Kapten Moerdoko : Tetap Laksanakan Protokol Kesehatan di Masa Transisi

Jakarta Barat - Antisipasi Penyebaran Wabah Virus Covid-19 di Wilayah Koramil 05 Kebon Jeruk Kodim 0503/JB, Serka Besus Y 4 personil BKO yang di bantu 1 personil Kodim 0503/JB dan 2 personil Satpam PD Pasar Kedoya laksanakan PDMPK.

Kodim 0503/JB Gelar Baksos di Wilayah Koramil 04/Cengkareng

Jakarta - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0503/JB, Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki, S.I.P bersama Ketua Persit KCK Cabang XVII Ny Endah Dadang Ismail yang didampingi Danramil 04/Cengkareng, Kapten Cpl Edy Moerdoko bersama Ketua Persit Ranting 05 Koramil 04/CK, Ibu Sriyatun Moerdoko melaksanakan Bakti Sosial (Baksos), Rabu, 20 Januari 2021.

Jakbar Berbagi di Jum'at Barokah

Jakarta - Lima kaum Dhuafa kembali mendapatkan kepedulian dari Koramil 04/Cengkareng, Kodim 0503/JB, dan Persit KCK Ranting 5 Cab XVII.

Gabungan Tiga Pilar Bonjer Gelar Ops Yustisi

Jakarta Barat - Sanksi sosial kembali di berikan kepada warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker.

Babinsa Pelda Sutoyo Bersama Jajaran Tiga PIlar Gelar OK PREND

Jakarta Barat - “Sebanyak 35 Orang yang terjaring tidak menggunakan masker dalam giat Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah Propinsi DKI (OK PREND) yang dilaksanakan gabungan 3 pilar dalam rangka Pelaksanaan Pergub No.51 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan ( PDMPK ) untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid – 19. khususnya di Wilayah Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk.” Urai Danramil 05/KJ Kapten Cpl R Edy Moerdoko.

Monday, July 30, 2018

Gubernur Sulsel Tepilih Akan Lanjutkan Proyek Yang Belum Selesai,Berikut Tanggapanya Dan Proyek yang akan Diselesaikan

Foto Gubernur Tepilih Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah. (30/7/2018/Kwl/Portalindo.co.id)

Sulsel, Portalindo.co.id - Gubernur Sulsel terpilih, Prof Nurdin Abdullah memastikan akan melanjutkan mega proyek yang belum selesai di Sulsel. Salah satunya, Stadion Internasional Barombong.Menurut Prof Nurdin Abdullah, Stadion Barombong merupakan salah satu proyek strategis. Hanya saja proyek stadion Barombong membutuhkan anggaran besar sehingga dibutuhkan bantuan pusat untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Saya sekarang menjadi tangan kanan presiden, kita ini wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Kita sampaikan bahwa APBD kita segini, kebutuhan rakyat segini, maka proyek strategis kita harus meminta bantuan pemerintah pusat untuk menyelesaikannya,” jelas Bupati Bantaeng dua periode ini.

Selain Proyek Stadion Barombong, Proyek Center Point Of Indonesia (CPI) juga masuk program strategis pasangan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), sebab proyek tersebut telah menelan anggaran daerah hingga ratusan miliar.

“CPI itu ada APBD di dalamnya dan sekarang dikomersilkan. Tetap kita prioritaskan sebab ada aset daerah di situ yang harus segera dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.(Kwl)
Share:

Perindo Desak MK Percepat Putusanya,Terkait Dukung JK Cawapres Lagi

Ilustrasi Sidang di MK (Foto: Media Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kembali gelar sidang gugatan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Partai Perindo meminta MK untuk segera memutuskan permohonan uji materi masa jabatan cawapres ini.

"Kita meminta prioritas. Kenapa kita minta prioritas karena di tanggal 4-10 Agustus itu adalah deadline," ujar Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky K. Margono di aula gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta pusat,senin.(30/7/2018).

"Yang kita minta kan itu kan sesuai dengan konstitusi kita juga, sehingga pak Jokowi dalam mengajukan siapa yang menjadi wakil presidennya sudah dengan legowo bisa dilaksanakan," imbuhnya.
Dalam sidang ini Partai Perindomengajukan perbaikan permohonan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Dimulai dari sisi legal standing bahwa secara jelas kalau partai ini mendukung JK sebagai Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Lalu terkait original intent dari pasal 7 Undang-Undang 1945.

"Bahwa berdasarkan pendapat kami, berdasarkan original inten yang ada di rapat pembentukan undang-undang tersebut itu, memang dikatakan bahwa frasa dan sesudahnya adalah frasa yang untuk berturut turut. Jadi kalau tidak berturut-turut, itu masih bisa diajukan kembali," jelas Ricky.
Ricky memberi contoh terkait Jusuf Kalla yang masa jabatan sebagai wakil presiden dijeda dengan naiknya Boediono. Dari hal itu menurutnya, Jusuf Kalla masih dapat maju kembali mendampingi Jokowi karena dalam kondisi tidak berturut-turut menjabat dua periode sebagai wakil presiden.

"Sesuai penjelasan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di situ memang disampaikan ada frasa berturut-turut dan tidak berturut-turut. Oleh karenanya, memang Partai Perindo ingin menghilangkan frasa tidak berturut-turutnya. Jadi hanya pada masa berturut-turutnya saja," katanya
"Yang ketiga mengenai petitum. Pada saat itu disampaikan majelis hakim, petitum harus di secara positif mengatakan, sehingga dalam hal ini kita rubah petitumnya menjadi kita minta kepada majelis hakim bahwa jabatan itu harus masa berturut-turut tadi," lanjut Ricky.

Sebelumnya diberitakan Partai Perindo mengajukan gugatan terkait maksimal masa jabatan wapres sebanyak dua kali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perindo menyebut Jusuf Kalla (JK)merupakan sosok cawapres ideal untuk mendampingi Jokowi.
"Menurut saya, Pak JK merupakan pilihan ideal kalau MK memperbolehkan. Tapi kalau MK tidak memperbolehkan, ya no problem," ujar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).(kwl/Kbr)
Share:

Masa Pendaftaran Capres Dan Cawapres KPU Mengingatkan Ini


Hasyim Asyari, Komisioner KPU.(Foto Dokumen Media Portalindo.co.id)

Nasional, Portalindo.co.id — Masa pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2019 dibuka sepekan lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan parpol yang mengusung capres agar mempersiapkan dokumen lebih awal.
Sebab, dokumen yang disertakan cukup banyak dan seluruhnya harus legal. Parpol juga diminta untuk tidak melakukan aksi borong.

Baru-baru ini, KPU mengumpulkan para pimpinan parpol di ruang rapat pleno KPU di Jakarta. Dalam pertemuan itu, perwakilan parpol mendapat penjelasan tentang peraturan pencalonan presiden dan wakil presiden yang baru saja diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM. Mulai syarat pencalonan oleh parpol hingga syarat yang harus dipenuhi pribadi pasangan calon.

Secara khusus, KPU mengingatkan parpol agar segera menentukan capres dan cawapres yang diusung, kemudian mendaftar di awal waktu. Karena dokumen yang harus disertakan itu banyak, ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari.
Menurut Hasyim, yang paling rumit adalah persyaratan bagi pasangan calon. Jika parpol tidak segera memutuskan nama pasangan calon, waktu untuk mengumpulkan persyaratan semakin sempit. ”Syarat calon kan menjadi tanggung jawab masing-masing calon. Itu baru bisa diupayakan kalau sudah ketahuan jadi calon atau enggak, lanjutnya.

Di luar itu, KPU juga menegaskan, tidak boleh ada sistem borong partai yang mengakibatkan munculnya paslon tunggal. Jika itu terjadi, pendaftaran akan ditolak. Namun, bila ada gabungan beberapa partai yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, tapi ogah mencalonkan, mereka tidak bisa ikut Pemilu 2024. ”Kecuali kalau ada satu atau dua partai yang memang sengaja ditinggal oleh koalisi sehingga tidak bisa mencalonkan,” jelasnya.

KPU kembali menegaskan, tidak boleh ada pencalonan ganda dalam pilpres. Misalnya, jika seseorang sudah dicalonkan di satu lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan untuk pilpres. ”Siapa pun yang saat ini namanya tercatat sebagai bakal caleg, dipastikan dia tidak bisa berpartisipasi sebagai peserta pilpres,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, saat ini proses pembentukan koalisi terus berjalan.
Pertemuan-pertemuan masih diagendakan sehingga belum ada nama paslon yang benar-benar pasti untuk didaftarkan di pilpres.
Biarkan semua menyampaikan pandangan sampai nanti pada waktunya siapa yang dicalonkan. Toh, sebelah (Joko Widodo) juga belum ketahuan siapa calon wakilnya, ujar Hinca setelah pertemuan dengan KPU. (Red**)
Share:

Yasinan Bersama Pendukungnya Di Kediamannya


Portalindo.co.id-Bekasi-Kandidat calon  kepala desa sukamaju nomor urut 3 Mulih Mulyadi mengadakan yasinan di  kediamanya. 
Mulih,  calon kepala desa sukamaju memohon doa kepada pendukungnya atau masyarakat  agar pemilihan tanggal 26 agustus nanti beliau bisa memenangkan kotak suara yang ada di desa sukamaju agar Jadi  pemimpin warganya lagi karena masih ada yang perlu di selesaikan visi dan misinya belum 100% rapih, maka dari itu Mulih  memohon bantuan kepada warga desa sukamaju agar dapat mempercayainya untuk 2 periode yg akan datang,
oleh karena itu Mulih berjanji kepada warga akan merealisaikan pembangunan yang ada di wilayahnya, meningkatkan ke kegiatan kinerja di desa sukamaju.(mistarno)
Share:

Sunday, July 29, 2018

Pendaki Gunung Bawakaraeng Di Sulsel Tergelincir,Tim SAR Evakuasi



Makassar, Portalindo.co.id - Pendaki Gunung Bawakaraeng, Lukman (30 Thn) terpaksa dievakuasi Tim SAR gabungan setelah dilaporkan terjatuh oleh rekannya, Minggu dini hari (29/7/18).

Saat ini, Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dengan selamat dan menjalani perawatan di rumah sakit tinggi moncong.




(Kwl/Kbr)
Share:

Musrifah.S.Sos.SH Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Partai PKB




Portalindo.co.id, Surabaya - Musrifah.S.Sos.SH Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Adapun Wilayah Musrifah.S.Sos.SH Yang Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Yaitu:
Kecamatan
- Asemrowo
- Dukuh Pakis
- Karangdilang
- Tandes
- Lakarsantri
- Sambikerep
- Benowo
- Pakal

Musrifah.S.Sos.SH Yang Merupakan Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5 Dari Partai PKB memohon Do'a Restunya Pada Seluruh Masyarakat Disurabaya Terkhususnya Di Daerah Pilihanya (Dapil) 5 agar Kiranya Masyarakat Di Dapil 5 Memberikan Dukungan Penuh Kepada kami.(Red***)
Share:

Mewujudkan Asian Games 2018 Bebas Asap Karhutla



oleh : Maliq Abdul Rahmat 

Kurang dari satu bulan, tepatnya 18 Agustus 2018 Indonesia akan membuka event besar pesta olahraga akbar se-Asia yaitu Asian Games 2018. Pesta besar olahraga kali ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya bagi Indonesia yang dipercaya sebagai tuan rumah. Sekitar 15.000 atlet dari 45 negara akan bersaing memperebutkan medali emas dari 42 cabang olahraga yang dipertandingkan.
Asian Games 2018 akan digelar di Jakarta sebagai pusatnya dan di Palembang. Ada 10 cabang olahraga (cabor) yang akan dilaksanakan di Palembang dari hasil kesepakatan antara Olympic Council of Asia (OCA) dan Gubernur Sumatera Selatan yaitu sepak bola, bola voli, tenis, bola basket, kano, dayung, menembak, triathlon, sepak takraw, dan panjat tebing. 
Seiring antusiasme pemerintah dalam mempersiapkan Asian Games 2018, kekhawatiran akan adanya ancaman dan hambatan juga bisa datang dari berbagai lini, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagain wilayah di Sumatra seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. 
Beberapa ancaman titik api yang dapat menyebabkan Karhutla di sebagian provinsi rawan sepeti Sumsel, Jambi, dan Riau ditakutkan akan kembali terjadi di sebagian wilayah Sumatera menjelang Asian Games. Gangguan kepulan asap tebal akibat karhutla menjadi fokus hambatan penyelenggaraan Asian Games di Palembang.
Masalah kebakaran yang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra dua atau tiga tahun silam sempat menjadi warning bagi pemerintah maupun masyarakat. Hampir seluruh aspek strategis seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun kerugian hayati alam Indonesia tidak lepas adanya kasus kebakaran hutan yang luas.
Berdasarkan data Kemenkes 2015, Kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap juga telah berkontribusi terhadap kematian 19 orang dan lebih dari 500 ribu kasus infeksi saluran pernafasan akut. Biaya kesehatan langsung mencapai 2,1 triliun rupiah, sedangkan biaya jangka panjangnya belum dapat diukur.
Untuk mengantisipasi adanya ancaman karhutla, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membentuk tim terpadu dengan melibatkan Manggala Agni KLHK, TNI, Polri, pihak swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat desa. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan mengungkapakan upaya KLHK untuk mendukung Asian Games bebas asap karhutla sudah dilakukan sejak bencana kebakaran hutan beberapa tahun lalu dengan upaya pencegahan hingga pemadaman, termasuk patroli dilakukan tiap hari serta mengajak masyarakat menjaga bersama-sama hutan di Sumatra.
Raffles B. Panjaitan juga menegaskan bahwa KLHK saat ini telah menyiagakan dan sudah mengoperasikan Manggala Agni di 11 Provinsi rawan kebakaran dalam 34 daerah operasi dengan kekuatan personel sekitar 1.889 yang telah dilengkapi dukungan sarana prasarana pengendalian Karhutla. Tidak hanya itu, di Sumsel KLHK juga menyiagakan lima Brigade Pengendalian kebakaran hutan yang ada di Balai Konservasi Sumber daya alam dan Taman Nasional, serta dalam KPH. 
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan Karhutla di 300 posko desa di 8 provinsi rawan. Dalam kegiatan ini melibatkan unsur Manggala Agni KLHK, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan masyarakat desa.
KLHK juga menyiagakan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah dibentuk dan sampai saat ini dalam pembinaan KLHK dengan jumlah 9.963 personil di seluruh Indonesia. Khusus untuk Palembang yang akan menjadi venue pelaksanaan Asian Games, KLHK juga telah membentuk Posko Satgas Penanganan Karhutla dari tingkat desa hingga provinsi. 
Upaya pencegahan dan mitigasi juga dilakukan oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasuition yang menjelaskan bahwa kedepan pihak Kementeriannya akan melakukan upaya mitigasi pencegahan karhutla dengan memberikan pengarahan dan pendampingan langsung pihak kementerian dan lembaga terkiat kepada para petani sawit yang ingin membuka lahan dengan cara tidak membakar lahan.
Sedangkan di Kab. Rokan Hilir, Riau, sebanyak 10 helikopter dengan tipe MI-172 milik BNPB dikerahkan untuk menjatuhkan boom air diatas lahan seluas 10 hektare. BMKG Pekanbaru dalam sepekan terkahir mendteksi 17 titik api yang mengindikasikan ancaman kebakaran hutan. 
Langkah antisipasi juga dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menghadapi ancaman karhutla. Sebagai bentuk pencegahan dan mitigasi, satgas ini akan dilengkapi alat pantau untuk memantau kondisi hutan dan titik-titik api.
Dengan bebagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ancaman asap kebakaran hutan menjelang Asian Games di Palembang, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) Erick Thohir meyakini dampak karhutla tidak akan memengaruhi jalannya Asian Games. Oleh karenanya, dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas ancaman tersebut. 
Berbagai upaya mitigasi yang dilakukan instansi pemerintah maupun sektor swasta dalam menghadapi kebarakan hutan tersebut tentu tidak akan maksimal tanpa kontribusi nyata dari elemen masyarakat. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat untuk ikut menjaga kawasan hutan dan mencegah terjadinya kasus Karhutla menjadi sangat penting dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Asian Games 2018 sekaligus menjaga nama baik Indonesia di level internasional. 

• Penulis adalah Mahasiswa Lancang Kuning Pekanbaru
Share: