Portalindo.co.id, Jakarta - Dalam rangka melindungi industri dalam negeri, termasuk pengamanan hambatan ekspor di pasar luar negeri, peningkatan branding, dan peningkatan SDM UKM Ekspor, Kemenag akan melakukan optimalisasi pemanfaatan instrumen Trade Remedies. Hal tersebut terkuak saat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dari Universitas Trisakti, As-syafi'yah, Borobudur, dan Nasional menggelar diskusi publik yang bertajuk 'Menjaga Performa Perekonomian Indonesia Melalui Penyederhanaan Regulasi Ekspor', di Warung Mie Aceh Selawah, Cikini, Jakarta, Rabu 26 Februari 2020.
Diskusi publik ini diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dengan menghadirkan narasumber Kabag Keuangan Setditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag RI Tb. Machroja, Peneliti INDEF Dhenny Yuartha Junifta, dan Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan BPP HMI Ajib Hamdani.
Tb. Machroja dalam paparannya menyebut, Kemendag RI telah melakukan beberapa strategi peningkatan ekspor, diantaranya meratifikasi 13 perjanjian yang conclude, menyelesaikan 11 perjanjian perdagangan internasional, pegendalian impor secara selektif, menggiatkan dukungan kepada daerah dan industri/investasi yang berorientasi ekspor, penyederhanaan 18 Permendag ekspor impor, peningkatan peran Free Trade Agreement Center (FTA Center) di 5 daerah (Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Medan), menggiatkan misi dagang ke pasar non tradisional dan pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta mendorong perwakilan perdagangan di luar negeri (Atase dan ITPC) agar lebih aktif sebagai business agent.
“Itu semua adalah strategi jangka pendek, sedangkan pada strategi jangka menengah, Kemendag melakukan penyelesaian sengketa dagang di Dispute Settlement Body (DSB) WTO dalam rangka mengamankan kebijakan perdagangan Indonesia dan akses produk di luar negeri. Kemendag juga melakukan optimalisasi pemanfaatan instrumen Trade Remedies dalam rangka melindungi industri dalam negeri termasuk pengamanan hambatan ekspor di pasar luar negeri, peningkatan branding, dan peningkatan SDM UKM Ekspor,” urai Tb. Machroja.
Selain itu lanjut Tb. Machroja, salah satu upaya Kemendag untuk meningkatkan ekspor juga dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan di bidang perdagangan internasional, khususnya ekspor, kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum. Sejak 2010 hingga 2019.
“Program Diklat Ekspor telah menghasilkan 22.000 alumni aktif di seluruh Indonesia. Para peserta program diberikan praktek dan kunjungan lapangan, dan bagi peserta yang sangat baik akan dibimbing selama satu tahun, sehingga bisa langsung melakukan ekspor produk,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kemendag juga melakukan Export Coaching Program, yaitu program pendampingan untuk pelaku usaha dan telah menghasilkan ratusan alumni eksportir baru. “Kemendag juga mempromosikan produk-produk lokal di luar negeri melalui Atase Perdagangan dan melakukan promosi menggunakan media digital yaitu berbentuk film,” tutupnya.
Sementara Peneliti INDEF, Dhenny Yuartha Junifta, mengatakan perlambatan ekonomi global dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi Nasional khususnya dari sisi
investasi dan perdagangan, sehingga perlu dilakukan langkah untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan dengan mengurangi impor dan mendorong ekspor barang dan jasa, mendorong pertumbuhan industri manufaktur, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui keterkaitan dengan industri pengolahan, dan menjaga daya beli masyarakat.
Dhenny sepakat dengan omnibus law Presiden Jokowi. Menurutnya, Indonesia perlu mencari pasar ekspor baru untuk produk Indonesia sebagai antisipasi berlanjutnya dampak perang dagang antara AS dan China. “Salah satu upaya untuk menjaga performa perekonomian adalah dengan meningkatkan investasi di industri dengan nilai tambah tinggi, baik di tingkat hulu maupun hilir,” jelasnya.
Terkait ekspor, menurut Dhenny perlu diarahkan tidak hanya mengekspor sumber daya alam, namun secara gradual mengekspor manufaktur berteknologi tinggi dan sektor jasa, karena saat ini rata-rata perdagangan jasa lebih tinggi dari perdagangan barang utuh.
“Diprediksi Asia secara keseluruhan bisa menjadi pangsa ekspor Indonesia. Tapi potensi masalah ketika kita mengekspor ke tempat yang tidak biasa (negara baru) adalah negara tersebut tidak punya memiliki produk untuk dibeli, akibatnya angkutan pasca ekspor berpotensi kembali dalam keadaan kosong dan menyebabkan high cost.
Hal ini merupakan masalah, karena mendorong pihak yang akan mengekspor menjadi tidak ada/tidak berminat. Oleh sebab itu, peran dan kerjasama internasional sangat penting,” harapnya.
Ajib Hamdani, sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan BPP HMI, mengatakan pemerintah telah berupaya memudahkan pelaku usaha dalam negeri pada kegiatan ekspor produk-produknya, diantaranya melalui kebijakan Permen dan aturan-aturan di Bea dan Cukai.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga sedang berupaya menuntaskan program penyederhanaan regulasi yang didalamnya juga termasuk penyederhanaan regulasi ekspor. “Presiden Jokowi pernah mencetuskan gagasan tentang ekspansi ke pasar Afrika, dan hal tersebut sangat bagus karena potensi Afrika sangat baik, dengan lebih dari 300 juta penduduk, dan negara-negara Afrika juga sedang mengekploitasi alam mereka,” paparnya.
Ajib Hamdani juga memaparkan, Amerika Serikat telah melakukan penyisiran atas setiap kegiatan ekonomi yang berdampak negatif bagi negeri Paman Sam tersebut. Saat ini Indonesia dimasukkan dalam kelompok negara maju, sehingga ketika AS menganggap kita sebagai negara maju, maka fasilitas sebagai negara berkembang dicabut, diantaranya terkait kelonggaran ekspor, oleh sebab itu ekspor Indonesia sedikit banyak akan terdampak,” urainya. (Red)
