Kapten Moerdoko : Tetap Laksanakan Protokol Kesehatan di Masa Transisi

Jakarta Barat - Antisipasi Penyebaran Wabah Virus Covid-19 di Wilayah Koramil 05 Kebon Jeruk Kodim 0503/JB, Serka Besus Y 4 personil BKO yang di bantu 1 personil Kodim 0503/JB dan 2 personil Satpam PD Pasar Kedoya laksanakan PDMPK.

Kodim 0503/JB Gelar Baksos di Wilayah Koramil 04/Cengkareng

Jakarta - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0503/JB, Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki, S.I.P bersama Ketua Persit KCK Cabang XVII Ny Endah Dadang Ismail yang didampingi Danramil 04/Cengkareng, Kapten Cpl Edy Moerdoko bersama Ketua Persit Ranting 05 Koramil 04/CK, Ibu Sriyatun Moerdoko melaksanakan Bakti Sosial (Baksos), Rabu, 20 Januari 2021.

Jakbar Berbagi di Jum'at Barokah

Jakarta - Lima kaum Dhuafa kembali mendapatkan kepedulian dari Koramil 04/Cengkareng, Kodim 0503/JB, dan Persit KCK Ranting 5 Cab XVII.

Gabungan Tiga Pilar Bonjer Gelar Ops Yustisi

Jakarta Barat - Sanksi sosial kembali di berikan kepada warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker.

Babinsa Pelda Sutoyo Bersama Jajaran Tiga PIlar Gelar OK PREND

Jakarta Barat - “Sebanyak 35 Orang yang terjaring tidak menggunakan masker dalam giat Operasi Kepatuhan Peraturan Daerah Propinsi DKI (OK PREND) yang dilaksanakan gabungan 3 pilar dalam rangka Pelaksanaan Pergub No.51 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan ( PDMPK ) untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid – 19. khususnya di Wilayah Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk.” Urai Danramil 05/KJ Kapten Cpl R Edy Moerdoko.

Sunday, July 29, 2018

Saat Hadiri Gerak Jalan Sehat Disulsel,Jokowi Ditanya Soal Isu PKI,Begini Responya

Foto Presiden RI Joko Widodo Saat Melakukan Kegiatan Jalan Sehat Di Kota Makassar (Minggu.29/07/2018.Kwl/Portalindo.co.id)

Sulawesi Selatan, Portalindo.co.id – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menanggapi isu terkait dirinya yang kerap disebut sebagai anggota PKI, jelang pilpres 2019.Saat ditanyai, Jokowi geram dan mengaku berita tersebut merupakan berita hoax yang sengaja dilancarkan untuk mengadu domba.

Menurut mantan Gubernur DKI itu, yang namanya hoax, kabar bohong, fitnah, harus mampu diredam.“DN Aidit pidato tahun 1955. PKI dibubarkan tahun 1965. Saya lahari 1961. Saat itu saya baru berusia 4 tahun loh,” bebernya saat memberikan pengarahan kepada 2.000 Babinsa Kodam XIV Hasanuddin di Balai Prajurit Jenderal M Jusuf Manunggal, Minggu (29/07/2018)

Memang kata dia, awalnya dengan isu PKI itu hanya didiamin saja. Tapi semakin ada yang percaya. Makanya harus dijawab ini sebelum membias.“Ini namanya politik adu domba. Nda bisa diteruskan. Ini permainan politik pemecah belah. Sedih kita melihat permainan politik seperti ini. Gara-gara pilkada, pilpres kita mengembangkan politik kotor seperti itu. Stop cara seperti itu,” tambah mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi sapaan karibnya menjelaskan, politik seperti itu tidak mendidik, politik yang nendewasakan masyarakat yang akan harus ditempuh. “Ini harus diberikan pemahaman kepada masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan itu Jokowi didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Mulyono, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Surawahadi, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Umar Septono.

Turut mendampingi juga Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden, Marsda TNI Trisno Hendradi, serta Komandan Paspampres Mayjen TNI Mar Suhartono. (Kwl)
Share:

Berkunjung Ke Sulsel:Presiden RI Hadiri Jalan Sehat DiSulsel,Berikut Pesan Yang Di sampaikan

Foto Presiden RI Joko Widodo Saat Di sulawesi Selatan Hadiri Jalan sehat.(Minggu 29/7/2018 Kwl/Portalindo.co.id)

Sulawesi Selatan, Portalindo.co.id – Presiden RI, Joko Widodo meminta untuk menjaga persatuan bangsa ke ribuan warga yang hadir dalam acara Jalan Sehat sahabat rakyat Indonesia, di Lapangan karebosi, Minggu (29/7/2018).


“Saya titip aset terbesar kita adalah persatuan, jangan sampai karena pilihan kita berbeda di pemilihan bupati, pemilihan wali kota dan gubernur maka hubungan kita rentang itu tidak boleh,” kata Jokowi sapaan akrabnya.

Hal itu dikarenakan, masyarakat indonesia usai melakukan pemilihan kepala daerah di seluruh indonesia terdapat 170 pilkada terdiri dari pemilihan Bupati, Wali kota dan Gubernur 2018.

“Tetap kita jalankan persaudaraan, oleh sebab itu saya titip pesan untuk warga Makassar, Sulawesi dan Indonesia kita harus rukun kembali sebagai bangsa besar,” tuturnya.

“Saya tegaskan kembali kita harus rukun kembali sebagai bangsa yang besar, karena kita saudara sebangsa dan setanah air,” tegasnya. (Kwl/Kbr)
Share:

Berikut Tanggal pendaftaran dan Penetapan Pasangan Capres-Cawapres pemilu 2019

Anggota KPU Hasyim Asyari, di Jakarta, 2017. (Portalindo.co.id)

Portalindo.co.id,Jakarta -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019. Proses pendaftaran pasangan calon presiden dimulai pada 4 Agustus dan akan ditetapkan pada 20 September 2018.Tahapan lengkap pencalonan capres dan cawapres diawali dengan pendaftaran pasangan calon. Periode ini dibuka pada 4 Agustus hingga 10 Agustus.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menuturkan ketika pasangan capres telah didaftarkan maka sehari kemudian mereka bisa segera melakukan pemeriksaan kesehatan, itu artinya pada 5 Agustus tes kesehatan sudah bisa dilakukan dengan batas waktu terakhir 13 Agustus.

"Pesannya adalah pendaftaran segera dilakukan," kata Hasyim, dalam sosialisasi tahapan Pemilu 2019 bersama perwakilan partai politik peserta pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (27/7) malam.Proses selanjutnya, kata dia, tahap pemberitahuan tertulis hasil verifikasi pada 15-17 Agustus. Bila ada administrasi yang perlu dilengkapi oleh pasangan calon, paslon diberi waktu 18-20 Agustus untuk melakukannya. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi ulang jatuh pada 25-27 Agustus.

Selanjutnya KPU akan memberitahu hasil kelengkapan dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan parpol atau gabungan parpol dan bakal pasangan calon pada 15-18 September. "Setelah itu penetapan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 September," imbuh Hasyim.Selang sehari kemudian, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa mendapatkan nomor urut dari KPU.

DI hadapan perwakilan parpol, Hasyim berkali-kali mewanti agar pendaftaran bisa dilakukan secepat mungkin. Hal itu disebutnya untuk menghindari potensi hal-hal yang tak diinginkan dalam proses pendaftaran.
Ketua KPU Arif Budiman menambahkan alur pencalonan ini tak akan berubah kecuali ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Namun jika tak ada, Arif menegaskan proses alur ini tak akan berubah."Sepanjang tak ada perubahan, masih berlaku seperti ini," pungkas Arif.

Redaksi
Share:

Dalam Waktu 5 Tahun Ini ,Kemiskinan RI Makin Naik,Prabowo Ungkapkan,Sesuai Data BPS



Nasional,Jakarta - Ketua Umum Partai GerindraPrabowo Subianto menyebut Indonesia tambah miskin dalam waktu lima tahun terakhir. Ini terjadi karena mata uang rupiah rusak dan terus melemah.
"Mata uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah. Apa yang terjadi adalah dalam lima tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah miskin," tuding Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018)

Bagaimana data sebenarnya?
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2012 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 28,59 juta. Dengan komposisi orang miskin di kota sebanyak 10,33 juta dan orang miskin di pedesaan 18,09 juta.
Kemudian memasuki September 2013 jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28,55 juta menurun dibandingkan periode September 2012. Untuk jumlah orang miskin di perkotaan tercatat 10,63 juta. Lalu jumlah orang miskin di pedesaan sebesar 17,92 juta.

Selanjutnya periode September 2014 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan jadi 27,73 juta. Lalu jumlah orang miskin di perkotaan 10,36 juta dan orang miskin di pedesaan 17,37 juta.Jumlah orang miskin pada September 2015 tercatat 28,51 juta lebih tinggi dibandingkan periode 2014. Kemudian untuk jumlah orang miskin di perkotaan tercatat 10,62 juta dan orang miskin di pedesaan 17,89 juta.

Memasuki September 2017 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat mengalami penurunan yakni menjadi 26,58 juta dengan komposisi orang miskin di perkotaan 10,27 juta dan orang miskin di pedesaan 16,31 juta.
Periode Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 25,95 juta. Jumlah ini menurun 633 ribu orang dari posisi September 2017 yang sebanyak 26,58 juta.

BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia sudah berada di posisi single digit. Karena turun 0,30% dibanding September. Pada Maret 2018 posisi persentase kemiskinan tercatat 9,82% lebih rendah dibanding sebelumnya 10,12%.Namun, angka kemiskinan antara kota dan desa sangat tinggi sekali. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%.

BPS menyampaikan penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 dikarenakan beberapa faktor, seperti inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode itu tumbuh 3,06%.
Selanjutnya, bansos dari pemerintah tumbuh 87,6% di kuartal I-2018, selanjutnya adalah program beras rastra dan bantuan pangan non tunai yang tersalurkan sesuai jadwal.(Red**)
Share:

Uji Coba Layanan Baru Sepeda Bike Sharing Diarea Monas Bisa Dipinjam Dengan Gratis


Foto Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno, Uji Coba Bike Sharing
Portalindo.co.id - Jakarta - Gowes sebagai operator bike sharing berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta edukasi kepada para pengguna baru. sebagai bentuk sosialisasi dan uji coba terhadap layanan baru ini, seluruh bike sharing di area monas bisa di pinjam dengan gratis
Foto Wagub DKI - Jakarta, Sandiaga Uno 
Sandiaga Uno menyatakan, pengunjung monas dapat menggunakan layanan bike sharing berbasis aplikasi untuk berkeliling di area monas, Sabtu, (28/7/2018)
Wagub DKI - Jakarta, Sandiaga Uno, bersepeda Keliling Monas
"Dengan adanya bike sharing, kita ingin masyarakat  semakin terbiasa dengan gerakan hidup sehat dan aktif sehingga dapat memunculkan budaya sehat dan peduli lingkungan di jakarta." kata wagub DKI jakarta ini.
Sandi menambahkan, "masyarakat yang masih bingung ingin berakhir pekan di mana, yuk ajak keluarga ke monas dan coba layanan baru bike sharing ini."tutup Sandi (Intan Saswati)
Share:

Tiga Ketua Umum Partai Bersantap Siang Bersama Presiden Joko widodo Diteras Istana Bogor

Foto diteras Istana Bogor - Jokowi, Hary Tanoesoedibio,
Grace Natalie, Diaz Hendropriyono

Portalindo.co.id - Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersantap siang sambil mendengar informasi tentang bangsa dari sudut pandang politisi muda  di teras istana bogor hari ini, Sabtu, (28/7/2018)

Jokowi di teras  istana bogor bersama tiga politis muda, ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, dan Ketua Umum  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono.

Jokowi bersantap siang sambil  mendengar  informasi tetntang bangsa dari sudut pandang tiga politisi muda tersebut.(amr)
Share:

Saturday, July 28, 2018

Distributor Media Komunikasi Paksa Kepala Sekolah, Kadis Pendidikan : Jangan Di Bayar

Foto Kadis Pendidikan Gowa, Dr.Salam
Portalindo.co.id -Gowa- Buku pendidikan lingkungan hidup, dikeluhkan oleh beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Somba Opu, Pallangga, Barombong, Bajeng dan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Pasalnya tanpa ada koordinasi dengan Kepala Sekolah, rekanan itu langsung saja menyimpan buku PLH di sekolah.

Menurut Ketua LSM MAPANKAN Kabupaten Gowa, Fajar Situju, sesuai hasil investigasi kami ada beberapa sekolah yang didrop oleh rekanan mengatas namakan dari dinas.

“Banyak sekali ini, itupun masih banyak buku belum dibayar termasuk buku kurikulum, apalagi masuk lagi buku lingkungan hidup,” keluhnya kepada wartawan.
Belum lagi harganya itu buku PLH sampai harga Rp.9 juta yang harus dibayar untuk kelas 4, 5, dan 6," beber fajar.

Buku PLH itu tidak masuk dalam kurikulum, jadi tidak dibutuhkan oleh siswa di sekolah.

Saat di sambangi Kadis Pendidikan Gowa, Dr Salam, mengatakan kalau sekolah itu sudah berbasis Adiwiyata, sudah berbasis lingkungan hanya butuh satu buku atau buka di online untuk referensi bagaimana memanfaatkan lingkungan sekolah.

“Ini susahnya kalau ada distributor turun selalu mengatas namakan dinas, sebab banyak yang mengatas namakan dinas, kalau tidak salah nama Distributornya CV. Media Komunikasi," tegasnya.

Salam juga menerangkan buku PLH itu bukan buku wajib dan bukan buku mata pelajaran, sangat mubazzir kalau kita membeli buku tetapi tidak tepat manfaatnya atau tidak di gunakan.

Dan kalau buku, untuk semua siswa sudah terpenuhi serta masih ada sisanya, itu bisa membeli buku referensi untuk perpustakaan. 

“Dana BOS pada triwulan ke 2 di prioritaskan 20% untuk pembelajaan buku, harus buku kurikukum dulu yang dibayarkan, setelah itu kalau ada sisanya baru buku referensi yang dibayarkan, memang ada 5 kecamatan menjadi lahan empuk  Ilyas sebagai rekanan, sudah kedua kali rekanan mendrop buku kesekolah tanpa seizin  atau mengatas namakan kami di dinas.

Di himbau pihak sekolah untuk tidak membayarkan buku tersebut,  lebih baik dana untuk membayar buku PLH di belanjakan keperluan yang  lebih bermanfaat untuk sekolah dan siswa," Tutupnya.
(RIZAL MARZUKI)
Share: