meter gaya dada putra. Dalam perlombaan itu, dia mencatatkan waktu 1 menit 01.76 detik.

Gagarin juga mempersembahkan medali emas untuk Indonesia pada  Islamic Solidarity Games (ISG) Azerbaijan 2017 lalu. Medali emas tersebut didapatkan Gagarin dari nomor 200 meter gaya dada putra. 

Di wushu ada Felda Elvira Santoso yang mempersembahkan medali emas di SEA Games 2017 lalu. Ia meraih posisi pundah di kategori Dao Shu. Pada ajang yang sama Felda juga mempersembahkan medali perak di nomor Gun Su. 

Felda juga mempersembahkan emas  di Kejuaraan Dunia Wushu ke-14 di Rusia pada tahun 2017 lalu. Membuat Indonesia berhasil berada diperingkat ketiga di kejuaraan itu hanya kalah dari Cina dan Hong Kong. 

Indonesia juga memiliki atlet cabang olahraga taekwondo yang berprestasi di kancah internasional. Mariska Halinda menjadi atlet cabang taekwondo nomor kyoguri. Mariska mempersembahkan medali emas di SEA Games Malayasia 2017 lalu ia juga menjuarai Kazakhstan Terbuka, mendapatkan medali perak di Malaysia Terbuka dan Kejuaraan Asia.  

Sejak SEA Games 2017 lalu Mariska mencuat kepublik. Diberbagai ajang internasional ia selalu dianggap menjadi andalan bagi Indonesia terutama di kyoguri 53kg putri. Tentu harapannya Mariska bisa mempersembahkan prestasi terbaik di Asian Games 2018 mendatang.  

Di cabangan olahraga panahan Indonesia memiliki Riau Ega Agatha. Pemanah nomor 22 di dunia ini mencuat namanya setelah mengalahkan pemanah nomor satu di dunia Kim Woo-jin pada Olimpiade Rio 2016 lalu. Meski gagal meraih emas pada ajang tersebut tapi Ega terus mengharumkan nama bangsa di ajang-ajang lainnya. 

Ega mempersembahkan medali perak di Kejuaraan Dunia pada nomor beregu recurve. Duetnya dengan Diananda Choirunnisa juga berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2017 lalu.

Masih banyak atlet muda Indonesia lainnya yang memiliki kesempatan dan peluang besar mempersembahkan medali di Asian Games nanti. Banyak atlet-atlet muda Indonesia yang sudah memberikan prestasi terbaik mereka untuk Tanah Air tercinta. 

Atlet-atlet Indonesia tidak kalah dengan atlet-atlet dari luar negeri. Sebelum menjalani multievent mereka juga kerapkali berprestasi di ajang-ajang internasional lainnya. Hanya saja tidak banyak diantara mereka yang mendapat ekspos atau mereka yang memang tidak terlalu ingin terlihat menonjol. 

Contohnya seperti Sri Wahyuni yang tidak mau terlalu diekspos oleh media. Meski prestasinya seringkali membuat orang terkejut. Olahraga yang ia tekuni memang bukan olahraga yang popular di Indonesia tapi prestasinya membuat orang sadar bahwa Indonesia juga memiliki talenta-talenta yang luarbiasa banyak. 

Kini yang dibutuhkan oleh atlet-atlet Indonesia hanya didukungan yang dari seluruh masyarakat Indonesia agar mereka bisa mempersembahkan hasil yang maksimal bagi negeri tercinta di Asian Games nanti. Sebab dukungan dan motivasi rakyat Indonesia akan membakar semangat mereka di setiap pertandingan yang akan mereka jalani.

•  Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
Share:

Ini Vonis Dan Pidana Denda Penyuap Cagub Sulawesi Tenggara Oleh Majelis Hakim Tipikor

Sidang dakwaan Hasmun Hamzah di Pengadilan Tipikor (Foto:Umar Dany/Portalindo.co.id)

Jakarta, Portalindo.co.id - Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah, divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasmun juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK selama tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Majelis hakim menilai Hasmun terbukti menyuap calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra, dan mantan Kepala BPKAD Kendari, Fatmawati Faqih. Suap yang diberikan kepada tiga orang tersebut berjumlah Rp 6,798 miliar.

"Mengadili menyatakan terdakwa Hasmun Hamzah melakukan tidak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Hariono saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/7).Hasmun dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.


Dalam putusannya, hakim menyatakan pemberian suap tersebut dilakukan agar Hasmun mendapatkan proyek di Kota Kendari. Suap tersebut diberikan Hasmun saat Asrun masih menjabat Wali Kota Kendari 2012-2017.Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam pertimbangan yang memberatkan, Hasmun dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Hal yang meringankan yakni Hasmun selama proses persidangan berlaku sopan, mengakui perbuatannya, dan masih mempunyai tanggungan keluarga," ujar Hakim Hariono.
Majelis hakim juga mengabulkan permohonan Hasmun sebagai justice collaborator (JC).
"Terdakwa ditetapkan sebagai justice collaborator," kata hakim.

Dalam kasus tersebut, Hasmun terbukti menyuap Asrun untuk memenangkan dua proyek di Kota Kendari. Dua proyek itu yakni pembangunan Gedung DPRD Kota Kendari tahun 2014-2017 dengan nilai kontrak Rp 49,2 miliar dan pembangunan Tambat Labuh Zona III, Taman Wisata Teluk Ujung Kendari Beach tahun 2014-2017 dengan nilai Rp 19,9 miliar.

Tak berhenti di situ, ketika Asrun digantikan oleh anaknya, Adriatma, Hasmun juga tetap memberikan uang suap untuk memenangkan sejumlah proyek. Salah satuya proyek tersebut yakni pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari Newsport 2018-2020 dengan nilai kontrak Rp 60,1 miliar.(**)

Penulis : Umar Dany
Share:

Gubernur Sulsel Tepilih Akan Lanjutkan Proyek Yang Belum Selesai,Berikut Tanggapanya Dan Proyek yang akan Diselesaikan

Foto Gubernur Tepilih Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah. (30/7/2018/Kwl/Portalindo.co.id)

Sulsel, Portalindo.co.id - Gubernur Sulsel terpilih, Prof Nurdin Abdullah memastikan akan melanjutkan mega proyek yang belum selesai di Sulsel. Salah satunya, Stadion Internasional Barombong.Menurut Prof Nurdin Abdullah, Stadion Barombong merupakan salah satu proyek strategis. Hanya saja proyek stadion Barombong membutuhkan anggaran besar sehingga dibutuhkan bantuan pusat untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Saya sekarang menjadi tangan kanan presiden, kita ini wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Kita sampaikan bahwa APBD kita segini, kebutuhan rakyat segini, maka proyek strategis kita harus meminta bantuan pemerintah pusat untuk menyelesaikannya,” jelas Bupati Bantaeng dua periode ini.

Selain Proyek Stadion Barombong, Proyek Center Point Of Indonesia (CPI) juga masuk program strategis pasangan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), sebab proyek tersebut telah menelan anggaran daerah hingga ratusan miliar.

“CPI itu ada APBD di dalamnya dan sekarang dikomersilkan. Tetap kita prioritaskan sebab ada aset daerah di situ yang harus segera dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.(Kwl)
Share:

Perindo Desak MK Percepat Putusanya,Terkait Dukung JK Cawapres Lagi

Ilustrasi Sidang di MK (Foto: Media Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kembali gelar sidang gugatan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Partai Perindo meminta MK untuk segera memutuskan permohonan uji materi masa jabatan cawapres ini.

"Kita meminta prioritas. Kenapa kita minta prioritas karena di tanggal 4-10 Agustus itu adalah deadline," ujar Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky K. Margono di aula gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta pusat,senin.(30/7/2018).

"Yang kita minta kan itu kan sesuai dengan konstitusi kita juga, sehingga pak Jokowi dalam mengajukan siapa yang menjadi wakil presidennya sudah dengan legowo bisa dilaksanakan," imbuhnya.
Dalam sidang ini Partai Perindomengajukan perbaikan permohonan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Dimulai dari sisi legal standing bahwa secara jelas kalau partai ini mendukung JK sebagai Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Lalu terkait original intent dari pasal 7 Undang-Undang 1945.

"Bahwa berdasarkan pendapat kami, berdasarkan original inten yang ada di rapat pembentukan undang-undang tersebut itu, memang dikatakan bahwa frasa dan sesudahnya adalah frasa yang untuk berturut turut. Jadi kalau tidak berturut-turut, itu masih bisa diajukan kembali," jelas Ricky.
Ricky memberi contoh terkait Jusuf Kalla yang masa jabatan sebagai wakil presiden dijeda dengan naiknya Boediono. Dari hal itu menurutnya, Jusuf Kalla masih dapat maju kembali mendampingi Jokowi karena dalam kondisi tidak berturut-turut menjabat dua periode sebagai wakil presiden.

"Sesuai penjelasan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di situ memang disampaikan ada frasa berturut-turut dan tidak berturut-turut. Oleh karenanya, memang Partai Perindo ingin menghilangkan frasa tidak berturut-turutnya. Jadi hanya pada masa berturut-turutnya saja," katanya
"Yang ketiga mengenai petitum. Pada saat itu disampaikan majelis hakim, petitum harus di secara positif mengatakan, sehingga dalam hal ini kita rubah petitumnya menjadi kita minta kepada majelis hakim bahwa jabatan itu harus masa berturut-turut tadi," lanjut Ricky.

Sebelumnya diberitakan Partai Perindo mengajukan gugatan terkait maksimal masa jabatan wapres sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perindo menyebut Jusuf Kalla (JK)merupakan sosok cawapres ideal untuk mendampingi Jokowi.
"Menurut saya, Pak JK merupakan pilihan ideal kalau MK memperbolehkan. Tapi kalau MK tidak memperbolehkan, ya no problem," ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).(kwl/Kbr)
Share:

Masa Pendaftaran Capres Dan Cawapres KPU Mengingatkan Ini


Hasyim Asyari, Komisioner KPU.(Foto Dokumen Media Portalindo.co.id)

Nasional, Portalindo.co.id — Masa pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2019 dibuka sepekan lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan parpol yang mengusung capres agar mempersiapkan dokumen lebih awal.
Sebab, dokumen yang disertakan cukup banyak dan seluruhnya harus legal. Parpol juga diminta untuk tidak melakukan aksi borong.

Baru-baru ini, KPU mengumpulkan para pimpinan parpol di ruang rapat pleno KPU di Jakarta. Dalam pertemuan itu, perwakilan parpol mendapat penjelasan tentang peraturan pencalonan presiden dan wakil presiden yang baru saja diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM. Mulai syarat pencalonan oleh parpol hingga syarat yang harus dipenuhi pribadi pasangan calon.

Secara khusus, KPU mengingatkan parpol agar segera menentukan capres dan cawapres yang diusung, kemudian mendaftar di awal waktu. Karena dokumen yang harus disertakan itu banyak, ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari.
Menurut Hasyim, yang paling rumit adalah persyaratan bagi pasangan calon. Jika parpol tidak segera memutuskan nama pasangan calon, waktu untuk mengumpulkan persyaratan semakin sempit. ”Syarat calon kan menjadi tanggung jawab masing-masing calon. Itu baru bisa diupayakan kalau sudah ketahuan jadi calon atau enggak, lanjutnya.

Di luar itu, KPU juga menegaskan, tidak boleh ada sistem borong partai yang mengakibatkan munculnya paslon tunggal. Jika itu terjadi, pendaftaran akan ditolak. Namun, bila ada gabungan beberapa partai yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, tapi ogah mencalonkan, mereka tidak bisa ikut Pemilu 2024. ”Kecuali kalau ada satu atau dua partai yang memang sengaja ditinggal oleh koalisi sehingga tidak bisa mencalonkan,” jelasnya.

KPU kembali menegaskan, tidak boleh ada pencalonan ganda dalam pilpres. Misalnya, jika seseorang sudah dicalonkan di satu lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan untuk pilpres. ”Siapa pun yang saat ini namanya tercatat sebagai bakal caleg, dipastikan dia tidak bisa berpartisipasi sebagai peserta pilpres,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, saat ini proses pembentukan koalisi terus berjalan.
Pertemuan-pertemuan masih diagendakan sehingga belum ada nama paslon yang benar-benar pasti untuk didaftarkan di pilpres.
Biarkan semua menyampaikan pandangan sampai nanti pada waktunya siapa yang dicalonkan. Toh, sebelah (Joko Widodo) juga belum ketahuan siapa calon wakilnya, ujar Hinca setelah pertemuan dengan KPU. (Red**)
Share:

Yasinan Bersama Pendukungnya Di Kediamannya


Portalindo.co.id-Bekasi-Kandidat calon  kepala desa sukamaju nomor urut 3 Mulih Mulyadi mengadakan yasinan di  kediamanya. 
Mulih,  calon kepala desa sukamaju memohon doa kepada pendukungnya atau masyarakat  agar pemilihan tanggal 26 agustus nanti beliau bisa memenangkan kotak suara yang ada di desa sukamaju agar Jadi  pemimpin warganya lagi karena masih ada yang perlu di selesaikan visi dan misinya belum 100% rapih, maka dari itu Mulih  memohon bantuan kepada warga desa sukamaju agar dapat mempercayainya untuk 2 periode yg akan datang,
oleh karena itu Mulih berjanji kepada warga akan merealisaikan pembangunan yang ada di wilayahnya, meningkatkan ke kegiatan kinerja di desa sukamaju.(mistarno)
Share:

Sunday, July 29, 2018

Pendaki Gunung Bawakaraeng Di Sulsel Tergelincir,Tim SAR Evakuasi



Makassar, Portalindo.co.id - Pendaki Gunung Bawakaraeng, Lukman (30 Thn) terpaksa dievakuasi Tim SAR gabungan setelah dilaporkan terjatuh oleh rekannya, Minggu dini hari (29/7/18).

Saat ini, Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dengan selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit tinggi moncong.




(Kwl/Kbr)
Share:

Musrifah.S.Sos.SH Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Partai PKB




Portalindo.co.id, Surabaya - Musrifah.S.Sos.SH Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Adapun Wilayah Musrifah.S.Sos.SH Yang Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Yaitu:
Kecamatan
- Asemrowo
- Dukuh Pakis
- Karangdilang
- Tandes
- Lakarsantri
- Sambikerep
- Benowo
- Pakal

Musrifah.S.Sos.SH Yang Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari Partai PKB memohon Do'a Restunya Pada Seluruh Masyarakat Disurabaya Terkhususnya Di Daerah Pilihanya (Dapil) 5 agar Kiranya Masyarakat Di Dapil 5 Memberikan Dukungan Penuh Kepada kami.(Red***)
Share:

Mewujudkan Asian Games 2018 Bebas Asap Karhutla



oleh : Maliq Abdul Rahmat 

Kurang dari satu bulan, tepatnya 18 Agustus 2018 Indonesia akan membuka event besar pesta olahraga akbar se-Asia yaitu Asian Games 2018. Pesta besar olahraga kali ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya bagi Indonesia yang dipercaya sebagai tuan rumah. Sekitar 15.000 atlet dari 45 negara akan bersaing memperebutkan medali emas dari 42 cabang olahraga yang dipertandingkan.
Asian Games 2018 akan digelar di Jakarta sebagai pusatnya dan di Palembang. Ada 10 cabang olahraga (cabor) yang akan dilaksanakan di Palembang dari hasil kesepakatan antara Olympic Council of Asia (OCA) dan Gubernur Sumatera Selatan yaitu sepak bola, bola voli, tenis, bola basket, kano, dayung, menembak, triathlon, sepak takraw, dan panjat tebing. 
Seiring antusiasme pemerintah dalam mempersiapkan Asian Games 2018, kekhawatiran akan adanya ancaman dan hambatan juga bisa datang dari berbagai lini, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagain wilayah di Sumatra seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. 
Beberapa ancaman titik api yang dapat menyebabkan Karhutla di sebagian provinsi rawan sepeti Sumsel, Jambi, dan Riau ditakutkan akan kembali terjadi di sebagian wilayah Sumatera menjelang Asian Games. Gangguan kepulan asap tebal akibat karhutla menjadi fokus hambatan penyelenggaraan Asian Games di Palembang.
Masalah kebakaran yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra dua atau tiga tahun silam sempat menjadi warning bagi pemerintah maupun masyarakat. Hampir seluruh aspek strategis seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun kerugian hayati alam Indonesia tidak lepas adanya kasus kebakaran hutan yang luas.
Berdasarkan data Kemenkes 2015, Kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap juga telah berkontribusi terhadap kematian 19 orang dan lebih dari 500 ribu kasus infeksi saluran pernafasan akut. Biaya kesehatan langsung mencapai 2,1 triliun rupiah, sedangkan biaya jangka panjangnya belum dapat diukur.
Untuk mengantisipasi adanya ancaman karhutla, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membentuk tim terpadu dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan mengungkapakan upaya KLHK untuk mendukung Asian Games bebas asap karhutla sudah dilakukan sejak bencana kebakaran hutan beberapa tahun lalu dengan upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari serta mengajak masyarakat menjaga bersama-sama hutan di Sumatra.
Raffles B. Panjaitan juga menegaskan bahwa KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 Provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan personel sekitar 1.889 yang telah dilengkapi dukungan sarana prasarana pengendalian Karhutla. Tidak hanya itu, di Sumsel KLHK juga menyiagakan lima Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH. 
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di 8 provinsi rawan. Dalam kegiatan ini melibatkan unsur Manggala Agni KLHK, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan masyarakat desa.
KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia. Khusus untuk Palembang yang akan menjadi venue pelaksanaan Asian Games, KLHK juga telah membentuk Posko Satgas Penanganan Karhutla dari tingkat desa hingga provinsi. 
Upaya pencegahan dan mitigasi juga dilakukan oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasuition yang menjelaskan bahwa kedepan pihak Kementeriannya akan melakukan upaya mitigasi pencegahan karhutla dengan memberikan pengarahan dan pendampingan langsung pihak kementerian dan lembaga terkiat kepada para petani sawit yang ingin membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan.
Sedangkan di Kab. Rokan Hilir, Riau, sebanyak 10 helikopter dengan tipe MI-172 milik BNPB dikerahkan untuk menjatuhkan boom air diatas lahan seluas 10 hektare. BMKG Pekanbaru dalam sepekan terkahir mendteksi 17 titik api yang mengindikasikan ancaman kebakaran hutan. 
Langkah antisipasi juga dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menghadapi ancaman karhutla. Sebagai bentuk pencegahan dan mitigasi, satgas ini akan dilengkapi alat pantau untuk memantau kondisi hutan dan titik-titik api.
Dengan bebagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman asap kebakaran hutan menjelang Asian Games di Palembang, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) Erick Thohir meyakini dampak karhutla tidak akan memengaruhi jalannya Asian Games. Oleh karenanya, dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas ancaman tersebut. 
Berbagai upaya mitigasi yang dilakukan instansi pemerintah maupun sektor swasta dalam menghadapi kebarakan hutan tersebut tentu tidak akan maksimal tanpa kontribusi nyata dari elemen masyarakat. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat untuk ikut menjaga kawasan hutan dan mencegah terjadinya kasus Karhutla menjadi sangat penting dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Asian Games 2018 sekaligus menjaga nama baik Indonesia di level internasional. 

• Penulis adalah Mahasiswa Lancang Kuning Pekanbaru
Share:

Blog Archive