Portalindo.co.id, Jakarta - Pusat Penelitian Politik LIPI mengatakan dinamika pembentukan kabinet Presiden Joko Widodo melibatkan adanya generasi milenial yang dianggap mampu dibidangnya. Hal tersebut dinilai sebagai gebrakan besar yang mampu diambil oleh kepala negara.
"Stafsus dan menteri milenial tersebut dipilih karena dianggap mumpuni dan mempunyai pengaruh di masyarakat milenial. Legitimasi kepemimpinan presiden Jokowi juga sudah terlihat dari hasil pemilihan Pemilu 2019. Hal ini berdampak positif untuk kepemerintahan Jokowi selanjutnya terkait penerbitan kebijakan dan sinergitas di lingkup pemerintah." Ujar Luky Sandra Amalia, S. IP, MDS (Peneliti Politik LIPI) dalam diskusi "Legitimasi Kepemimpinan Jokowi Periode Ke-2 Untuk Mewujudkan Indonesia Damai Sejahtera, dan Penyederhanaan Regulasi" di di Auditoriun Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Jakarta Utara, Kamis (28/11/2019).
Luky juga menyangkal tuduhan dari masyarakat luas bahwa dengan bergabungnya oposisi di pemerintahan maka tidak adanya lagi balance control dalam setiap pengambilan kebijakan.
"Isu kurang kontrol dari oposisi bukan tanpa alasan. Hal tersebut dinilai kurang tepat, karena kontrol tetap dilakukan oleh masyarakat umum dan kalangan akademisi. Selain itu oposisi juga akan dilibatkan dalam pembahasan UU di pemerintah."
Pada kesempatan yang sama, Staff Ahli Menkopolhukam RI, juga mengatakan tingkat partisipasi politik di Indonesia juga sudah mulai tinggi sehingga dapat memperbaiki efektifitas di pemerintahan.
"Pemilu 2019 telah sukses dengan partisipasi politik sebesar 81%, hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu adanya pengakuan dan ucapan selamat dari negara lain menjadi indikator bahwa pemilu telah sukses terlaksana dan pemilu tersebut juga dapat digunakan untuk melihat efektifitas pemerintah." Ujar Prof Sri Yuniarto.
Selain itu, terdapat beberapa agenda besar presiden Joko Widodo yaitu, melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mempercepat pertumbuhan ekonomi, melakukan reformasi hukum termasuk penyederhanaan regulasi yang dikemas dalam Omnibus Law, serta penanganan radikalisme.
"Radikalisme merupakan paham yang menebarkan sikap intoleransi, terorisme dan mengusung nilai kekerasan. Oleh karena itu perlu dilakukan penanggulangan dengan cara diskusi, toleransi, pendalaman nasionalisme dan menginterpretasi agama secara kritis"
Oleh karena itu diperlukan waktu dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan percepatan serta sinergitas dalam program yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.(*)
Editor : Zull
